Peran pemberdayaan BPMPD Jabar untuk memfasilitasi perangkat desa mendapatkan pendampingan belum terwujud. Itu terbukti setelah BPMPD lambat mengumumkan hasil seleksi pendamping desa, sementara dana desa dan segala macam peraturannya sudah berjalan.
Belum tersedianya tenaga pendamping desa di seluruh daerah di Jawa Barat memungkinkan adanya kebingungan perangkat desa untuk mengelola dana desa. Terlebih nominal yang digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa cukup besar. Dari catatan JP2D beberapa kepala desa bahkan dilaporkan harus berurusan dengan hukum dugaannya karena minim pendampingan.
“Belum diumumkannya hasil seleksi pendamping desa sama halnya mendorong kades dan perangkatnya masuk bui,” kata Dedi, koordinator lapangan JP2D Jabar menggelar aksi di depan kantor BPMPD, Jalan Soekarno Hatta Bandung, Kamis (25/2/2016).
Mengantisipasi kemungkinan banyaknya perangkat desa yang tersandung masalah hukum, JP2D mendorong BPMPD menyampaikan hasil seleksi pendamping desa. Pasalnya dari beberapa informasi yang diperoleh dua pekan lalu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mengirim data hasil seleksi kepada BPMPD Jawa Barat.
“Tidak ada alasan bagi BPMPD menunda-nunda hasil seleksi,” kata Dedi.
Sejak aksi JP2D digelar sejam kemudian Kepala BPMPD Jabar, Dede Rusdia menemui demonstran di depan kantor. Dede menampik disebut sebagai penyebab perangkat desa belum miliki pendaping karena belum ada pengumuman hasil seleksi pendamping desa. Dia beralasan tim BPMPD Jawa Barat masih melakukan ferivikasi data.
“Jadi tidak benar kami menunda-nunda hasil seleksi,” bantah Dede.
Bahkan menurut Dede perihal pengumuman hasil seleksi pendamping desa bukan saja menjadi tugas BPMPD tetapi juga pemerintah pusat yaitu Kemendes PDTT.
“Tidak ada klausul dari pusat yang meminta BPMPD mengumumkan,” kilahnya lagi.
Masa demonstran yang sudah kadung kesal dengan sikap tidak kooperatifnya BPMPD Jawa Barat atas pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut agar Kepala BPMPD membubuhi tanda tangan surat pernyataan bahwa BPMPD Jawa Barat tidak siap menyampaikan hasil seleksi pendamping desa. Rencananya Jumat (26/2/2016) hari ini-red perwakilan BPMPD dan JP2D menemui tim seleksi pendamping tingkat nasional di Jakarta.






