“Hari pertama pasca lebaran, ASN masuk langsung dibagi tiga wilayah dalam melakukan tugas pekerjaannya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Asep Supriatna, Selasa (26/5).

Menurutnya, secara aturan untuk kategori Work from Home (WFH) semuanya diserahkan kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing karena secara manajerial pelayanan dan lainnya lebih mengetahui ialah Kepala OPD.

“Sampai 29 Mei 2020 itu sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) setelah beberapa kali terjadi perpanjangan, WFH itu ditentukan oleh masing-masing OPD,” kata Asep.

Asep juga mengatakan mulai Sabtu (23/5) hingga Minggu (31/5) mendatang, para ASN yang tersebar di seluruh OPD diikutsertakan menjaga pos-pos penjagaan Covid-19 di setiap RW se-Kecamatan Purwakarta.

“Jadi, ASN di Purwakarta itu ada yang bekerja di rumah (WFH), kantor (WFO), hingga berjaga di pos Covid dalam PSBB komunal,” ujarnya.

Saat disinggung mekanisme pelacakan para ASN yang bertugas tersebut, Asep mengaku bisa terlacak oleh OPD-nya masing-masing. Dirinya juga mengaku mendapat bagian berjaga di pos daerah Munjul Jaya.

“Seluruh OPD laksanakan semua (penjagaan). Satu hari bisa tiga shif dan mulai pukul 21.00 wib penjagaan diberikan kepad aparat sesuai kewilayahan,” ujarnya.

Diskominfo Terjunkan 47 ASN Untuk Jaga PSBB Komunal

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta, Dra. Hj. Siti Ida Hamidah MM mengatakan, dinasnya menugaskan sebanyak 47 ASN untuk diperbantukan pada 6 Posko Covid-19 di wilayah Kelurahan Cipaisan.

“Pada setiap posko di tingkat RW di Kelurahan Cipaisan kita ikutsertakan petugas dari Diskominfo. Setiap poskonya ada yang 6 orang hingga 12 orang,” kata Ida.

Harapannya, petugas dari Diskominfo dapat ikut mensosialisasikan pentingnya tetap melakukan anjuran pemerintah untuk dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Petugas yang jaga juga harus tetap mengikuti intruksi-intruksi dari Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta,” demikian Ida.

Posting Purwakarta Terapkan PSBB Komunal, Warga Hingga ASN Ikut Jaga Pos ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Keputusan penghentian PSBB ini, kata Ambu Anne, merupakan hasil dari tindaklanjut bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melalui video conference pada Minggu 17 Mei 2020 kemarin. Meskipun secara status, Kabupaten Purwakarta bersama 13 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, masuk dalam wilayah zona merah.

“Dari dinas kesehatan, catatan peningkatan kasus terkonfirmasi positif selama PSBB stagnan dan dua orang positif tambahan dua hari lalu berasal dari swab dua minggu sebelum PSBB, sehingga terjadi keterlambatan hasil swab dari Labkesda Jabar yang mengeluarkan hasilnya pada pertengahan PSBB,” kata Anne di Posko Covid-19 di Gedung Bakorwil, Senin (18/5/2020).

Anne juga mengaku telah berkomunikasi dengan Dinkes Jabar terkait adanya penambahan dua orang terkonfirmasi positif hasil swab sebelum diberlakukannya PSBB.

“Kami memutuskan PSBB di Purwakarta tak diperpanjang tapi kami ambil langkah dengan pembatasan sosial pada wilayah yang terkecil, yaitu kelurahan dan desa. Dari 21 orang positif Covid-19, 16 orang di antaranya berdomisili di Kecamatan Purwakarta,” kata Anne.

Pembatasan-pembatasan pada wilayah terkecil yang diungkapkan Anne Ratna nantinya bakal dievaluasi kelurahan mana saja yang terkonfirmasi dan sisanya 5 pasien lainnya dari kecamatan mana saja untuk diberlakukan pembatasan lebih ketat.

Posting Purwakarta Resmi Hentikan PSBB Parsial, Ini Penggantinya ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Pada hari ke-8 pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terdapat penambahan warga yang berstatus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1 orang. Kini, jumlahnya menjadi 20 orang, dalam perawatan tim medis.

“Warga yang terkonfirmasi positif berjumlah 20 orang. Sementara ODP jumlahnya 108 orang, berkurang 3 orang dibanding hari sebelumnya. Untuk yang berstatus PDP berjumlah 24 orang. Berkurang 2 orang dibanding hari sebelumnya,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta, dr Deni Darmawan melalui pernyataan tertulisnya, Senin 11 Mei 2020.

Gugus Tugas juga tak bosan-bosan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat tetap tenang dan optimis menghadapi wabah Covid-19.

Sejumlah langkah antisipasi terus dilakukan oleh jajaran Pemkab Purwakarta melalui gugus tugas covid-19, di antaranya, Dinas Kesehatan tetap melakukan rapid test (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) bagi yang kontak erat dengan pasien dalam pengawasan.

