“Beberapa hari ini kita bahas antara staf Kemenkeu dan Kemendikbud untuk memastikan bahwa tahun 2020 nanti pendapatan guru tidak tetap atau honorer bisa ada sumber yang pasti yaitu dari dana alokasi umum,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.

Muhadjir mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU).
Sehingga, Muhajir mengatakan, gaji guru honorer tidak lagi diambilkan dari dana BOS atau urunan dari wali siswa.

“Selama ini, mereka mendapatkan yang tidak layak. Nanti sudah teralokasikan dalam dana alokasi umum, melekat dengan tunjangan guru dan gaji guru ASN.  Mudah-mudahan tingkat pendapatannya agak terangkat walaupun saya tahu juga memang belum 100 persen terpenuhi,” tutur Muhadjir.

Kemendikbud berupaya agar tahun 2020 sudah direalisaikan. “Secepatnya final (diputuskan),” kata dia. Selain itu, Muhadjir juga meminta agar jangan ada lagi moratorium guru. Karena jika moratorium dilaksanakan itu pasti terjadi penumpukan kekurangan guru.

Data pensiunan guru, Muhadjir berujar,  untuk tahun 2019 saja sekitar 52 ribu. Puncaknya, pada 2022 itu terdapat sekitar 72 ribu. Jadi, jika moratorium bertahun-tahun itu bisa menjadi masalah besar.

“Karena itu jangan sekali-kali ada moratorium guru. Tiap tahun harus ada pengangkatan, untuk menggantikan pensiun dan penambahan sekolah baru,” tutur Muhadjir. “Saat ini harapannya akan ada penyelesaian 5 tahun ke depan mengenai guru honorer. Jadi nanti ada 3 skema, yaitu guru honorer,pengganti pensiun dan penambahan sekolah baru.”

Posting Tahun Depan Gaji Guru Honorer Tak Lagi dari Dana BOS ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto didaftarkannya guru honorer tersebut sebagai bentuk perhatian Pemda Purwakarta atas kesejahteraan guru honorer.

“Kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada guru honorer. Karena resiko sosial, khususnya saat bekerja, bisa menimpa siapa saja dan kapan saja,” kata Purwanto, Jumat (12/4/2019).

Karenanya, sambung dia, pihaknya berinisiatif memberikan perlindungan kepada 3.180 guru honorer tersebut. Untuk iuran guru honorer tersebut sudah dianggarkan melalui APBD.

“Untuk iurannya sudah dianggarkan melalui APBD, jadi semuanya dibayarkan Pemda Purwakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Disdik pun mendaftarkan 430 guru honorer K2 sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk dengan penjaga sekolah.

Perhatian Pemda Purwakarta terhadap para guru honorer ini mendapatkan apresiasi langsung dari Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Eko Daryanto. Dirinya menilai kebijakan Pemda Purwakarta ini bisa dicontoh daerah lainnya.

“Sebenarnya hal seperti ini bisa diaplikasikan di seluruh daerah, namun bergantung pada sejauh mana pengetahuan kepala daerah tentang manfaat BPJS-TK,” ujarnya ketika melukakan pertemuan dengan Disdik dan para guru honorer, pada Hari Kamis (11/4).

Lebih lanjut Eko menyebutkan, saat ini ada 132 juta tenaga kerja di mana 50 juta di antaranya merupakan tenaga kerja formal yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS-TK.

“Tantangannya justru ada di tenaga informal. Sektor ini yang terus kita dorong. Di Purwakarta misalnya, menyasar para penyuluh keagamaan, perangkat desa hingga tingkat RW dan RT, bahkan linmas. Ini sudah sangat baik,” ucapnya.

Senada, Kepala BPJS-TK Purwakarta, Didi Sumardi menyambut baik langkah Pemda Purwakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang mendaftarkan guru honorernya sebagai peserta BPJS-TK.

“Iurannya khusus, yakni Rp13.000 per guru. Diikutkan ke dalam dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Perhitungannya JKK sebesar 0,24 persen upah dan JKm 0,3 persen upah. Semuanya dibayar pemda,” ujarnya.

Didi berharap dengan menjadi peserta BPJS-TK, para guru honorer dapat bekerja lebih nyaman. “Termasuk memberikan kesejahteraan bagi guru dan keluarganya,” kata Didi.

Posting 3.180 Guru Honorer Purwakarta Didaftarkan BPJS Tenaga Kerja ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Hal itu ditegaskan guru honorer asal Banjarnegara, Jawa Tengah tersebut dalam sebuah pertemuan. Tepatnya, di kawasan Kota Bukit Indah, Plaza Hotel, Purwakarta, Jum’at (23/11/2018).

