Saat menghadiri silaturahmi di halaman Gedung Sate, Senin (30/3/2026), pria yang akrab dengan sapaan KDM ini berkomitmen merombak komposisi pegawai. Hal ini bertujuan agar Kinerja ASN Jabar 2026 lebih fokus pada pelayanan publik yang nyata.

Gubernur menyoroti ketimpangan antara jumlah pejabat administratif dengan tenaga teknis di lapangan.

Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki terlalu banyak jabatan struktural yang hanya bersifat instruktif. Akibatnya, daerah kekurangan personel yang mengeksekusi pekerjaan secara riil di tengah masyarakat.

Faktanya, KDM berencana memperbanyak tenaga layanan teknis, mulai dari pengawas jalan hingga tim lapangan. Langkah ini untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Evaluasi WFH dan Capaian Kinerja ASN Jabar 2026

Oleh sebab itu, KDM kembali menekankan bahwa kehadiran fisik di kantor bukan lagi satu-satunya ukuran produktivitas.

Kebijakan Work From Home (WFH) yang berlaku setiap hari Kamis terbukti berjalan efektif tanpa mengganggu roda organisasi.

Selanjutnya, kesuksesan kebijakan ini terlihat dari realisasi belanja anggaran yang justru melampaui target (over). KDM meminta seluruh pegawai agar fokus pada “produk pembangunan” sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat Jawa Barat.

“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran malah over,” ungkap KDM usai bersilaturahmi dengan para kepala daerah.

Reformasi Birokrasi: Prioritas Kinerja ASN Jabar 2026 di Jalanan

Menariknya, Gubernur secara blak-blakan menyebut masalah utama birokrasi saat ini adalah banyaknya “fungsi yang menyuruh” dibanding “fungsi yang mengerjakan”.

Hal inilah yang mendasari Pemprov Jabar melakukan pergeseran besar-besaran ke arah tenaga teknis dalam waktu dekat demi mengoptimalkan Kinerja ASN Jabar 2026.

Poin Utama Transformasi Pegawai:

• Fasilitator dan Teladan: Pemerintah Provinsi harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota dalam hal efektivitas kerja.
• Penguatan Sisi Teknis: Menambah personel di sektor pengawasan jalan, infrastruktur, dan layanan masyarakat langsung.
• Efisiensi Struktural: Mengurangi jabatan-jabatan yang tidak bersentuhan langsung dengan teknis pelayanan.

Agenda Krusial: LKPJ dan Pemeriksaan BPK

Selain itu, di hadapan ribuan pegawai, KDM juga memaparkan sejumlah agenda krusial pemerintah daerah. Saat ini, Pemprov Jabar sedang fokus menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta menghadapi pemeriksaan rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penting untuk dicatat, dalam kesempatan tersebut KDM juga menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada para pegawai. Ia mengakui sering menuntut target yang cepat dan disiplin tinggi.

Namun, ia melakukan itu semua demi kebaikan bersama dan peningkatan mutu pelayanan di Jawa Barat.

Sinergi Menuju Jawa Barat Juara

Akhirnya, kegiatan silaturahmi ini menjadi ajang konsolidasi penting antara Pemerintah Provinsi dengan para kepala daerah.

Sinergi yang kuat tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di seluruh pelosok wilayah Jawa Barat dengan dukungan birokrasi yang lebih ramping namun lincah.

Dengan demikian, masyarakat kini menanti perubahan komposisi pegawai yang KDM janjikan.

Harapannya, setiap permasalahan teknis di lapangan dapat tertangani dengan lebih cepat, profesional, dan mencerminkan Kinerja ASN Jabar 2026 yang mumpuni. (Din)

Posting Dedi Mulyadi Targetkan Reformasi Kinerja ASN Jabar 2026 Lewat Penguatan Tenaga Teknis ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Aplikasi digital ini bertujuan memantau pemanfaatan air permukaan sekaligus memperketat pengawasan Pajak Air Permukaan Jawa Barat SEMAR.

Langkah inovatif ini menjadi strategi utama Pemprov Jabar untuk memastikan pengumpulan data penggunaan air oleh pelaku usaha berjalan lebih akurat.

Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi pajak kini menjadi lebih transparan dan minim potensi manipulasi.

Koneksi Data Lapangan dan Monitoring Real-Time

Faktanya, aplikasi SEMAR ini mengintegrasikan seluruh data pengambilan serta pemanfaatan air dalam satu sistem terpadu sehingga mempermudah pemerintah melakukan pengawasan Pajak Air Permukaan Jawa Barat.

Sumber data tersebut berasal dari laporan wajib pajak, database perizinan, hingga hasil verifikasi fisik oleh petugas di lapangan.

Guna memperkuat validasi, Bapenda Jawa Barat menerjunkan 94 petugas Pencatat Meter Air (PMA) mulai tahun 2026.

Para petugas ini memverifikasi langsung volume pengambilan air pada 878 titik intake yang tersebar di wilayah Jawa Barat.

Oleh karena itu, setiap data yang petugas input akan langsung masuk ke aplikasi SEMAR secara real-time.

Hal ini memudahkan pemerintah daerah dalam memantau fluktuasi penggunaan air permukaan tanpa harus menunggu laporan bulanan yang lambat.

Wujudkan Pajak yang Adil melalui Official Assessment

Selama ini, penetapan pajak air permukaan Jawa Barat sering kali hanya bersandar pada laporan mandiri wajib pajak.

Sehingga, kehadiran SEMAR mengubah pola tersebut menjadi lebih objektif karena dukungan data lapangan yang akurat.

Kebijakan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Regulasi tersebut mengatur bahwa pemungutan pajak air permukaan oleh provinsi harus melalui mekanisme official assessment.

Artinya, penetapan pajak kini menjadi lebih akuntabel dan transparan. Sistem digital ini secara otomatis mencegah adanya ketidaksesuaian data yang dapat merugikan daerah maupun wajib pajak itu sendiri.

Optimalisasi PAD untuk Pembangunan Jawa Barat

Secara makro, Pemprov Jawa Barat menilai SEMAR sebagai instrumen vital dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah.

Dengan basis data yang valid, pemerintah dapat memaksimalkan potensi pajak tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi para pelaku usaha.

Hasilnya, optimalisasi Pajak Air Permukaan diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa Barat.

Akhirnya, transformasi digital ini membuktikan komitmen Jawa Barat dalam menciptakan pemerintahan yang modern dan bersih.

Dengan demikian, seluruh sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh industri dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. (Din)

Posting Pantau Penggunaan Air Secara Digital, Pemprov Jabar Luncurkan Aplikasi SEMAR untuk Transparansi Pajak ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.