Sementara, pada sisi pencegahan yang bersifat kewilayahan, Pemkab Purwakarta telah memberlakukan Pembatasaan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sifatnya parsial hingga 20 Mei mendatang. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran wabah tersebut.

“Kami juga mengimbau agar warga tetap melaksanakan anjuran pemerintah yaitu physical dan social distancing, agar tetap aman terhindar penularan Covid-19 serta mengikuti prosedur-prosedur PSBB jika berada di luar rumah,” demikian Deni Darmawan.

Posting Update Covid-19 Purwakarta: ODP 108, PDP 24 dan Positif 20 Orang ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Ketua PC NU Kabupaten Purwakarta, KH Bahir Muhlis mengatakan ada dua perhatian penting NU dalam pelaksaan PSBB, yaitu hal kemampuan Pemkab Purwakarta melaksanakn PSBB dan dampak sosial ekonomi masyarakat.

“Kami melihat pelaksanaan PSBB ini tidak efektif. Lantaran tingginya pelanggaran atas aturan pelaksanaan, dan peta kerumunan orang di zona merah wilayah yang masuk PSBB parsial masih banyak,” papar KH Bahir, Selasa (12/05/2020).

NU Purwakarta sendiri berharap saat pelaksanaan PSBB secara bersamaan dilakukan rapid tes di kelurahan dan desa wilayah PSBB parsial. Tujuan untuk memperjelas maping wilayah sebaran Covid-19.

Selain itu, NU Purwakarta juga melihat Pemerintah Kabupaten Purwakarta kurang siap untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi dari pelaksanaan PSBB.

“Diperlukan pemerataan sosial dari program bantuan pemerintah kabupaten. Penuhi kebutuhan pokok warga yang terdampak covid-19, baik warga setempat maupun warga pendatang yang terpaksa harus bertahan hidup di Purwakarta akibat aturan PSBB ini,” jelas KH Bahir.

Secara kelembagaan, NU Purwakarta sendiri menginstruksikan seluruh jajaran pengurus kecamatan (MWC) dan desa (ranting) untuk membantu pemerintah dalam optimalisasi pelaksanaan PSBB ini.

Antara lain, pertama menjadikan masjid sebagai pusat koordinasi penanganan dampak sosial di wilayahnya masing-masing. Kedua, mengimbau kepada ta’mir masjid untuk lebih pro aktif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqoh diprioritaskan kepada warga yang terdampak Covid-19.

Lalu ketiga, menyerukan kepada ta’mir masjid dan tokoh-tokoh agama untuk menjadikan masjid sebagai pusat spiritual dalam melawan covid-19, dan membangun kesadaran warga untuk ikhtiar melaksanakan anjuran pemerintah soal menghadapi pandemi ini.

Secara keseluruhan menyoal pelaksaan PSBB ini, NU Purwakarta menyarankan agar PSBB tidak diperpanjang, dan difokuskan terhadap pembatasan sosial skala komunal saja.

Posting NU Sebut PSBB di Purwakarta Tidak Efektif ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika tidak menyangka volume kendaraan tetap padat meski PSBB telah diberlakukan. Pasalnya dia memantau jumlah kendaraan di beberapa ruas jalan kabupaten, seperti Jalan Kapten Halim, Jalan Raya Citalang, Jalan Ipik Gandamanah, Jalan Raya Cikopak hingga Jalan Veteran dan Sudirman masih terlihat padat.

“Masih banyak aktifitas masyarakat pada pelaksanaan PSBB hari ke-2 ini. Baru saja saya memantau dari arah Pasawahan, Cihideung, Citalang, kemudian ke Jalan Ipik Gandamanah, lalu ke Cikopak dan berputar balik di Sadang masuk ke jalan veteran dan Jalan Jendral Sudirman,” ujar Bupati Anne, melalui rilis berita tertulis, Kamis  (7/5/2020).

Jika dibandingkan dengan hari pertama pemberlakuan PSBB, di hari kedua volume kendaraan malah lebih ramai. Bupati pun curiga tingginya volume kendaraan lantaran warga belum dapat menyesuaikan aturan atau kurang sosialisasi.

“Siang hari ini terlihat lebih ramai dari hari sebelumnya. Tetapi mungkin juga masyarakat masih ada yang belum bisa melakukan penyesuaian,” timpalnya.

Untuk menekan tingginya volume kendaraan, pihaknya bersama TNI-Polri terus melakukan sosialisasi kepada warga dan utamanya pedagang yang masih buka.

“Hari ini gugus tugas dan tim keamanan gabungan sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pedagang yang memang diluar ketentuan, yang masih buka,” jelas Ambu Anne sapaan akrab Bupati Purwakarta.

Selain meminimalisir volume lalu lintas kendaraan, pemberlakuan PSBB juga untuk menekan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Purwakarta. Bupati akan melakukan evaluasi bila ternyata masih didapati kendaraan dari luar masuk wilayah Purwakarta tanpa mematuhi prosedur PSBB.

“Sebetulnya kita itu mencegah orang luar purwakarta masuk ke purwakarta, dimulai dari plat nomor kendaraannya selama pelaksanaan PSBB. Nanti kita akan evaluasi itu,” pungkasnya.

