Langkah ini diambil setelah muncul perselisihan antara orang tua murid dan seorang guru di salah satu SMP di Subang. Kasus tersebut terjadi karena guru menampar siswa sebagai bentuk hukuman, yang kemudian memicu ketidaksetujuan orang tua.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pendekatan mendidik dalam menegakkan disiplin di sekolah. Ia menyarankan agar guru mengganti bentuk hukuman dengan kegiatan positif.

“Kalau anak salah, cukup berikan hukuman mendidik seperti membersihkan halaman, mengecat tembok, membersihkan kaca, atau mengurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena berisiko hukum,” ujar Kang Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan bahwa surat edaran tersebut telah disusun dan didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan.

Ia menegaskan bahwa larangan ini berlaku di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk Madrasah Aliyah di bawah naungan Kementerian Agama.

“Penyelesaian masalah anak-anak harus edukatif. Tujuannya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kalau pun ada hukuman, harus mendidik, bukan menyakiti,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai kebijakan ini relevan dengan tantangan pendidikan di era digital, ketika pengaruh media sosial terhadap perilaku anak semakin kuat. “Anak-anak sekarang punya dinamika yang khas. Pendekatannya tidak bisa keras, tapi harus pedagogik,” jelas Herman.

Pada akhirnya, Herman menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi itu menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan berkarakter bagi seluruh peserta didik. (Ars)

Posting Gubernur Jabar Larang Hukuman Fisik di Sekolah, Dorong Pendekatan Edukatif dan Humanis ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

“Iya memang sekolah SMK/SMA Sederajat pengelolaannya beralih ke provinsi, dan mendengar kabar upah ngajar kita di sekolah menjadi Rp 1.800 ribu perbulan,”ujar Dede (27) salah satu guru di SMK Negeri 1 Plered, selasa (14/3/2017).

Para guru honorer hanya bisa pasrah menunggu tanpa ada kepastian kapan upah tersebut mereka terima. “Kami sudah tiga bulan dari bulan januari belum menerima upah ngajar,”kata guru olahraga itu.

Meski demikian, para pahlawan tanpa tanda jasa itu tetap menjalankan tugasnya setiap hari sesuai beban mengajar. “Yah walau pun belum menerima gajih kita tetap mengajar, karena itu sudah kewajiban kami sebagai guru,”tuturnya

Mereka berharap pemerintah segera memperhatikan upah yang harus mereka terima sebab, walau bagaimana pun mereka di sekolah sipatnya kerja untuk menghidupi keluarga.

“Kami berharap pemerintah mengerti dan segera memberikan gaji para guru honorer,”harapnya.

Posting Miris, Guru Honorer Sudah Tiga Bulan Belum Menerima Gaji ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.