Karena melanggar UU tersebut pihak Kejaksaan dapat dipra peradilankan atas penahanan tersangka di bawah umur. Pengamat hukum di Purwakarta, Widi Cakrawan penahanan As tidak dibenarkan UU SPA yang tidak mengatur penahanan anak di dalam lapas.

“UU SPA memang mengatur anak di bawah umur terlibat tindak pidana bisa ditahan. Tapi tidak mengatur anak harus ditahan di Lapas,” jelasnya, Jumat (8/4/2016).

Dia menyarankan agar Kejari Purwakarta menahan tersangka anak pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

“Atau di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), bisa di Dinas Sosial atau di tempat lain yang lebih aman,” jelasnya.

Dalam UU SPA sendiri ada tahapan yang haru dilalui oleh penyidik Kejari yaitu, penyelesaian melibatkan keluarga pelaku dan korban untuk bersama menyelesaikan perkara dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Termasuk juga soal diversi yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 UU SPPA. Yaitu penyelesaian perkara tanpa melalui peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.
“Pasal 5 ayat 3 diversi dalam sistem peradilan pidana anak itu wajib diupayakan penyidik lho,” ujar dia.

Sementara untuk tersangka, dia menyarankan agar didampingi oleh kuasa hukum untuk memastikan hak tersangkat dapat dilindungi. Juga soal keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pencabulan.

“Anak di bawah umur terlibat pidana jangan dibiarkan sendirian tanpa kuasa hukum, itu, penyidik harus buktikan, As ini terlibat karena inisiatif sendiri atau dipengaruhi enam orang rekan lainnya yang terlibat,” tanya Widi.

Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan As sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Purwakarta karena mencabuli anak perempuan di bawah umur Sne (13) di Kecamatan Sukatani pada 11 Maret lalu.

Posting Pengamat Hukum: Penahanan Tersangka Di Bawah Umur Melanggar UU SPPA ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.