Setelah pada Triwulan 1 jumlah penerima mencapai puluhan ribu orang, data menunjukkan banyak nama tidak lagi tercantum pada penyaluran berikutnya. Perubahan drastis ini terutama muncul karena penyalur bantuan dialihkan dari PT POS ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Purwakarta, Muchamad Nurcahja, proses pembukaan rekening kolektif (burekol) menjadi salah satu penyebab berkurangnya data penerima. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan proses administrasi di bank membuat sejumlah warga tidak terinput pada penyaluran berikutnya.

Selama tahap awal migrasi sistem, sebanyak 13.482 penerima manfaat tercatat mengikuti burekol di bank-bank Himbara. Kemudian, pada tahap kedua, jumlah peserta turun menjadi 8.121 orang. Angka ini menggambarkan bahwa tidak semua warga mampu menuntaskan proses yang diwajibkan pemerintah untuk mendapatkan bantuan.

Sumber Data Pengaruhi Penerima Manfaat

Selain perubahan penyalur, pemerintah juga mengganti sumber data kelompok penerima manfaat. Dari sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini sistem beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Nurcahja menilai penggabungan tiga basis data menjadi satu berpotensi menimbulkan kekurangan, sehingga nama-nama tertentu bisa saja terlewat.

Dari laporan yang diterima Dinsos P3A, terdapat 33.062 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada TW 1 serta 74.848 penerima bantuan pangan non-tunai atau Program Sembako. Namun memasuki TW 2, jumlah penerimanya merosot menjadi 19.941 untuk PKH dan 52.109 untuk Program Sembako. Pada TW 3, angkanya kembali berubah menjadi 24.270 untuk PKH dan 55.644 untuk bantuan pangan.

Di luar PKH dan Program Sembako, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Bantuan yang disalurkan melalui PT POS itu tercatat diterima oleh 47.910 warga setelah melalui verifikasi di tingkat desa. Nurcahja menjelaskan bahwa BLTS dibagi menjadi dua kategori, yakni penebalan bantuan untuk penerima PKH dan Program Sembako, serta bantuan untuk warga yang tidak termasuk dua program tersebut.

Di Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, sekitar 469 warga mengikuti penyaluran BLTS di Aula Desa dengan penuh antusias. Petugas gabungan dari polisi dan TNI turut mengawal jalannya kegiatan demi menjaga keamanan dan ketertiban proses distribusi.

Pengawalan serupa juga dilakukan pada penyaluran bansos pangan di Kantor Desa Cihanjawar, Kecamatan Bojong, untuk 581 penerima. Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, menegaskan bahwa kehadiran aparat bertujuan memastikan bantuan tersalurkan dengan aman serta tepat sasaran.

Ia menambahkan bahwa Polres Purwakarta berkomitmen mengawal setiap program pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, pengamanan dilakukan agar proses penyaluran tidak menimbulkan kericuhan dan benar-benar memberi manfaat bagi warga.

Meski demikian, sejumlah warga mengeluhkan lamanya antrean yang berlangsung berjam-jam. Tidak sedikit pula yang merasa kecewa karena gagal menerima bantuan akibat tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP), yang menjadi syarat utama pengambilan.(Ars)

Posting Peralihan Penyalur hingga Perubahan Basis Data, Purwakarta Alami Penurunan Drastis Penerima Bansos ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.