Pemberian pemahaman tersebut dalam Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018, di Gedung SKB Purwakarta, Rabu (22/11/2017).

Dalam kegiatan tersebut, PPK dan PPS diharapkan memperketat proses verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Purwakarta, Ade Nurdin menjelaskan, ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam pasal 48 UU Pilkada. Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh PPK dan PPS. Kedua adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya.

“Nah, Bimtek ini dalam rangka mempersiapkan PPK dan PPS berkaitan dengan pelaksanaan teknis hal-hal diatas,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, syarat dukungan untuk balonkada yang akan maju melalui jalur perseorangan di Kabupaten Purwakarta adalah, minimal 48.542 jiwa berupa fotocopy KTP Elektronik.

Jumlah tersebut didapat dari 7,5 persen dari jumlah DPT Pilpres 2014 lalu sebanyak 647.226 pemilih.

PKPU No 3/2017 mengisyaratkan, jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT pada Pemilu atau pemilihan terakhir.

“Persebaran dukungannya minimum harus ada di 50 persen kecamatan, di Purwakarta, dengan 17 kecamatan, penyebarannya harus ada di sekitar 9 kecamatan,” sambung Ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidar.

Posting KPU Purwakarta Gelar Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Selama tahapan Pilkada digelar PPS sendiri bertugas untuk membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu PPS juga bertugas membentuk KPPS, melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten dan mengumumkan daftar Pemilih.

Ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidari memastikan pelantikan PPS berjalan lancar.

“Alhamdullilah pelantikan berjalan dengan baik, mari kita pastikan kita bekerja sesuai dengan Undang-undang,” kata Deni sesaat setelah prosesi pelantikan PPS di Gedung Olah Raga Purnawarman, Sabtu (11/11/2017).

Deni Ahmad Haidari mengamanatkan agar anggota PPS tidak berlaku curang. Pasalnya PPS memiliki andil besar untuk terselenggaranya Pilkada yang baik dan sesuai perundang-undangan.

“Karena sukses atau tidaknya Pilkada dan Pilgub, itu ditentukan oleh anggota PPS,” katanya.

Tugas yang dijalankan PPS sama besarnya dengan tugas pahlawan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

“Kenapa anggota PPS disebut sebagai pahlawan demokrasi, jika dilihat dari gaji tidak seberapa bahkan sangat jauh dari UMK, tetapi mereka mau bekerja untuk mensukseskan prosesi pergantian kepala daerah di Purwakarta dan Jawa Barat” pungkas Deni.

Hadir saat pelantikan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Kapolres Purwakarta, Dandim 0619 Purwakarta,  Komisioner Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta beserta sejumlah tokoh dari desa.

Posting 576 Anggota PPS Purwakarta Resmi Dilantik ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta, Deni Ahmad Haidar mengatakan salah satu alasan kenapa anggota PPK dan PPS minim pengalaman. Mayoritas calon anggota PPK dan PPS harus orang baru, sehingga bisa dipastikan mereka minim pengalaman dan pengetahuan teknis mengenaj pemilu.

“Calon anggota PPK dan PPS harus orang baru atau tidak boleh menjabat jabatan serupa selama dua periode berturut-turut,” tuturnya, Jumat (21/7/2017).

Hanya 15 persen kuota untuk calon anggota PPK dan PPS yang merupakan orang-orang lama, selebihnya adalah orang baru.

“Sekitar 15% dari total calon anggota PPK dan PPS Purwakarta pernah menjabat pada pos serupa dalam satu periode. Selebihnya merupakan orang baru yang harus digembleng melalui bimbingan teknis,” timpal Deni Haidar.

Menurut Deni secara adhoc anggota PPK dan PPS Pilgub serta Pilkada Purwakarta ini ditarget sudah terbentuk pada Oktober 2017. Mereka yang lolos dituntut bekerja secara profesional dan netral dalam setiap tahapan Pilgub Jabar dan Pilkada Purwakarta 2018.

“Adapun jumlah anggota PPK yang bekerja di tingkat kecamatan sebanyak 85 orang (17 kecamatan) dan anggota PPS sebanyak 576 orang (192 desa/kelurahan). Serta tenaga IT sebanyak lima orang,” pungkas Deni.

Posting 661 Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada Purwakarta Disebut Minim Pengalaman ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.