Posting Komisi I DPRD Banten Pelajari Pola Kerjasama Media di Purwakarta Post ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengumumkan keputusan hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H ini setelah dirinya memimpin sidang yang bertempat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Faktanya, pemerintah menggunakan metode integrasi antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan lapangan) dalam menetapkan hari raya Idulfitri tahun ini.

Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kebersamaan umat Muslim di seluruh pelosok negeri.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, kami menyepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” tegas Menag Nasaruddin Umar saat konferensi pers.

Analisis Teknis: Hilal Belum Penuhi Syarat MABIMS

Oleh karena itu, hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H menunjukkan secara astronomis, posisi hilal pada petang 29 Ramadan 1447 H memang belum mencapai ambang batas visibilitas.

Data Tim Hisab Rukyat Kemenag menunjukkan bahwa tinggi hilal di Indonesia hanya berada pada kisaran 0,91 hingga 3,13 derajat.

Selain itu, angka tersebut belum memenuhi kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria internasional ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

“Secara hisab, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” tambah Menag untuk memperjelas alasan medis di balik keputusan tersebut.

Laporan 117 Titik Pantau: Hilal Nihil

Selanjutnya, hasil observasi nyata di lapangan semakin memperkuat keputusan pemerintah tersebut. Kementerian Agama sebelumnya telah mengerahkan tim pemantau yang tersebar masif di 117 titik lokasi dari ujung Aceh hingga Papua.

Menariknya, seluruh petugas di 117 titik tersebut melaporkan bahwa mereka tidak berhasil melihat hilal. Karena tim tidak menemukan bukti fisik hilal, pemerintah akhirnya menggenapkan bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari atau menggunakan metode istikmal.

Di samping itu, kehadiran para pakar dari BRIN, BMKG, Bosscha ITB, serta perwakilan ormas Islam dalam Sidang Isbat ini menjamin transparansi data.

Keterlibatan para ahli memastikan bahwa penetapan awal bulan Hijriah memiliki akurasi yang tinggi secara ilmiah.

Landasan Hukum Baru: PMA Nomor 1 Tahun 2026

Penting untuk diketahui, penetapan Idulfitri tahun ini memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih solid.

Hal ini terjadi karena Kemenag kini merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat.

Regulasi terbaru ini mempertegas tiga poin utama:

• Integrasi Hisab dan Rukyat: Pemerintah menggabungkan data ilmiah astronomi dengan pembuktian fisik di lapangan.

• Peran Ulil Amri: Negara hadir secara aktif memfasilitasi musyawarah untuk menentukan waktu ibadah umat.

• Kesatuan Nasional: Kebijakan ini bertujuan menghindari perbedaan waktu lebaran demi menjaga persatuan bangsa.

Harapan Kebersamaan dan Persatuan Umat

Akhirnya, Menag Nasaruddin Umar berharap hasil sidang ini menjadi fondasi bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk merayakan hari kemenangan secara serentak.

Beliau menekankan bahwa Sidang Isbat merupakan simbol kebersamaan dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih cerah.

Dengan demikian, masyarakat kini dapat mempersiapkan perayaan Idulfitri dengan tenang sesuai ketetapan resmi pemerintah.

“Kita berharap keputusan ini menjadi simbol persatuan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” pungkas Menag menutup pernyataannya. (Din)

Posting Simak Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H: Pemerintah Tetapkan Lebaran Sabtu 21 Maret 2026 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Melalui sinergi lintas wilayah, pemerintah rencananya akan mendirikan Posko Mudik BPBD Jabar 2026 di 82 titik strategis di seluruh wilayah Jawa Barat.

Langkah ini merupakan respon preventif terhadap potensi bencana yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Ali, mengonfirmasi bahwa operasional posko ini akan berlangsung mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026.

Fokus Penempatan di Titik Rawan Longsor dan Banjir

Faktanya, struktur posko ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni posko utama dan posko pendukung.

Posko utama akan berpusat di kantor BPBD kabupaten/kota, sementara posko pendukung berdiri di jalur-jalur dengan risiko tinggi.

Oleh sebab itu, BPBD menaruh perhatian khusus pada area jalur yang rawan longsor, titik potensi banjir, serta kawasan wisata alam. Beberapa wilayah mendapatkan atensi lebih tinggi berdasarkan tingkat kerawanannya, seperti:

• Kabupaten Tasikmalaya: Menyiagakan hingga 5 titik posko pendukung.

• Kabupaten Pangandaran: Menyiagakan hingga 5 titik posko pendukung.

