PURWAKARTA POST – Perjalanan panjang sengketa lahan SMAN 1 Bandung akhirnya menemui titik terang. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).
Keputusan ini mempertegas bahwa lahan sekolah bersejarah tersebut merupakan aset sah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Berdasarkan data sistem e-court dengan Nomor Perkara 82 K/TUN/2026, majelis hakim memutus perkara ini pada Senin (2/3/2026).
Dalam putusan tersebut, hakim secara tegas menyatakan “tolak kasasi”, yang berarti posisi hukum Pemprov Jabar kini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Kepastian Hukum Aset Negara
Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Yogi Gautama Jaelani, menyambut baik putusan tertinggi tersebut. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Bandung juga telah memenangkan pihak Pemprov Jabar.
Meskipun PLK menempuh upaya hukum terakhir melalui kasasi, MA tetap menguatkan keputusan pengadilan tingkat sebelumnya.
“Secara hukum, sengketa lahan SMAN 1 Bandung dengan PLK sudah selesai. Kami kini fokus memonitor proses lain yang sedang berjalan, termasuk pembatalan badan hukum mereka di PTUN Jakarta,” ujar Yogi, Selasa (3/3/2026).
Selain itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pendidikan untuk penataan aset lebih lanjut.
Melalui langkah ini, pemerintah ingin memastikan seluruh aset negara terdata dan terlindungi secara administrasi.
Fokus pada Layanan Pendidikan yang Kondusif
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto, menegaskan bahwa kepastian hukum ini adalah kabar baik bagi dunia pendidikan.
Tentu saja, hal yang paling utama adalah menjamin kenyamanan 1.200 lebih siswa yang menempuh studi di sekolah tersebut.
“Kami sangat bersyukur. Setelah adanya kepastian hukum yang jelas, seluruh warga sekolah kini dapat fokus sepenuhnya pada layanan pendidikan tanpa perlu merasa khawatir lagi,” tegas Purwanto.
Oleh karena itu, Kadisdik berkomitmen untuk terus menjaga aset negara dan memprioritaskan hak belajar peserta didik.
Bahkan, ia menilai momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas fasilitas di SMAN 1 Bandung.
Kronologi Singkat Sengketa
Ternyata, perselisihan ini bermula dari klaim kepemilikan lahan oleh pihak PLK yang mengacu pada dokumen-dokumen lama. Namun, Pemprov Jabar berhasil membuktikan validitas kepemilikan aset tersebut di persidangan.
Maka dari itu, penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung menjadi penutup dari rangkaian drama hukum yang telah menyita perhatian publik selama beberapa tahun terakhir.
Akhirnya, dengan ditolaknya permohonan PLK, sengketa lahan SMAN 1 Bandung resmi dinyatakan berakhir.
Dengan demikian, status kepemilikan negara atas lahan di Jalan Ir. H. Juanda (Dago) tersebut kini tidak bisa diganggu gugat lagi oleh pihak manapun. (Din)






