Hal tersebut diungkapkan Meutya saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) di Kota Medan, pada Sabtu (8/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan, menjadi korban dalam kejahatan di ruang digital.

Untuk itu PP TUNAS tetap diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut, meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa platform digital.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) Tahun 2024, tercatat ada sebanyak 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia selama kurun waktu 2021-2024.

Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menegaskan bahwa 89 persen anak berusia 5 tahun ke atas telah menggunakan internet.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar anak-anak tersebut mengakses sosial media, sehingga membuat kelompok ini menjadi rentan terhadap risiko paparan berbagai konten negatif.

Pemerintah sendiri dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Bagi perusahaan-perusahaan ini kita adalah pasar, karena itu tentu ada reaksi ketika pasarnya dipotong,” ungkap MenKomdigi Meutya Hafid pada Sabtu (8/11/2025).

PP TUNAS tersebut hadir sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak-anak dari paparan konten yang tidak sesuai dengan kategori usianya.

“Tapi alhamdulillah karena kepemimpinan Bapak Presiden yang teguh, beliau menyampaikan bahwa ini memang sudah harus jalan seperti itu, kita harus melindungi anak-anak kita,” ujar dia.

Sistem elektronik ini juga dibuat untuk mengatur platform digital baik kewajiban maupun sanksi berkaitan dengan penerapan verifikasi usia terhadap para penggunanya.

“Saat ini kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan sistem untuk nanti kita akan betul-betul terapkan sanksi. Sanksi ini dikenakan terhadap platform, bukan kepada ibu, bukan kepada anak,” tegas Meutya.

Kemkomdigi juga terus melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai upaya dalam mengedukasi orang tua dan anak terkait cara melindungi diri dan keluarga di ruang digital.

Meutya meyakini berbagai upaya yang tengah dilakukan ini nantinya akan melahirkan para pemimpin bangsa yang cerdas, bertoleransi, dan beretika di masa yang akan datang.

Selain Menkomdigi Meutya Hafid, turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin, serta Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta segenap sivitas akademika Universitas Sumatera Utara juga hadir dalam acara tersebut. (Din)

Posting PP TUNAS, Bukti Tegas Pemerintah Lindungi Anak Indonesia dari Bahaya Ruang Digital ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.