Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Purwakarta, Hariman Budi Anggoro, menyatakan pihaknya mendukung instruksi presiden (Inpres) terbaru, yakni Inpres Nomor 9/2025 dan 17/2025. Hariman menilai pengadaan gudang adalah langkah fundamental untuk menyimpan seluruh barang-barang koperasi.

Seluruh 192 desa dan kelurahan di Purwakarta telah membentuk KDMP. Namun, hanya belasan di antaranya yang telah beroperasi, salah satunya karena terkendala modal. Kini, tantangan bertambah seiring kewajiban pembangunan gudang. Jika kendala ini tidak segera diatasi, status KDMP Purwakarta Belum Beroperasi secara penuh akan terus berlanjut.

Gudang yang wajib dibangun harus memenuhi spesifikasi ketat. Spesifikasi itu termasuk berdiri di atas lahan milik pemerintah desa atau daerah, dengan luas bangunan 30×20 meter persegi.

“Dari total 192 KDMP, 91 sedang dalam proses verifikasi lahan. Sebanyak 41 sedang dibangun, dan berarti sekitar 50 KDMP masih menunggu penetapan lahan karena banyak desa tidak memilikinya,” jelas Hariman.

Selain masalah kepemilikan desa, beberapa lahan KDMP berada di bawah penguasaan pihak ketiga seperti Perhutani, PTPN, atau PJT. Kondisi ini mengharuskan pengurus KDMP melalui proses perizinan dan rekomendasi yang panjang sebelum mereka dapat memulai pembangunan gudang dan gerai.

Inpres yang sama juga mengarahkan penyeragaman unit usaha. Pemerintah pusat mengharapkan setiap KDMP memiliki toko ritel, apotek, hingga klinik agar masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam sekali kunjungan.

Hariman menambahkan, pihaknya masih menunggu instruksi teknis operasional lebih lanjut dari pusat setelah pembangunan gudang rampung. “Kami menunggu aturan dari pusat, apakah nanti pengurus ini diberi barang atau diberi permodalan,” pungkasnya. (Din)

Posting KDMP Purwakarta Terhambat Regulasi Gudang: 50 Desa Belum Beroperasi ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.