Menu ✖

Mode Gelap

Desa · 24 Mar 2016 08:16 WIB ·

Asosiasi BKAD Tolak Pendamping Desa eks PNPM


 Asosiasi BKAD Tolak Pendamping Desa eks PNPM Perbesar

PURWAKARTAPOST.CO.ID- Asosiasi Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kabupaten Purwakarta menolak respek terhadap tenaga pendamping desa eks fasilitator PNPM.

Pasalnya, mereka yang sudah dikontrak sejak Januari 2016 sebagai pendamping desa sebagiannya dinilai memiliki track record kurang bagus selama menjadi fasilitator PNPM.

“Model pendampingan mereka tidak konprehensif. Bahkan kualitas perangkat desa tidak banyak mendapat perhatian. Fokus mereka hanya pada kegiatan pembangunan fisik. Akibatnya sedikit saja dari mereka yang berdaya. Ini kontraproduktif dengan UU Desa 06/2014,” ucap Ketua Asosiasi BKAD Kab Purwakarta, Rian Arianto, kemarin.

Bukti ketidakberdayaan perangkat desa selama didampingi eks fasilitator PNPM, masih banyaknya perangkat yang belum melek administrasi desa. Setiap tahun, desa sibuk dengan persoalan administrasi semisal RPJMDes, RKPDes hingga APBDes. Sebagian lagi bahkan dilaporkan hingga mempihak ketigakan pembuatan dokumen desa tersebut.

“Kan ngeri. Sudah ditebak, realisasinya seperti apa kalau pola perencanaannya saja tak jelas,” tandasnya.

Dan yang lebih miris lagi, tambah dia, terkait pengelolaan dana bergulir melalui UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) di tingkat kecamatan. Bunga yang dikenakan bagi peminjam faktanya jauh di atas bunga bank konvensional. Bisa jadi, hal ini pula yang menyebabkan dana yang totalnya mencapai Rp 40 miliar ini mandeg.

“Masyarakat jadi enggan membayar. Lalu, faktor lainnya bisa jadi disebabkan pola pendekatan yang salah dilakukan pengelola terhadap peminjam. Bagi saya, Rp 40 miliar dana yang sangat besar,” ujarnya.

Dan hingga sekarang, aset-aset PNPM tersebut baik aset bergerak maupun tidak bergerak belum diserahterimakan kepada BKAD. Semuanya masih dalam penguasaan mereka.

“Kami mengendus ada upaya kurang sehat atas pola pendampingan PNPM. Karenanya kami lebih respek, sekarang yang bekerja di lapangan adalah para tenaga pendamping desa hasil rekrutmen sehingga amanat UU Desa totalitas bisa dilaksanakan,” ujar Sastro.

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kado Lebaran! Gubernur KDM Gulirkan Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 2026 Sebesar 10 Persen

22 Maret 2026 - 11:02 WIB

Simak Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H: Pemerintah Tetapkan Lebaran Sabtu 21 Maret 2026

20 Maret 2026 - 04:47 WIB

Diduga Langgar Aturan, Ratusan Perusahaan Masuk Daftar Aduan THR Jawa Barat 2026

18 Maret 2026 - 13:01 WIB

Urai Titik Macet, Gubernur Dedi Mulyadi salurkan Kompensasi Penarik Becak Rp1,4 juta di Cirebon

15 Maret 2026 - 22:07 WIB

Dubes Kanada dan Pemprov Jabar Perkuat Kolaborasi Pemenuhan Nutrisi Remaja Putri Jawa Barat

14 Maret 2026 - 22:31 WIB

Mudik Gratis Jawa Barat 2026: Wagub Erwan Lepas 3.000 Pemudik di Leuwipanjang

14 Maret 2026 - 22:04 WIB

Trending di News
{"code":"internal_server_error","message":"

Ada eror serius pada situs web Anda.<\/p>

Pelajari lebih lanjut tentang pemecahan masalah di WordPress.<\/a><\/p>","data":{"status":500,"error":{"type":1,"message":"Uncaught Error: Call to undefined function wpp_get_mostpopular() in \/home\/purf4435\/public_html\/wp-content\/themes\/kobaran\/single.php:183\nStack trace:\n#0 \/home\/purf4435\/public_html\/wp-includes\/template-loader.php(132): include()\n#1 \/home\/purf4435\/public_html\/wp-blog-header.php(19): require_once('\/home\/purf4435\/...')\n#2 \/home\/purf4435\/public_html\/index.php(17): require('\/home\/purf4435\/...')\n#3 {main}\n thrown","file":"\/home\/purf4435\/public_html\/wp-content\/themes\/kobaran\/single.php","line":183}},"additional_errors":[]}