• Wilayah Lain: Menyiagakan 1 hingga 4 posko pendukung sesuai kebutuhan lapangan.

“Di setiap posko, kami telah menyiapkan personel gabungan dan peralatan kebencanaan lengkap. Kami juga mendapat dukungan dari PMI dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya,” jelas Teten, Kamis (12/3/2026).

Sediakan Fasilitas ‘Rest Area’ bagi Pemudik

Menariknya, posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penanganan darurat. BPBD juga menyulap posko-posko tersebut menjadi tempat istirahat sementara bagi pemudik yang mengalami kelelahan di perjalanan.

“Selain layanan teknis kebencanaan, masyarakat dapat memanfaatkan Posko Mudik Idulfitri ini untuk beristirahat sejenak guna memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan,” tambah Teten.

Peringatan BMKG: Potensi Hujan Sangat Tinggi

Selanjutnya, kesiapsiagaan ini juga merespons prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selama periode Lebaran 2026, kondisi cuaca di Jawa Barat diprediksi akan didominasi oleh fenomena berawan hingga hujan lebat.

Bahkan, BMKG memperingatkan adanya potensi curah hujan yang sangat tinggi di berbagai wilayah Jabar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan cuaca secara real-time melalui layanan digital berikut:

1. DWT (Digital Weather for Traffic): Untuk pemantauan jalur transportasi darat.
2. INA-WIS (Indonesia Weather Information for Shipping): Untuk keselamatan jalur pelayaran.
3. INASIAM (System of Interactive Aviation Meteorology): Khusus untuk pengguna transportasi udara.

Sinergi Demi Mudik yang Aman dan Berkesan

Akhirnya, kolaborasi antara pendirian Posko Mudik BPBD Jabar 2026 dan kewaspadaan masyarakat terhadap informasi BMKG diharapkan dapat meminimalisir risiko selama mudik.

Pemerintah mengimbau warga untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalur perbukitan yang rawan pergeseran tanah.

Dengan demikian, momentum silaturahmi Idulfitri diharapkan tetap berjalan lancar meski di tengah tantangan cuaca ekstrem yang melanda Jawa Barat tahun ini. (Din)

Posting Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Siagakan 82 Posko Mudik BPBD Jabar 2026 di Jalur Rawan Bencana ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Pemerintah mengambil langkah korektif ini untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, langkah ini bertujuan melindungi hak pendidikan peserta didik agar tidak bermasalah di masa depan.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto, menyatakan bahwa Pemprov bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pendidikan selaras dengan aturan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Konferensi Pers di Kantor DPMPTSP Jabar, Kota Bandung, Kamis (12/3/2026).

“Pemprov Jabar berkomitmen memastikan seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan yang baik, aman, serta memiliki kepastian hukum,” ujar Purwanto.

Masalah PBG Picu Evaluasi Perizinan

Faktanya, pembatalan izin SMK IDN Bogor itu terlihat dari proses evaluasi menemukan kekurangan pada aspek dasar legalitas perizinan sekolah tersebut.

Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa pembatalan izin bertujuan memverifikasi kelayakan sarana pendidikan. Tim ahli melakukan pengecekan melalui prosedur yang benar.

Oleh sebab itu, pemerintah menyoroti ketiadaan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dokumen ini menjadi syarat mutlak dalam penerbitan izin pendirian sekolah. Penyelenggara sekolah kini wajib melengkapi kembali tahapan perizinan meliputi:

• Kesesuaian Tata Ruang (ITR).
• Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
• Perolehan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pemerintah Siap Fasilitasi Perbaikan Administrasi

Selanjutnya, Pemprov Jabar tetap mendampingi pihak sekolah dalam proses ini.

Kepala Biro Hukum dan HAM Jabar, Yogi Gautama Jaelani, menegaskan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi perbaikan administrasi secara kooperatif. Hal ini demi kepentingan masa depan para siswa.

Menariknya, pemerintah menjamin proses belajar mengajar tetap berlangsung selama masa transisi.

Disdik Jabar telah menyiapkan skema pengalihan sementara ke sekolah lain. Tujuannya agar tidak ada satu pun siswa yang kehilangan waktu belajar akibat kendala administrasi ini.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat administrasi. Kami ingin sekolah beroperasi kembali dengan dasar hukum kuat,” jelas Yogi.

Cegah Potensi Masalah Ijazah di Masa Depan

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menambahkan bahwa langkah korektif ini bersifat preventif.

Ia mengungkapkan adanya proses hukum yang sedang berjalan terkait perizinan sekolah tersebut. Maka, pemerintah memandang penyesuaian izin ini sebagai hal yang sangat mendesak.