“Sampai hari ini kami tidak pernah mendeklarasikan dukungan untuk calon manapun. Apalagi mendukung pasangan capres-cawapres no urut 02. Kalau ada desas desus di luar, saya pastikan itu bersifat personal bukan organisasi,” katanya.

Menurut Titi, saat ini institusinya sedang fokus memperjuangkan nasib tenaga honorer di Indonesia. Tujuannya, agar mereka diangkat menjadi PNS tanpa memandang usia. Menurutnya, tidak ada waktu untuk melibatkan kekuatan politik manapun.

“Kami masih loyal terhadap pemerintah. Buktinya, kami tidak meninggalkan pekerjaan kami sehari-hari. Ada tenaga pegawai, ada guru dan yang lain. Semua masih fokus bekerja,” ujarnya.

Masa kerja para tenaga honorer tersebut terbilang cukup panjang yakni antara 15 sampai 25 tahun. Sayangnya, pengabdian ikhlas mereka itu tidak berbanding lurus dengan perhatian dari pemerintah. Karena itu menurut Titi, dia bersama kawan sejawatnya meminta keadilan.

“Tentunya harus ada solusi untuk kami. Masa kerja yang kami jalani sudah sangat lama tetapi belum juga diangkat menjadi PNS. Saya dan teman-teman berharap perjuangan kami bisa tercapai di era Pak Jokowi,” katanya.

Hoax Demo Istana

Kesempatan berbicara di hadapan awak media digunakan Titi untuk memberikan klarifikasi terkait isu lain. Jagat sosial media sempat dihebohkan dengan berita meninggalnya peserta aksi demo di depan Istana Negara. Menurut dia, berita yang bergulir pada akhir Oktober 2018 tersebut adalah hoaks.

Akan tetapi, Titi membenarkan terkait kenekatan dia dan tenaga honorer lain untuk menginap di depan Istana Negara.

“Kalau menginap itu benar. Tetapi kalau yang meninggal itu Tahun 2016, bukan karena demo tetapi karena kecelakaan saat akan pulang. Kalau berita bahwa Oktober 2018 ada tenaga honorer yang meninggal karena demo, itu jelas hoaks. Saya pastikan itu hoaks,” katanya menegaskan.

Komunikasi aktif saat ini tengah dia jalin bersama Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Forum memandang Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib tenaga honorer.

Posting Forum Tenaga Honorer Indonesia Pastikan Tak Ada di Gerakan 2019 Ganti Presiden ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Doa bersama tersebut digelar serentak di seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta yang diikuti oleh siswa dan tenaga pengajar. Tujuan dari digelarnya doa bersama adalah bagian dari suport peserta didik, guru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta akan nasib tenaga pengajar honorer.

“Kita Dinas Pendidikan bersama PGRI terus memberikan suport kepada para guru honorer dalam memperjuangkan nasibnya untuk menjadi PNS,” tutur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto Selasa (18/9/2018).

Menurutnya momentum rekrutem CPNS 2018 menjadi salah satu cara agar ribuan guru honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

“Momentum rekrutmen CPNS tahun ini kita harapkan memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk mengikuti proses rekrutmen tersebut,” timpalnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kabupaten Purwakarta sendiri masih kekurangan tenaga guru sejumlah 1.902 orang. Jumlah tersebut diharapkan dapat terpenuhi melalui rekrutmen CPNS 2018 yang rencananya akan dibuka pada tanggal 19 September 2018 besok.

“Purwakarta saja kekurangan guru SD dan SMP sejumlah 1.902 orang, mudah-mudahan kekurangan tersebut dapat terpenuhi secepatnya,” tutur Purwanto.

Soal batasan usia seleksi CPNS, Purwanto memastikan untuk Purwakarta tidak ada batasan maksimal. Seluruh guru honorer diberikan kesempatan untuk ikut mendaftar CPNS meski usianya di atas 35 tahun.

“Mereka yang usianya di atas 35 tahun juga diberikan kesempatan ikut seleksi, karena selama ini usia mereka dihabiskan di sekolah untuk mengabdi, mereka harus diberikan keadilan dan kesempatan yang sama,” paparnya.

Doa bersama yang digelar serentak hari ini diikuti oleh siswa, guru PNS, honorer atau sukwan dan orang tua siswa.

Posting Jelang Rekrutmen CPNS 2018, Siswa di Purwakarta Gelar Doa Bersama Agar Guru Honorer Diangkat Jadi PNS ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

“Insya Allah 2019 nanti kita perjuangkan asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja untuk guru honorer di Purwakarta,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto dalam pelantikan Forum Komunikasi Honorer KII di Bale Yudishira Purwakarta,Jumat (3/8/2018).

Asuransi tersebut, menurut Purwanto sebagai penghormatan dan perlindungan bagi guru honorer yang selama ini, mengabdi dalam mendidik siswa.

