PURWAKARTAPOST.CO.ID-Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Purwakarta lebih sepakat bila pendamping desa yang bertugas adalah warga asli Purwakarta.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, prioritas pembangunan desa mesti berasal dari sumber daya potensi desa. Termasuk soal petugas pendamping desa yang mendampingi perangkat desa.
Ketua APDESI Purwakarta, Nurwin Herawan mengaku lebih tepat bila pendampingan dilakukan oleh warga setempat.
“Kalau saya setuju pendamping desa dari kalangan lokal, putra daerah,” kata Nurwin, Rabu (30/3/2016).
Dia beralasan, sarjana lulusan desa lebih paham kondisi daerah dampingannya. Sehingga wajar bila dia menginginkan pendamping desa adalah warga asli Purwakarta. Sebelumnya pendampingan fasilitator PNPM mayoritas berasal dari luar daerah.
“Ini berbeda dengan pendamping yang direkrut dari tenaga fasilitator PNPM. Fokus mereka kerap terganggu. Sebab mereka harus mondar-mandir ke daerah asal. Mereka pun kerja seolah hanya memenuhi syarat administrasi saja. Dampaknya, realisasi program tidak optimal,” beber Nurwin.
Faktanya realisasi program yang digulirkan PNPM pada tahun sebelumnya kerap terganggu lantaran mereka harus bolak-balik ke daerah asal dan tempat tugas. Akibatnya program yang digulirkan kurang maksimal, misalnya simpan pinjam melalui Unit Pengelola Kegiatan, asistensi peningkatan kapasitas perangkat desa, hingga proyek fisik yang dilaksanakan di banyak desa.
“Sampai sekarang masih banyak menyisakan persoalan,” tandasnya.
Senada dengan Ketua APDESI, Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Purwakarta, Herman setuju bila tenaga pendamping desa adalah warga daerah setempat.
“Fasilitator banyak orang luar (Purwakarta), sehingga waktu mereka untuk mengawal program sangat terbatas. Akan lebih baik memang jika pendamping itu orang lokal. Dan kami yakin, mereka juga mampu,” ujarnya.
Sistem kerja yang berbasis PTO dan kondisi di lapangan malah berseberangan. Hal itu yang menurutnya menjadi kelemahan program PNPM.
“(PNPM) kurang fleksibel, dan kurang efektif. Hal ini berbanding terbalik dengan amanat UU Desa No 6 2014 yang lebih menitikberatkan pada pola pembangunan partisipatif,” pungkas Herman.






