PURWAKARTAPOST.CO.ID-Direktur Govement Watch (PGW) Purwakarta menyebut pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) selama paripurna DPRD Purwakarta berlangsung ada kecenderungan tak beres hal komunikasi politik. Tercermin dari jumlah usulan komisi tertentu yang lebih banyak sementara komisi lainnya lebih sedikit.
Paripurna AKD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta yang berlangsung Jumat (22/1/2016) malah mencerminkan tak eloknya obrolan politik di lembaga itu.
“Jika saya perhatikan, saya melihat komunikasi politik diantara para wakil rakyat berjalan buruk,” ujar Direktur PGW Purwakarta, Denhas Mubarok, Minggu (24/1/2016).
Padahal sebagaimana Tata Tertib perombakan AKD ditempuh melalui jalan musyawarah mufakat melalui usulan fraksi. Tapi saat paripurna justru sebaliknya, yang muncul malah lebih banyak kepentingan politiknya menguasai alat kelengkapan dewan yang paling banyak direbutkan.
“Kan tidak lucu jika semua berdasar politis,” timpalnya.
Lebih parahnya hasil usulan fraksi di DPRD Purwakarta ada satu alat kelengkapan dewan yang diisi sampai 19 orang, sementara lainnya hanya dua orang.
“Masa satu komisi jumlahnya 19 sedangkan komisi lain hanya beranggotakan 2 orang, bagaimana mau berjalannya AKD-nya?” kata Denhas.
Salah seorang anggota fraksi Nasdem mengaku perombakan AKD mengacu pada usulan fraksi, sehingga sah adanya bila hasilnya sangat tumpang tindih antara usulan fraksi dan musyawarah mufakat.
“Jadi,berkaitan dengan jumlah personil ya mengacu pada apa yang diusulkan oleh fraksi-fraski,” tuturnya.