“Membantu pemda dalam ditengah kekurangan guru masih mau melakukan proses pengajaran, ya itu salah satu kami untuk meningkatkan kesejahteraanya,” ujar dia.

Purwanto pun menuturkan bahwa anggaran terbatas. Akan tetapi, para guru honorer harus diperjuangkan, salah satu caranya adalah mengupayakan asuransi dan dana stimulan di 2019.

“Kemampuan anggaran kita terbatas tetapi kita berupaya apa yang bisa kita penuhi, kita perjuangkan asuransi dan kalau memungkinkan dana stimulan 2019 nanti,” tuturnya.

Disdik sendiri menganggarkan asuransi kesehatan dan tenaga kerja sebesar Rp. 3,6 Milyar, yang hari ini sudah masuk pembahasan di DPRD Purwakarta.

“Masih dalam pembahasan di Dewan, termasuk dana stimulan tadi jadi asuransi tersebut untuk 2400 guru honorer yang mengajar di bawah naungan Pemkab Purwakarta, kita doakan semoga hal ini segera terealisasi,” kata dia.

Posting Disdik Purwakarta Akan Jamin Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja Guru Honorer ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Mereka yang mendapat bantuan rehab rumah adalah guru honorer yang sudah lama mendidik siswa-siswa Purwakarta. Jasanya tidak ternilai namun tidak sebanding dengan honor yang mereka didapat.

Salah satu guru honorer yang mendapat bantuan rehab rumah adalah Agung Bagja Firmansyah. Agung merupakan guru honorer sekolah satu atap Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta.

Agung sendiri tinggal di Kampung Karanglayung RT 08/02 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta. Saat rumahnya dikunjungi Bupati Purwakarta Agung nampak berseri-seri.

Gajinya sebesar Rp740 ribu, ditambah gaji istri Rp400 ribu dengan profesi yang sama, tidak mampu menutupi biaya rehab. Bahkan, ia akui, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, ia dan istrinya selalu merasa kerepotan.

“Saya Alhamdulillah sekali, ini rumah sudah hampir roboh, warisan orang tua. Gaji kami berdua tidak cukup untuk merehabnya, untuk makan saja sering kerepotan,” ujar Agung, Selasa (2/4/2017).

Kang Dedi Mulyadi sapaan akrab Bupati Purwakarta mengatakan desain rehab rumah yang akan diterapkan pada rumah Agung menggunakan arsitektur khas Sunda.

“Ini atapnya harus ditinggikan, jendelanya pun tidak boleh lagi begini, harus terbuka dari samping. Penting sekali untuk sirkulasi udara agar tidak pengap. Kondisi rumah Agung saat ini gak baik juga buat kesehatan,” jelas Kang Dedi sambil berkemas pakaian milik Agung untuk dipindahkan sementara.

Selain Agung pada peringatan Hardiknas tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan bantuan perbaikan rumah kepada lima guru honorer. Tidak saja rehab rumah ada juga guru yang mendapat bantuan penebusan ijazah yang masih ditahan di kampus.

Kelima guru tersebut diantaranya Agung Bagja Firmansyah, Guru Sekolah Satu Atap di Desa Cilangkap Babakan Cikao, Jakun selaku Guru Honorer di SDN Pasir Jambu, Maniis dan Rita Komala selaku Guru Honorer di SDN 01 Cipaisan.

Posting Hardiknas!. Lima Guru Honorer Dapat Kado Spesial dari Bupati Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

“Iya memang sekolah SMK/SMA Sederajat pengelolaannya beralih ke provinsi, dan mendengar kabar upah ngajar kita di sekolah menjadi Rp 1.800 ribu perbulan,”ujar Dede (27) salah satu guru di SMK Negeri 1 Plered, selasa (14/3/2017).

Para guru honorer hanya bisa pasrah menunggu tanpa ada kepastian kapan upah tersebut mereka terima. “Kami sudah tiga bulan dari bulan januari belum menerima upah ngajar,”kata guru olahraga itu.

Meski demikian, para pahlawan tanpa tanda jasa itu tetap menjalankan tugasnya setiap hari sesuai beban mengajar. “Yah walau pun belum menerima gajih kita tetap mengajar, karena itu sudah kewajiban kami sebagai guru,”tuturnya

Mereka berharap pemerintah segera memperhatikan upah yang harus mereka terima sebab, walau bagaimana pun mereka di sekolah sipatnya kerja untuk menghidupi keluarga.

“Kami berharap pemerintah mengerti dan segera memberikan gaji para guru honorer,”harapnya.

Posting Miris, Guru Honorer Sudah Tiga Bulan Belum Menerima Gaji ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.