PURWAKARTAPOST.CO.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta menyarankan kepada ribuan peserta paket C yang belum menerima ijazah agar langsung melakukan komunikasi dengan pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Dikmas Disdik Kabupaten Purwakarta Kadar Solihat mengatakan, soal keterlambatan ijazah tidak perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara disdik dengan PKBM. Peserta didik yang telah melaksanakan ujian nasional pada bulan April 2017 lalu dapat langsung melakukan komunikasi dengan pihak PKBM untuk pengambilan ijazah.
Disdik Purwakarta pun mengklaim bahwa jumlah peserta ujian Paket C sebesar 800 orang, tanpa mampu menyebutkan jumlah pastinya. Jumlah perkiraan tersebut mereka ungkapkan atas dasar kroscek ke pihak PKBM di Purwakarta.
“Untuk mengambil ijazah tinggal yang bersangkutan ambil langsung ke PKBM. Karena setelah kami cek, semua PKBM sudah menyatakan siap. Jangan via orang lain, agar peserta didik bisa memastikan akurasi data tulisan ijazah bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Terkait rencana penarikan Sertifikat Hasil Ujian Nasion (SHUN), Disdik Purwakarta membenarkan hal itu, namun belum mendapatkan informasi kapan waktu pastinya akan ditarik kembali atas kesalahan penulisan tanggal penerbitan SHUN tersebut.
Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan (LKAP) Purwakarta, Anas Ali Hamzah, mengatakan bagaimana pun Disdik Purwakarta harus tetap bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PKBM untuk segala persolaan pendidikan yang ada hubungannya dengan pendidikan kesetaraan.
“Kan disdik yang memberikan SK Operasional PKBM. Artinya, apapun persoalan yang terjadi di masyarakat kaitannya dengan PKBM (termasuk ijazah -red) adalah tanggung jawab mereka dalam tupoksinya untuk melakukan pembinaan atau pengawasan,” ungkap Anas.
Anas menambahkan, dirinya mensyukuri disdik sudah memberikan tanggapan atas persoalan ini, dan meminta agar disdik bisa lebih peka untuk merespons segala permasalahan pendidikan, terutama kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C di Purwakarta.
“Bersinergi itu lebih baik. Fokus peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur PKBM, agar ke depan pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini bisa lebih baik. Demi masyarakat Purwakarta. Apalagi, masih banyak calon-calon peserta didik kesetaraan selanjutnya. Itu karena masih tingginya angka masyarakat di Purwakarta yang belum bisa menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun sesuai undang-undang,” pungkasnya.
