Selain itu, PGSS juga meminta agar Dewan Kebudayaan segera di bentuk di Kabupaten Purwakarta guna menyelamatkan cagar budaya dan, benda purbakala yang saat ini keberadaannya dinilai masih bercecer di berbagai lokasi.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh para pegiat budaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV dan, Panitia Khusus (Pansus) 1 Pemajuan Kebudayaan DPRD Purwakarta, di Gedung DPRD Purwakarta, Selasa 9 Juni 2026.

“Miris dan prihatin karena Purwakarta belum memiliki museum untuk menyimpan benda kepurbakalaan dan manuskripnya,” kata Pendiri Paguyuban Padipaan Guguwar Situs Sunda, Asep Supiandi kepada media, Rabu 10 Juni 2026.

Asep mengeklaim pihaknya menemukan sejumlah manuskrip dan, benda purbakala yang usianya jauh lebih tua daripada hari jadi Kabupaten Purwakarta yakni di tahun 1831. Seperti contoh, pihaknya menemukan prangko bertuliskan nama wilayah Sindangkasih dan Cipaisan yang berangka tahun 1643.

Atas dasar itu, PGSS meminta DPRD segera menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dewan Kebudayaan.

“Kami meminta dewan segera menyusun Raperda Dewan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Perda, agar berfungsi menata dan menginventarisir situs yang tercecer,” kata Asep.

Ketua Pansus 1 DPRD Purwakarta, Zusyef Gusnawan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh para pegiat budaya dan sejarah Sunda tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa regulasi yang berpihak pada pelestarian budaya sedang diproses. “Saat ini kami tengah menggodok Raperda Pemajuan Kebudayaan yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan,” ucap Zusyef.

Meskipun di Purwakarta saat ini sudah ada tempat edukasi sejarah digital seperti Bake Panyawangan Diorama Nusantara, fasilitas tersebut lebih di fokuskan pada arsip sejarah dan visual interaktif.

PGSS berharap di Purwakarta ada museum khusus fisik yang dapat menampung, merawat, dan memamerkan manuskrip serta benda-benda bersejarah spesifik, seperti keris dan benda pusaka lainnya, lengkap dengan narasi perjalanannya. Payung hukum ini diharapkan menjadi landasan formal pembentukan Dewan Kebudayaan sekaligus legacy bagi generasi mendatang.

Zusyef menegaskan bahwa aspirasi dari pegiat budaya ini menjadi masukan yang sangat positif dan krusial bagi legislatif.

“Bagi Pansus, ini merupakan masukan yang luar biasa dan akan langsung kami akomodir dalam pembahasan Raperda Pemajuan Kebudayaan yang sedang berjalan tahun ini,” katanya.

Di sisi lain, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Purwakarta mengonfirmasi bahwa pendataan cagar budaya terus berjalan.

Kepala Disporaparbud Purwakarta, Aep Durrohman, memaparkan data terkini cagar budaya di wilayahnya sebanyak 20 cagar budaya dan 161 diduga cagar budaya. “Kedepan bisa saja bertambah kalau banyak komponen masyarakat interest terhadap pelestarian situs dan cagar budaya,” pungkasnya.(IK)

Posting Pegiat Budaya Desak Pemkab dan DPRD Purwakarta Bangun Museum Hingga Bentuk Dewan Kebudayaan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.