Dalam fatawa tersebut MUI menyatakan shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah bilamana seseorang berada di dalam kawasan dengan penyebaran Covid-19 belum terkendali.

“Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali,” demikian bunyi petikan fatwa Nomor 28 Tahun 2020 itu.

Sementara MUI juga menjelaskan bagaiaman shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di mesjid, atau tanah lapang. Shalat Iful Fitri boleh dilaksanakan di mesjid atau tanah lapang bagi seseorang yang tinggal di daerah dengan penyebaran Covid-19 terkendali.

Baik shalat Idul Fitri di mesjid maupun di rumah di haruskan menerapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua orang.

Berikut ini bunyi lengkap fatwa MUI tentang shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah :

Ketentuan hukum

1. Shalat Idul Fitri hukumnya sunah muakkadah yang menjadi salah satu syi’ar keagamaan (syi’ar min sya’air al-Islam).

2. Shalat idul fitri disunahkan bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian (musafir), secara berjamaah maupun secara sendiri.

3. Shalat Idul fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaaah di tanah lapang, masjid, mushala, dan tempat lainnya.

4. Shalat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah.

5. Pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah.

Ketentuan shalat Idul Fitri di kawasan Covid-19

1. Jika umat Islam berada di kawasan Covid-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, shalat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushala, atau tempat lain.

2. Jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid-19 dan diyakini tidak terdapat penularan (seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena Covid-19, dan tidak ada keluar masuk orang), shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang/ masjid/ mushala/ tempat lain.

3. Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

Jumlah jamaah yang shalat minimal 4 orang yang terdiri dari 1 orang imam dan 3 orang makmum.

4. Pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan.

Posting MUI Keluarkan Fatwa Sholat Idul Fitri Boleh Dilaksanakan di Rumah ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Ketua Bidang Fatwa MUI, Huzaimah Tohido Yanggo menjelaskan pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan larangan membakar hutan, makanya kemudian diperkuat oleh fatwa MUI.

“Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram,” jelas Huzaimah, Selasa (13/9/2016).

Secara tidak langsung fatwa MUI ini menguatkan peraturan pemerintah yang ada tentang larangan membakar hutan. Sehingga melalui fatwa ini diharapkan masyarakat dapat lebih peka akan bahaya kerusakan alam imbas dari pembakaran hutan.

Tidak saja secara fisik membakar hutan yang difatwakan haram melainkan tindakan yang berkaitan dengan upaya pembakaran hutan juga masuk dalam kategori haram. Yaitu memfasilitasi, membiarkan dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan sebagai suatu tindakan haram.

“Merupakan kejahatan dan pelakunua dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya,” terangnya.

Sebaliknya upaya tindakan pengendalian pembakaran hutan dihukumi wajib bagi siapapun. Catatan penting dari fatwa ini adalah pemanfaatan hutan boleh saja asalkan memenuhi aspek, legalitas hak yang sah, memiliki izin, untuk kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan.

Posting MUI Keluarkan Fatwa Haram Membakar Hutan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Fatwa ini dikeluarkan menyusul PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menggandeng dan membahas bersama MUI terkait maraknya pencurian listrik.

Tujuannya jelas pemerintah ingin memastikan kasus pencurian listrik dapat ditekan melalui kebijakan strategis tokoh ulama di Indonesia. Bahkan Ni’am menyebut fatwa itu akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

“Ya, dalam waktu dekat ini kami launching,” katanya, Kamis (12/5/2016 seperti dikutip dari laman Kompas.Com.

Pada sebelumnya, Syamsul Huda selaku General Manager PLN Distribusi Jakarta mengatakan telah melakukan pertemuan perihal pembahasan fatwa haram pencurian listrik

“Mencuri listrik, haram hukumnya. Fatwa itu akan terbit,” kata Syamsul.

Hingga kini PLN dan tentunya masyarakat luas tinggal menunggu waktu kapan fatwa haram pencurian listrik ditetapkan. Pasalnya, PLN sendiri telah melakukan pendekatan dengan lembaga itu.

“Kami sudah melakukan pendekatan ke MUI, tinggal menunggu pengesahannya,” timpalnya.

Posting MUI Akan Keluarkan Fatwa Haram Pencurian Listrik ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) selalu berlindung dibalik Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyebarkan fahamnya.

Kepala BKBPIA Kabupaten Purwakarta, Carma Rukhiat meminta agar ulama berperan serta dalam membendung pengaruh komunitas LGBT yang mungkin saja sudah ada di Purwakarta.

“Dan pada khususnya MUI mesti tegas,” pintanya, Kamis (25/2/2016) di Purwakarta.

Dalih kebebasan HAM menurutnya bukanlah sebuah alasan kelompok tertentu mengganggu HAM orang lain dengan cara mengajak bergabung pada komunitas LGBT. Sehingga tidak wajar bila HAM selalu disebut-sebut sebagai alasan utama LGBT hadir.

“HAM itu untuk keseluruhan dan tidak saling merugikan,” timplanya.

Menurutnya LGBT sangatlah bertentangan dengan HAM orang lain yang juga dilindungi untuk mendapatkan hak tumbuh di lingkungan yang baik. Tentunya perlu ada persuasif dari seluruh elemen masyarakat untuk menekan perilaku menyimpang tersebut. Dan menurutnya MUI sebagai wadah organisasi ulama memiliki peranan yang strategis untuk membendung perilaku LGBT melalui penguatan ilmu agama di tengah masyarakat.

“Di sisi lain perilaku mereka bertentangan dengan HAM yang lain,” pungkasnya.

Posting Badan Perlindungan Ibu dan Anak Purwakarta Minta MUI Tegas Sikapi LGBT ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.