PURWAKARTA POST – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan catatan merah terkait peta kekuatan birokrasi (Kinerja ASN Jabar 2026) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Saat menghadiri silaturahmi di halaman Gedung Sate, Senin (30/3/2026), pria yang akrab dengan sapaan KDM ini berkomitmen merombak komposisi pegawai. Hal ini bertujuan agar Kinerja ASN Jabar 2026 lebih fokus pada pelayanan publik yang nyata.
Gubernur menyoroti ketimpangan antara jumlah pejabat administratif dengan tenaga teknis di lapangan.
Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki terlalu banyak jabatan struktural yang hanya bersifat instruktif. Akibatnya, daerah kekurangan personel yang mengeksekusi pekerjaan secara riil di tengah masyarakat.
Faktanya, KDM berencana memperbanyak tenaga layanan teknis, mulai dari pengawas jalan hingga tim lapangan. Langkah ini untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Evaluasi WFH dan Capaian Kinerja ASN Jabar 2026
Oleh sebab itu, KDM kembali menekankan bahwa kehadiran fisik di kantor bukan lagi satu-satunya ukuran produktivitas.
Kebijakan Work From Home (WFH) yang berlaku setiap hari Kamis terbukti berjalan efektif tanpa mengganggu roda organisasi.
Selanjutnya, kesuksesan kebijakan ini terlihat dari realisasi belanja anggaran yang justru melampaui target (over). KDM meminta seluruh pegawai agar fokus pada “produk pembangunan” sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat Jawa Barat.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran malah over,” ungkap KDM usai bersilaturahmi dengan para kepala daerah.
Reformasi Birokrasi: Prioritas Kinerja ASN Jabar 2026 di Jalanan
Menariknya, Gubernur secara blak-blakan menyebut masalah utama birokrasi saat ini adalah banyaknya “fungsi yang menyuruh” dibanding “fungsi yang mengerjakan”.
Hal inilah yang mendasari Pemprov Jabar melakukan pergeseran besar-besaran ke arah tenaga teknis dalam waktu dekat demi mengoptimalkan Kinerja ASN Jabar 2026.
Poin Utama Transformasi Pegawai:
- Fasilitator dan Teladan: Pemerintah Provinsi harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota dalam hal efektivitas kerja.
- Penguatan Sisi Teknis: Menambah personel di sektor pengawasan jalan, infrastruktur, dan layanan masyarakat langsung.
- Efisiensi Struktural: Mengurangi jabatan-jabatan yang tidak bersentuhan langsung dengan teknis pelayanan.
Agenda Krusial: LKPJ dan Pemeriksaan BPK
Selain itu, di hadapan ribuan pegawai, KDM juga memaparkan sejumlah agenda krusial pemerintah daerah. Saat ini, Pemprov Jabar sedang fokus menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta menghadapi pemeriksaan rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penting untuk dicatat, dalam kesempatan tersebut KDM juga menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada para pegawai. Ia mengakui sering menuntut target yang cepat dan disiplin tinggi.
Namun, ia melakukan itu semua demi kebaikan bersama dan peningkatan mutu pelayanan di Jawa Barat.
Sinergi Menuju Jawa Barat Juara
Akhirnya, kegiatan silaturahmi ini menjadi ajang konsolidasi penting antara Pemerintah Provinsi dengan para kepala daerah.
Sinergi yang kuat tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di seluruh pelosok wilayah Jawa Barat dengan dukungan birokrasi yang lebih ramping namun lincah.
Dengan demikian, masyarakat kini menanti perubahan komposisi pegawai yang KDM janjikan.
Harapannya, setiap permasalahan teknis di lapangan dapat tertangani dengan lebih cepat, profesional, dan mencerminkan Kinerja ASN Jabar 2026 yang mumpuni. (Din)
