Menurut Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, anggaran tersebut hasil revisi dari sebelumnya yang hanya dianggarakan Rp 18 miliar.

“Anggaran tersebut, disiapkan untuk membantu masyarakat kurang mampu selama empat bulan kedepan,” ujar Anne saat rapat evaluasi bantuan tanggap Covid-19 bersama jajaran Dinas Sosial setempat, Senin (27/4/2020).

Bupati yang akrab disapa Ambu Anne menjelaskan, saat ini jajarannya telah selesai melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut, baik data penerima yang dari bantuan sosial dari pusat, provinsi maupun pemkab.

“Saat ini, jajaran Dinas sosial bersama relawan gugus tugas sedang melakukan pemasangan stiker ke rumah masing-masing penerima. Hal ini dilakukan, supaya tak terjadi tumpang tindih penerima atau ada penerima yang dobel mendapat bantuan. Jadi, kalau yang sudah dapat dari pusat atu provinsi, itu tidak dapat dari pemkab,” jelas dia.

Terkait teknis penyaluran bantuan untuk masalah sosial ini, lanjut Anne, yakni tidak berupa bantuan sembako. Melainkan, bantuannya berbentuk uang tunai yang akan dikirim langsung ke masing-masing penerima. Untuk diketahui, untu penanganan masalah sosial ini ada 4 sumber. Masing-masing, Bansos Kementerian, bantuan Provinsi, dari Pemkab dan Bantual Langsung Tunai (BLT) dari dana desa.

“Untuk para penerima bantuan dari pemkab, masing-masing penerima mendapat bantuan Rp 500 ribu per bulan selama empat bulan. Awalnya kan hanya Rp 300 ribu, tapi karena yang terdampaknya banyak, jadi kami tambah,” jelas dia.

Anne mengatakan, bantuan tersebut akan disalurkan awal bulan Mei mendatang. Jika setelah berjalan nanti ada penerima yang tidak sesuai ketentuan atau tak masuk kriteria penerima maka akan direvisi di bulan berikutnya dan bantuannya akan dialihkan ke yang lebih berhak.

“Untuk saat ini masih proses pemasangan stiker. Dalam hal ini, pihaknya juga akan melakukan evaluasi,” ucapnya.

Anne menambahkan, dari awal pihaknya sudah mengkhawatirkan akan timbulnya masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Terkait bentuk bantuannya, pihaknya memiliki alasan kenapa tidak berupa bahan kebutuhan pokok. Karena, dirinya ingin supaya roda perekonomian masyarakat bisa tetap berputar meski di situasi tanggap corona seperti ini.

“Dengan uang tunai dari bantuan pemerintah ini nanti si penerima bisa belanja di warung terdekat rumahnya. Sehingga, masih ada perputaran uang di lingkungan mereka. Berbeda jika bantuannya berupa sembako yang manfaatnya hanya akan dirasakan si penerima itu sendiri,” imbuh Anne.

Posting Pemkab Purwakarta Alokasikan Bansos Dampak Covid-19 Rp 24 Miliar ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dinsos melakukan validasi ulang data warga penerima manfaat melalui data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta. Hasilnya ada pengurangan sekitar 5.540 warga penerima.

“Dari jumlah 24.953 itu ternyata ada yang ganda, sudah meninggal, pindah ke luar kota, NIK kosong dan tidak ditemukan,” tutur Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Disnsos, Rahayu Setiawan, Selasa (14/4/2020).

Dinsos Purwakarta terus berupaya agar data yang muncul tidak ditemukan data ganda hingga kesalahan penerima. Pasalnya warga penerima manfaat dari bansos ini adalah mereka yang merupakan diluar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yaitu penerima BPNT dan PKH.

“Jadi, kami upayakan ini untuk sementara tidak double penerimanya alias di luar dari DTKS seperti penerima BPNT atau PKH,” tutur Rahayu.

Untuk besaran bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500.000 terdiri dari Rp350.000 sembako dan Rp150.000 uang tunai. Sementara pemerintah daerah Rp300.000 uang tunai bagi yang tidak tercover bantuan provinsi.

Terkait waktu pelaksanaan realisasi bantuan pihaknya belum dapat memastikan apakah dilakukan bulan ini. Pasalnya masih harus menunggu keputusan dari Pemprov Jabar,

“Bisa saja bulan ini, tapi bisa juga mundur jadi ke Mei. Intinya menunggu pemerintah provinsi,” pungkasnya.

Posting Data Tidak Valid, Jumlah Penerima Bansos Covid-19 Berkurang dari 24.953 Menjadi 19.413 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

“Saat ini, pengajuan maupun pengecekan informasi soal bansos dan dana hibah hanya bisa dilakukan melalui website khusus. Jadi, masyarakat tak bisa lagi begitu saja membawa proposal ke Pemda,” ujar Anne.

Ia menjelaskan, layanan digital yang diluncurkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta diberi nama Sistem Informasi Hibah dan Bansos Online (Si Hibo). Nantinya, masyarakat yang akan mengajukan bantuan pemerintah terlebih dahulu harus mengakses informasinya di website milik pemerintah ini.

Ambu mengatakan alasan diluncurkannya sistem pelayanan ini, dalam upaya transparansi pemerintah berkaitan dengan penyaluran dana bansos dan hibah kepada masyarakat. Selain itu, juga untuk mencegah adanya penyalahgunaan.

“Ini juga sebagai upaya kami memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pelayanan dana hibah dan bansos dari pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, saat ini para pemohon dana hibah atau bansos tak akan bisa serta merta mendapat bantuan begitu saja. Karena, harus ada tahapan persyaratan dan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Saat ini, untuk pemohon dana hibah, itu harus daftar dulu di laman tersebut. Di aplikasi ini, nanti juga ada informasi, misalnya kapan harus memasukan proposal dan syaratnya. Setelah disetujui dan diverifikasi oleh pemerintah baru ke proses – proses selanjutnya,” jelas dia.

Si Hibo bisa dibuka melalui website http://sihibo.purwakarta.go.id. Setelah itu, masyarakat bisa menikmati layanan dana hibah melalui laman tersebut. Sistem tersebut, nantinya akan meminta persyaratan dengan jelas, mulai dari identitas hingga alasan mengajukan dana hibah atau bansos itu sendiri. Ada beberapa persyaratan lain yang harus ditempuh para pemohon. Salah satunya, berkaitan dengan administrasi.

“Setelah usulan dan persyaratan digital itu masuk ke sistem dengan benar, tinggal tunggu konfirmasi dari admin. Data usulan, bisa dipantau sampai proses disetujui,” tambah dia.

Norman menambahkan, untuk fisik proposal manual tetap ada. Jadi, setelah pengajuan dan hibah mereka disetujui pemerintah, lembaga atau masyarakat tersebut tetap harus menyerahkan proposalnya dalam bentuk fisik juga.

“Pengajuan dana yang diusulkan juga, tentunya harus menunjang sasaran program – program pemerintah,” tambahnya.

Posting Pemkab Purwakarta Perketat Dana Hibah dan Bansos Via Si Hibo ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.