Warga mantan anggota Gafatar ini akan dikembalikan ke daeranya masing-masing. Secara administrasi ke-23 warga tersebut ternyata bukan asli berasal dari Purwakarta, hanya saja sempat mengontrak rumah di Purwakarta.

Semenjak dipulangkan dari Singkawang, Kalimantan mereka tinggal sementara di Balai Latihan Kerja Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta selama dua pekan.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan sebelum dipulangkan ke daerah asalnya, Pemerintah Purwakarta memberikan modal usaha untuk ke-23 warga mantan anggota Gafatar tersebut.

“Hari ini kami pulangkan ke tempat asal mereka. Sebagai bekal modal kami berikan Rp 15 juta per kepala keluarga,” tutur Bupati, Dedi, Rabu (24/2/2016) di rumah dinasnya.

Pemberian modal tersebut menurutnya sebagai bekal untuk mengontrak rumah dan modal usaha. Selain itu harapan Bupati Dedi mereka dapat berusaha dengan memulai bertani sebagaimana pengalaman mereka selama di Kalimantan.

“Mereka kan sudah berpengalaman menggarap lahan, jadi bisa juga buat modal bertani memulai bisnis baru,” ungkapnya.

Rencananya Rabu siang mereka akan diberangkatkan ke daerahnya masing-masing menggunakan mobil operasional Dinsosnakertrans Kabupaten Purwakarta.

Posting 23 Eks Anggota Gafatar Asal Purwakarta Dapat Bantuan Modal ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Hingga kini, Selasa (16/2/2016) Disnakersostrans Purwakarta belum melakukan tindakan apapun terhadap warga eks Gafatar. Pasalnya Disnakersostrans masih menunggu interuksi dari Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi perihal kelanjutan nasib warga eks Gafatar.

Kepala Bidang Sosial, Disnakersostrans, Purwakarta, Yana Mulyana mengatakan hingga kini belum ada upaya tindaklanjut pembinaan dan pelindungan eks warga Gafatar.

“Kami masih menanti arahan pak Bupati,” tutur Yana.

Padahal eks warga Gafatar asal Purwakarta banyak menaruh harapan kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk dibina, difasilitasi diterima warga dan mendapatkan penghidupan yang layak. Pasalnya mereka selama berada di pengungsian mendapat penghidupan layak dengan bertani.

Wildan seorang eks warga Gafatar mengaku dua tahun lalu saat tinggal di Kalimantan mendapatkan penghasilan cukup. Sehari-hari bertani dan mendapatkan penghasilan hingga Rp400 ribu dalam sehari.

“Sehari penghasilan Rp 400 ribu dari usaha bertani terong,” tutur Wildan ayah empat anak.

Wildan paham betul pemerintah telah menyiapkan solusi terbaik bagi warga eks anggota Gafatar yang kembali ke kampung halaman. Lebih jauh keberlangsungan hidup warga pengungsi Gafatar menjadi alasan penting pemerintah melindungi warga eks Gafatar.

“Kami meminta pemerintah memerhatikan keberlangsungan hidup kami selanjutnya,” timpalnya.

Mantan warga Gafatar lainnya, Abdul Rahman menaruh harapan besar kepada Bupati Purwakarta. Dia dan warga lainnya ingin sekali mendapatkan perhatian khusus dan difasilitasi pemerintah daerah Purwakarta.

“Kami juga meminta untuk modal usaha, karena kini kami tidak memiliki apa-apa,” tuturnya.

Lebih jauh Abdul Rahman hanya berharap pada perhatian pemerintah daerah untuk kelangsungan hidupnya. Pasalnya dia dan warga lain tidak memiliki bekal hidup.

“Kami sudah tidak punya apa apa,” pungkas Abdul Rahman.

Posting Apa Harapan 23 Warga Eks Gafatar kepada Bupati Purwakarta? ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kepala Bidang Sosial pada Disnakersostrans Purwakarta, Yana Mulyana mengatakan pihaknya memastikan ke-23 orang warga tersebut terlebih dahulu akan ditempatkan di penampungan sementara milik Disnakersostrans Purwakarta.

“Hari ini mereka tiba di Purwakarta,” kata Yana, Senin (15/2/2016).

Hingga kini Disnakersostrans Purwakarta masih menunggu arahan lebih lanjut kaitan bagaimana kedepan nasib mantan anggota organisasi terlarang ini. Pasalnya pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh untuk memfasilitasi ke-23 warga tersebut tanpa interuksi langsung Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

“Kami masih menanti arahan pak Bupati,” timpal Yana.