Tujuan akhirnya adalah melindungi masa depan siswa, terutama terkait keabsahan ijazah.

Tanpa dasar hukum kuat, ijazah siswa berpotensi tidak diakui di kemudian hari. Hal tersebut tentu akan merugikan lulusan saat melamar kerja atau melanjutkan studi.

“Pemprov Jabar ingin memastikan siswa memperoleh ijazah sah dengan kekuatan hukum jelas,” tegas Jutek Bongso.

Akhirnya, sinergi antara ketegasan pemerintah dan kepatuhan sekolah akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat.

Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman saat menitipkan pendidikan anak-anak mereka di institusi formal. (Din)

Posting Pemprov Jabar Tegaskan Pembatalan Izin SMK IDN Bogor Sebagai Langkah Korektif ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam momen nostalgia ini, pria yang akrab warga sapa sebagai KDM tersebut menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara.

Selain itu, ia menyoroti transformasi pendidikan bagi masa depan generasi muda Jawa Barat.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyambut hangat kehadiran pimpinan tertinggi di Jabar tersebut.

Bupati menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program pembangunan monumental. Program-program ini merupakan rintisan Gubernur Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta pada periode sebelumnya.

Analogi Drone untuk Efisiensi Anggaran Pembangunan

Faktanya, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya pemerintah melakukan improvisasi di tengah keterbatasan fiskal.

Ia menggunakan analogi strategi militer Iran yang lebih memilih mengembangkan teknologi drone daripada pesawat tempur mahal. Analogi ini menjadi cerminan efisiensi teknokrasi dalam pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah harus berimprovisasi. Kita harus memakai otak efisien ini dalam membangun jalan dan fasilitas publik agar lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar KDM.

Selanjutnya, ia membela kebijakan manajemen fiskal Pemprov Jabar terkait percepatan proyek fisik.

Menurutnya, memacu pembangunan pada tahun sebelumnya merupakan langkah cerdas. Hal ini bertujuan untuk menghindari lonjakan harga material konstruksi di masa depan.

Visi KDM: Anak Perempuan Jabar Wajib Kuasai Sains

Menariknya, KDM mendorong perubahan pola pikir pendidikan, khususnya bagi kaum perempuan. Ia menginginkan anak-anak perempuan di Jawa Barat mengutamakan kecerdasan saintifik. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kemandirian dan daya tawar tinggi di dunia kerja.

“Saya ingin anak-anak perempuan Jawa Barat sekolah fisika, kimia, dan biologi. Kecerdasan harus berada di atas kecantikan agar mereka memiliki kemandirian,” tegasnya.

Visi ini sejalan dengan upaya memperkuat konsep link and match antara vokasi dan industri.

Gubernur Dedi Mulyadi berharap kolaborasi pemerintah, kampus, dan perusahaan mampu membuka peluang magang hingga rekrutmen langsung bagi lulusan.

Larangan Truk Besar Demi Estetika Purwakarta

Oleh sebab itu, KDM memberikan instruksi detail terkait teknis penataan kota dan arus lalu lintas.

Ia melarang kendaraan sumbu tiga melintasi jalur kota, seperti Jalan Sindang Kasih hingga Jalan Pahlawan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketenangan serta kenyamanan wilayah.

“Purwakarta harus menjadi wilayah yang menenangkan. Kita harus memperlebar trotoar dan menanam pohon dengan baik. Ketertiban adalah cermin kesejahteraan masyarakat,” tambah KDM.

Diplomasi Infrastruktur Perbatasan dan Sinergi Daerah

Akhirnya, KDM menyinggung perbaikan infrastruktur di wilayah perbatasan, termasuk akses jalan menuju Maleber di Cianjur.

Ia memastikan anggaran perbaikan jalan perbatasan Cianjur dan Purwakarta telah siap untuk tahun ini. Namun, ia memberikan syarat agar warga tetap menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.

Acara yang juga menjadi ajang berbuka puasa bersama ini turut dihadiri oleh Sekda Jabar dan jajaran Forkopimda. Kehadiran tokoh profesional seperti Aliaman Saragih dari Indorama juga menambah bobot acara.

Dengan demikian, sinergi antara Pemkab Purwakarta dan Pemprov Jabar diharapkan semakin solid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Din)

Posting Kunjungi Purwakarta, Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Sinergi Vokasi dan Efisiensi Infrastruktur Daerah ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Sejak masa uji coba pada Kamis (15/1/2026), sistem ini telah menjaring sedikitnya 35 pelanggar. Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Muthia Khansa Nurwijaya, menegaskan bahwa inovasi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas personel di lapangan.