Posting Hari Kedua PSBB, Volume Kendaraan di Purwakarta Malah Lebih Padat ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam pengantar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyebutkan. Saat ini sejarah dunia mencatat terjadinya sebuah bencana non alam yang melanda hampir di 213 negara termasuk Indonesia, dimana bencana itu pun menimpa Jawa Barat pada umumnya khususnya untuk Kabupaten Purwakarta Pandemic Covid-19 perkembangannya dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan, hal ini ditandai adanya peningkatan jumlah penderita Covid-19.

Kabupaten Purwakarta saat ini berada diantara Kabupaten/Kota yang jumlah kasus konfirmasi Covid-19 nya tinggi (Zona Merah). Untuk itu diperlukan suatu Strategi, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dimana program ini merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberlakukan PSBB diseluruh Kab/Kota di Jawa Barat serentak mulai tanggal 6 Mei 2020.

Kami yakin dengan kebersamaan akan lebih mampu dan cepat mengatasi Pandemic Covid -19 ini, akhirnya Saya mengajak seluruh komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, instansi/lembaga, pelaku industri dan seluruh warga Kabupaten Purwakarta untuk mensukseskan kebijakan PSBB ini dengan menaati aturan dan himbauan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Latar Belakang Berlakunya PSBB di Purwakarta

Program PSBB ini merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberlakukan PSBB diseluruh Kab/Kota di Jawa Barat serentak mulai tanggal 6 Mei 2020, dan berdasar PERMENKES No. 9 Th. 2020 bahwa jumlah kasus dan/atau jumlahkematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah sebagai dasar diberlakukannya PSBB. Pandemic Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta telah meluas meliputi seluruh Kecamatan yang ada. Sampai saat ini sudah ada 7 Kecamatan yang terkonfirmasi kasus Positif Covid-19 antara lain : Kecamatan Purwakarta, Pasawahan, Kiarapedes, Wanayasa, Babakan Cikao, Bungursari, dan Campaka. Untuk itu agar penyebaran tidak meluas ke wilayah yang lainnya diperlukan pola PSBB secara parsial. Meliputi 6 Kecamatan : Purwakarta, Campaka, Babakan Cikao, Bungursari, Jatiluhur dan Pasawahan.

Definisi PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya.

Dasar Pelaksanaan PSBB Purwakarta

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

7.Perbup Nomor ….. Tahun  2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Tujuan Diberlakukannya PSBB Purwakarta

1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan )
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
4. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Dilaksanakan Selama Masa Inkubasi Terpanjang (14 Hari). Dan Dapat Diperpanjang Jika Masih Terdapat Bukti Penyebaran.

Pembatasan Kegiatan di Tempat/ Fasilitas Umum

Dilaksanakan Dengan Pembatasan Jumlah Orang Dan Pengaturan Jarak Orang. Dilarang melakukan kegiatan lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum.

Dikecualikan Untuk :

1. Supermarket, Minimarket, Pasar, Toko Atau Tempat Penjualan Obat & Peralatan Medis, Kebutuhan Pangan & Pokok, Barang Penting, Bbm, Gas Dan Energi.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

• Fasilitas Umum Untuk Kebutuhan Dasar Penduduk Termasuk Kegiatan Olahraga

Jam Operasional Selama PSBB Purwakarta

1. Pasar rakyat : pukul 04.00 -13.00 WIB.
2. Toko minimarket : pukul 08.00 -18.00 WIB
3. Toko supermarket, hypermarket dan perkulakan : pukul 09.00 – 18.00 WIB

Pengaturan lainnya :

• Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar
• tidak menyediakan area tempat duduk (seating area) baik didalam maupun diluar toko
• Melakukan penerapan protokol pencegahan

Pembatasan Moda Transportasi

Dikecualikan untuk :

1. Transportasi umum atau pribadi dengan jumlah dan jarak antar penumpang. Jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan
2. Transportasi untuk barang penting dan esensial serta antar jemput barang termasuk ojek online
3. Transportasi layanan kebakaran, hukum, ketertiban dan darurat
4. Stasiun dan terminal untuk pergerakan bantuan dan evakuasi serta organisasi operasional tetap berjalan

Lokasi POSPAM PSBB Kabupaten Purwakarta

• GTO JATILUHUR

• GTO CIKOPO

• GTO SADANG

• PERBATASAN PURWAKARTA – SUBANG (CIBATU)

• PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG (CURUG)

• PERBATASAN PURWAKARTA – SUBANG (KIARAPEDES)

• PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG (LOJI SUKASARI)

• PERBATASAN PURWAKARTA – KBB (SAWIT)

CEK POINT PENGAWASAN TERMINAL STASIUN KERETA API

• TERMINAL CIGANEA

• SADANG (ARNESS SHUTLE)

• GIANT (ARNESS & P-TRANS)

• DAMRI
• MS SHUTLE
• STA. KA PURWAKARTA

• STA. KA CIBUNGUR

• STA. KA PLERED

Posting Konsep Panduan Penerapan PSBB Kabupaten Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.