Purwakarta Post – Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purwakarta mendesak agar Kapolres bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan upaya tindakan tegas atas insiden pengibaran bendera organisasi terlarang HTI di Mesjid Agung Purwakarta pada Sabtu 27 Juli 2019 lalu.
Ketua GP Ansor Purwakarta, Cep Muhamad Mahmud didampingi Katib Syuriah PCNU Purwakarta KH. Anwar Ahmad Nasihin dan pengurus melakukan audiensi dengan Kapolres Purwakarta, AKBP Matrius mengenai insiden pengibaran bendera HTI tersebut.
“HTI secara konstitusi sudah dibubarkan akan tetapi sel-sel mereka masih hidup dan terus berkembang, dan kami berharap simbol-simbol terlarang itu tidak lagi berkibar di Purwakarta” kata Cep Muhamad, Senin (29/7/2019).
Karenannya dia mendorong agar kepolisian dan pemerintah daerah melakukan upaya tegas terhadap upaya-upaya yang merongrong kedaulatan NKRI.
Katib Syuriah PCNU Purwakarta KH. Anwar Ahmad Nasihin, mengatakan upaya tegas harus dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara kesepakatan bersama yang melindungi heterogenitas masyarakat.
Menurut KH Anwar jangan sampai insiden pembakaran bendera HTI di Kabupaten Garut kembali terjadi di Purwakarta. Menurutnya HTI jelas-jelas dilarang dan tidak bisa ditolelir pembaurannya dengan simbol apapun.
“Kita bersama-sama menolak keras HTI yang terlarang tersebut, kami bukan sok NKRI tpi ini komitmen bersama dan merupakan konsensus bersama yang tidak bisa di tawar kembali,” paparnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Lingkaran Studi Masyarakat (Lisuma) Purwakarta, Saefudin Sei mendorong agar masyarakat saling mengingatkan akan bahaya laten organisasi terlarang itu pada klasifikasi yang penting ditolak.
Pasalnya tidak menutup kemungkinan organisasi yang sudah banyak ditolak negara-negara lain ini menjadi ancaman keutuhan bangsa dan negara di kemudian hari.
“Kita melihat bahwa simpatisan HTI mereka mencari celah-celah kecil untuk mengibarkan eksistensinya, dan ini sangat resisten terjadi perbenturan horisontal di masyarakat, maka dibutuhkan ketegasan dari kepolisian dan pemerintah.” pungkas Kang Sei.
Data dari penelitian yang dilakukan Kementerian Pertahanan, ideologi Pancasila diragukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Di tingkat mahasiswa, ada 23,4 persen yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara islam atau khilafah. Kemudian 23,3 persen pelajar SMA juga setuju Khilafah.
Sedangkan di kalangan pegawai swasta, ada 18,1 persen pegawai yang tak setuju dengan ideologi Pancasila. Di kalangan Pegawai Negeri Sipil ada 19,4 persen. Bahkan di jajaran pegawai BUMN, Kemenhan menemukan 9,1 persen yang menyatakan tak setuju dg ideologi negara.
