PPD beralasan pendamping desa memiliki tufoksi dan tugas yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Isinya pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Selain itu tugas pendamping desa ialah mendampingi pelayanan sosial dasar juga pengembangan usaha ekonomi desa serta program penerapan teknologi tepat guna,” beber Ketua PPD Purwakarta, Dadang Ubaidillah, Senin (28/3/2016) di Purwakarta.

Menurutnya dari pengalaman yang sudah-sudah eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan diduga menjadi calo pembuat naskah RPJMDes. Desa seolah-olah kurang difasilitasi untuk membuat sendiri rancangan RPJMDes.

“Mereka diduga sudah keenakan menggunakan jasa fasilitator PNPM untuk membuatkan seluruh dokumen yang dibutuhkan desa, termasuk RAB,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa dalam membuat perencanaan kebijakan desa menjadi sasaran empuk eks fasilitator mau menerima objekan membuat RPJMDes.

“Saya berharap, adanya pendamping desa sekarang ini, mampu mengembalikan desa kepada posisi seharusnya. Yakni Desa yang mandiri dan berdaya. Sejalan dengan amanat UU Desa,” bebernya.

Di sisi lain fungsi supervisi eks fasilitator PNPM pada program simpan pinjam perempuan (SPP) cenderung menarik bunga lebih besar dibandingkan peraturan yang ditetapkan. Idealnya bunga pinjaman dana bergulir sebesar 16 persen tapi faktanya malah lebih besar, itu yang kemudian dikritisi PPD Purwakarta.

“Saya melihat ada pembiaran dari fasilitator dimana pengelola menarik bunga lebih besar dibanding besaran bunga yang dilaporkan sebesar 16 persen. Faktanya di lapangan justru lebih besar mencapai 20 persen bahkan ada yang lebih,” ujar Dadang.

Dadang juga meminta seluruh pihak baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun wartawan untuk mengecek langsung pelaksanaan SPP di masyarakat. Termasuk mengecek besaran bunga pinjaman apakah sesuai peraturan atau malah dilebihkan.

“Tidak percaya, silahkan cek ke lapangan. Saya bahkan sudah mengantongi beberapa bukti dan dokumennya,” pungkas Dadang.

Posting Ketua PPD Wanti-wanti Pendamping Desa Jangan Jadi Calo RPJMDes ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.