“Kami membekali personel dengan perangkat yang terintegrasi langsung ke database nasional. Teknologi ini membuat penindakan menjadi lebih objektif dan efektif,” ujar Muthia di Purwakarta, Rabu (21/1/2026).

Cara Kerja dan Sasaran Prioritas Tilang Elektronik

Mekanisme kerja ETLE Mobile Polres Purwakarta sangat sistematis. Petugas akan memotret pelanggaran saat melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, sistem mengirimkan data tersebut ke pusat data pusat untuk proses verifikasi identitas kendaraan.

Berdasarkan data tersebut, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi tilang langsung ke alamat pemilik kendaraan. Tentu saja, perangkat ini juga memiliki fitur untuk mencetak surat peringatan seketika. Petugas dapat menempelkan label tiket peringatan pada kendaraan agar pengendara segera menyadari kesalahannya.

Selain itu, polisi memprioritaskan penindakan pada jenis pelanggaran kasat mata. Sasarannya meliputi pengendara tanpa helm, pelanggaran marka jalan, bonceng tiga, hingga penggunaan knalpot brong yang meresahkan masyarakat.

Meningkatkan Disiplin Tanpa Kehadiran Fisik Petugas

Polres Purwakarta berharap inovasi digital ini mampu meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas secara signifikan. Sebab, sistem elektronik tetap bekerja mengawasi pengguna jalan meski tanpa kehadiran fisik petugas di setiap sudut persimpangan.

Singkatnya, polisi akan terus melakukan evaluasi selama masa uji coba ini berlangsung. Alhasil, layanan penegakan hukum di bidang lalu lintas diharapkan berjalan semakin profesional dan prima.

Pada akhirnya, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, Satlantas mengimbau warga agar selalu mematuhi aturan lalu lintas demi kebaikan bersama. (Din)

Posting Uji Coba ETLE Mobile Polres Purwakarta Dimulai, Puluhan Pengendara Terjaring Tilang Elektronik ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Purwakarta, Heryadi Erlan, menyatakan penetapan status ini merupakan langkah krusial. Tujuannya adalah menekan risiko bencana seperti banjir, longsor, dan pergerakan tanah sebelum terjadi korban jiwa.

Alasan BPBD Purwakarta Siaga Darurat Bencana

Heryadi Erlan menegaskan, Purwakarta memiliki kerawanan bencana yang sangat tinggi. “Kami tidak mau hanya bereaksi setelah kejadian,” ujar Heryadi pada Selasa, 9 Desember 2025.

Kondisi geografis Purwakarta, terutama di wilayah perbukitan, menimbulkan potensi tinggi bencana tanah longsor saat curah hujan meningkat terus-menerus. Oleh karena itu, BPBD Purwakarta menetapkan status siaga sebagai bentuk kesiapsiagaan maksimal.

Pemetaan Wilayah Rawan Banjir dan Longsor

BPBD Purwakarta telah memetakan wilayah yang paling berisiko terkena dampak bencana.

Wilayah selatan, meliputi Kecamatan Bojong, Darangdan, Wanayasa, Maniis, dan Sukatani, berisiko tinggi terhadap bencana tanah longsor dan pergerakan tanah. Sementara itu, wilayah utara dan tengah Purwakarta, seperti Kecamatan Cibatu, Campaka, dan Purwakarta Kota, lebih rawan terhadap banjir.

Antisipasi dan Logistik Kedaruratan

Dalam menghadapi status BPBD Purwakarta Siaga Darurat Bencana ini, Heryadi menyatakan pihaknya memperkuat kerja sama lintas sektoral. BPBD telah menyiapkan berbagai peralatan darurat dan logistik di gudang-gudang.

“Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami telah siapkan tenda darurat, perahu, hingga gudang logistik,” jelas Heryadi. Tujuan dari persiapan ini adalah memastikan respons cepat jika bencana terjadi. (Din)

Posting Purwakarta Zona Merah Bencana: BPBD Purwakarta Siaga Darurat Bencana ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membekali para siswa agar memiliki etika jurnalistik dan kecakapan digital untuk menghadapi disrupsi informasi.

Penyelenggara sukses menggelar pelatihan ini yang berlangsung di Command Center Tikomdik Disdik Jabar pada Selasa (25/11/2025).

Sedikitnya ada sebanyak 27 peserta terbaik hasil audisi se-Jabar dan 6 siswa SLB mengikuti kegiatan ini. Lebih dari 133 peserta juga menyaksikan pelatihan melalui live streaming.

