Ketua IWAPA Pasar Jumaah, Iwan Sopwan Arif bersama warga pasar lain memprotes adanya suap pemulusan alih fungsi Pasar Jumaah.

“Kalau memang pernyataan ketua pansus seperti itu harusnya penegak hukum berhak mencari tahu bertindak apakah dari kepolisian atau kejaksaan, kalau memang rumor ini hanya sebuah rumor. Tidak mungkin ini hanya rumor, kami dengan ini semakin yakin bahwa rencana ini (alih fungsi) belum matang,” jelas Iwan di Pasar Jumaah, Kamis (14/7/2016).

Ratusan warga pedagang pun menolak bila alih fungsi pasar dinodai dengan adanya suap menyuap untuk memuluskan rencana alih fungsi pasar. Intinya sangat tidak sebanding bila nasib ratusan pedagang hanya dipengaruhi oleh uang ratusan juta kepada segelintir wakil rakyat.

“Saya ingin mengatakan bahwa penolakan warga akan semakin kuat, nasib kami tidak mau digadaikan oleh suap menyuap. Kami digadaikan, ratusan pedagang digadaikan oleh harga ratusan juta,” terangnya.

IWAPA juga menuding adanya pemaksaan alih fungsi pasar yang dilakukan bersama-sama. Padahal alih fungsi ini sangat belum matang. Setahunya proses alih fungsi dilakukan dari draft usulan pemerintah kepada dewan.

Saat itu Pansus alih fungsi menilai draf usulan tidak memenuhi standar seperti Amdal, sehingga berkas usulan dikembalikan. Tak lama setelahnya beredar kabar ada anggota dewan dari unsur pimpinan menerima tunjangan hari raya (THR) dari pihak yang mewakili pengembang.

“Tersinggung saya, ada 3 nama (yang menerima). Bahwa rencana ini tidak matang. Kami tidak mau digadaikan, ini silahkan penegak hukum menindaklanjuti,” timpal Iwan.

Menurutnya saat ini IWAPA tengah berupaya serius menolak alih fungsi setelah tegas bahwa ada wakil rakyat yang mewakili Pansus menerima uang pelicin.

“Hari ini saya akan bicarakan dengan pengacara kami bagaimana kedepan, termasuk saya memberikan informasi ini,” pungkasnya.

Posting Menggadaikan Warga dan Pasar Jumaah dengan Ratusan Juta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Semula alih fungsi Pasar Jumaah berjalan normal tapi setelahnya malah ramai ada dugaan suap dari pengembang kepada anggota Pansus. Itu diketahui setelah beredar kabar dari berbagai kalangan.

Menanggapi itu mantan Ketua Pansus Pasar Jumaah, Komarudin pun buka suara. Dia mengatakan tudingan adanya suap beredar bahkan dia rinci angkanya hingga ratusan juta.

“Jangan jangan ada anggota DPRD Purwakarta lainnya di luar pansus menerima dana yang disebut-sebut katanya senilai 200 juta rupiah,” ujarnya, Selasa (12/7/2016).

Kadung ramai dia pun menjelaskan segamblangnya bahwa dalam hal alih fungsi Pasar Jumaah tidak melalui jalur suap menyuap. Pastinya tidak ada benarnya isu dugaan suap kepada anggota dewan apalagi saat itu sebelum lebaran.

“Saya pastikan, seluruh anggota pansus, clear! Kami tidak menerima uang suap dari pengembang Pasar Juma’ah seperti yang ramai diperbincangkan, atau dari pihak manapun,” bebernya.

Yang jelas hingga kini proses alih fungsi Pasar Jumaah hingga pembentukan Pansus di DPRD tidak melalui suap menyuap. Dia juga bersedia bila memang isu tersebut harus diklarifikasi kepada yang bersangkutan termasuk pemberi suapnya.

“Siapa yang menggelontorkan dananya, kami siap dikonfrontir,” pungkasnya.

Posting Alih Fungsi Pasar Jumaah yang Bikin Gaduh Pejabat Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.