DPRD Purwakarta Didorong Ajukan Interplasi Soal Tumpang Tindih RTRW

David Aditya — Thu, 23 Sep 2021 12:18:58 +0000

Purwakarta Post – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta didorong menyampaikan hak interpelasi soal tumpang tindih Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2019.

Ada empat fraksi

parpol yang bakal mengajukan interpelasi ialah PKB, PKS, Gerindra dan PAN.

Juru Bicara Lingkar Studi Pembangunan Purwakarta, Sansan Ramdhani mendorong agar DPRD menggunakan hak interpelasinya. Pasalnya dalam Peraturan Bupati Nomor 42 ada hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta.

“Pertama, ada 125 program RTRW tahap II (2017-2021) yang berakhir dan bersinggungan di tahun 2021. Sebagai produk hukum, Perda bersifat mengikat dan memaksa,” papar Sansan Ramdhani, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya ada dua sudut pandang kritis yang perlu disoal pada konteks tersebut, yaitu komitmen perencanaan pembangunan dan komitmen anggaran.

Program yang muncul di RTRW pada akhirnya harus direalisasikan sebagai bentuk komitmen pembangunan kepada publik Purwakarta.Jika tidak terlaksana, maka publik boleh curiga bahwa agenda pembangunan tidak berjalan sesuai rencana.

“Pertanyaannya agenda pembangunan Purwakarta hari ini versi siapa?,” ungkapnya.

Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa. Peraturan Bupati yang tertanggal Januari 2019 ini secara kontruksi aturan tersebut harus merujuk pada Rencana Rinci Tata Ruang yang diatur ketentuannya dalam Perda 11/2012 Tentang RTRW Kabupaten Purwakarta.

“Dalam pasal 92 ayat (4) bahwa Rencana Rinci Tata Ruang dan ketentuan zonasi ditetapkan dengan Perda,” timpalnya.

Hal itu tidak selesai pada urusan kontruksi hukum saja, melainkan ada hal lain yang perlu dipertanyakan terkait berapa banyak perizinan yang sudah turun di kawasan tersebut, dan bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan Perda RTRW.

“Berapa banyak nilai investasi berdasarkan izin-izin yang telah turun di kawasan tersebut sejak Perbup ditetapkan, lalu bagaimana kontribusinya terhadap PAD Purwakarta?,” jelasnya.

Posting DPRD Purwakarta Didorong Ajukan Interplasi Soal Tumpang Tindih RTRW ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

LSPP Arsip - Purwakarta Post

DPRD Purwakarta Didorong Ajukan Interplasi Soal Tumpang Tindih RTRW