Menjaring Reporter Muda Berintegritas

Dalam kesempatannya, Kepala UPTD Tikomdik, Suhendar, yang mewakili Kadisdik Jabar, menyampaikan bahwa Agent Pi dirancang sebagai ruang belajar dan berkolaborasi. Tujuannya adalah agar suara pelajar Jabar terdengar lebih luas, jernih, dan akurat.

“Peran reporter pelajar menjadi istimewa karena mengubah informasi menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi kebijaksanaan,” tuturnya.

Sedangkan untuk materi pelatihan berfokus pada penguatan etika jurnalisme dan kemampuan menyajikan informasi yang valid serta empatik.

Secara khusus, penyelenggara melatih para peserta menjaga privasi narasumber dan menghindari penyebaran berita yang menyesatkan.

Selain itu, pelatihan ini juga menanamkan nilai-nilai Gapura Pancawaluya sebagai dasar karakter reporter pelajar.

Tantangan Digital dan Urgensi Literasi Media Pelajar Jabar

Sementara itu, Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet, turut menyambut baik kegiatan ini. Ia menekankan bahwa disrupsi teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia.

Lebih lanjut lagi, Adiyana memaparkan, hasil riset KPID 2024 menunjukkan Gen Z kini lebih banyak mengonsumsi media berbasis internet.

“Karena saat ini kita sebagai konsumen, maka kita harus berhati-hati dalam mengonsumsi informasi berbasis internet,” ucapnya.

Ke depan, Ia mengharapkan agar Agent Pi mampu mempelajari aspek regulasi penyiaran sehingga dapat membuat konten yang bermutu dari perspektif jurnalistik.

Kolaborasi dan Pengukuhan Angkatan Pertama

Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Tikomdik Disdik Jabar dan KPID Jawa Barat. Bahkan, penyelenggara juga mendapatkan dukungan dari PRSSNI, FISIP Unpas, dan Talent Hub.

Dalam pelaksanaannya, panitia memberikan materi padat mengenai Regulasi dan Etika Penyiaran serta Praktik Jurnalistik Lapangan kepada peserta.

Di akhir acara, panitia menutup kegiatan dengan mengukuhkan 27 “Agent Pi” Angkatan 1. Mereka menerima ID resmi reporter pelajar dan sertifikat keikutsertaan.

Atas kelancaran acara tersebut, Disdik Jabar mengharapkan agar program ini mampu melahirkan reporter muda yang menyebarkan informasi positif bagi masyarakat Jabar. (Din)

Posting Hadapi Hoax, Disdik Jabar dan KPID Perkuat Literasi Media Pelajar Jabar Lewat Agent Pi ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Prabowo menyampaikan hal ini saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, pada Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara terbuka menyampaikan permintaan maaf karena pemerintah baru mampu merevitalisasi 16 ribu sekolah di berbagai daerah sepanjang tahun ini. Namun, Presiden berjanji akan melipatgandakan jumlah tersebut di tahun mendatang.

Target Ambisius Revitalisasi Sekolah Nasional 2026

Untuk itu, Kepala Negara menargetkan, pemerintah dapat merevitalisasi setidaknya 60 ribu sekolah di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2026. Target Revitalisasi Sekolah Nasional 2026 ini – dia melanjutkan – merupakan peningkatan nyata dibandingkan pencapaian saat ini.

Meski demikian, Presiden mengakui bahwa jumlah 60 ribu sekolah pun masih terasa kurang untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“60 Ribu (sekolah) pun saya tidak puas. Menteri Keuangan, bisa kita tambah? Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi,” ujarnya lantas disambut riuh rendah ribuan guru yang hadir.

Dengan demikian, Pemerintah juga mengharapkan agar komitmen ini juga berdampak signifikan agar dapat melakukan berbagai upaya perbaikan sekolah-sekolah di Purwakarta dan Jawa Barat.

Apresiasi dan Kontribusi Guru Inovatif

Di momentum yang sama, Presiden Prabowo juga menyerahkan penghargaan kepada tiga guru yang berdedikasi tinggi di dunia pendidikan nasional. Umi Salamah (Kepala PKPM Banyumas), Koko Triantoro (Kepala SDN Embacang Lama), dan Syifa Urrachman (SLBN Banda Aceh) menerima penghargaan tersebut.

Masyarakat menilai para guru tersebut merupakan sosok yang konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dan dedikasi transformatif. Publik menganggap bahwa mereka telah berhasil memberikan kontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua kalangan siswa di Indonesia. (Din)

Posting Peringatan Hari Guru: Presiden Janji Lipatgandakan Revitalisasi Sekolah Nasional 2026 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.