Salah seorang mantan anggota Gafatar asal Cibatu, Wildan menyampaikan harapannya kepada Pemkab Purwakarta utamanya Bupati Purwakarta untuk memfasilitasi mereka. Karenanya dia juga yakin pemerintah telah menyiapkan sosulusi untuk mengatasi perihal kelanjutan hidup puluhan anggota Gafatar asal Purwakarta.

“Kami meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan hidup kami selanjutnya,” ujar Wildan.

Posting Disnakersostrans Purwakarta Tampung 23 Eks Gafatar ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Tanggal 31 Januari 2016 kemarin Disnakersostrans Purwakarta telah menemui ke 23 orang tersebut di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur setelah diungsikan pemerintah dari Kalimantan.

Kepala Bidang Sosial Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, Yana memastikan ke 23 orang warga mantan anggota Gafatar ini berasal dari Purwakarta. Enam orang diantaranya berasal dari Desa Cikumpay Kecamatan Campaka, lima orang lain dari Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur dan 12 orang sisanya berasal dari Desa Cikopo Kecamatan Bungursari.

“Kami sudah cek kesana, ada 23 orang atau 4 KK,” kata Yana, Rabu (3/2/2016) di kantornya.

Dari empat kepala keluarga (KK) yang sebelumnya adalah warga Purwakarta kini telah berpindah menjadi warga Kabupaten Subang, Jawa Barat dan pindah ke Singkawang, Kalimantan Barat. Secara pasti pihaknya sudah melakukan pengecekan administrasi kependudukan atas nama dua kepala keluarga yang telah berpindah. Dari hasil pengecekan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Purwakarta tercatat dua KK ini telah mendapatkan keterangan pindah domisili.

“Hasilnya ya seperti itu, Disdukcapil sudah pernah mengeluarkan surat keterangan pindah atas dua KK tadi,” ungkapnya.

Posting Sedikitnya 23 Warga Purwakarta Diungsikan dari Pemukiman Gafatar ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua MUI Purwakarta, Abun Bunyamin, dirinya berujar bahwa MUI pusat masih melakukan kajian terkait organisasi Gafatar. Apabila jelas ditemukan keterkaitan faham Gafatar dengan Ahmad Mushadeq maka jelas organisasi ini dinyatakan sesat.

“Masih dikaji, dibahas secara mendalam, kita tunggu saja dulu arahan dari MUI Pusat,” kata KH Abun Bunyamin, Kamis (14/1/2016) pada pertemuan Muspida di Pendopo Pemkab Purwakarta.

Menurutnya pertemuan tersebut menjadi sangat penting terus digelar untuk bersama-sama berupaya mencegah aliran sesat yang merusak masyarakat. Di sisi lain aliran tersebut juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan bisa saja mengakibatkan gesekan faham di masyarakat.

KH Abun pun menjelaskan bahwa pertemuan seperti ini harus terus dilakukan secara intensif sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Silaturahmi seperti ini harus intensif, untuk pelurusan faham yang mungkin keliru dan terlanjur berkembang ditengah masyarakat,” pungkasnya.

Posting MUI Purwakarta Masih Tunggu Putusan MUI Pusat Soal Gafatar ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

“Di Kabupaten Purwakarta kami juga mendengar ada Gafatar dan itu tidak menutup kemungkinan,” tuturnya, Selasa (12/1/2016) di Purwakarta.

Pihaknya terlebih dahulu melakukan pendalaman jaringan orang-orang yang sudah tergabung dalam organisasi ini. Kepolisian akan melakukan tindakan hati-hati dalam menelusuri gerakan ini karena tidak menutup kemungkinan afiliasi jaringan organisasi sudah tersebar.

“Nanti kita akan telusuri terlebih dahulu juga kita akan melakukan pendalaman,” timpal AKBP Trunoyudo.
Selama ini Polres Purwakarta belum mendapatkan laporan terkait kegiatan organisasi Gafatar yang dianggap meresahkan masyarakat. Sehingga perlu penelusuran mendalam untuk memastikan organisasi ini melakukan perbuatan melawan hukum atau menimbulkan keresahan dan sentimen beragama.

“Sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh keberadaan mereka, baik terkait perbuatan melawan hukum maupun hal lainnya,” pungkas Kapolres.

Gafatar sendiri diketahui sebagai jaringan organisasi yang melaksanakan ritual yang berbeda dengan ajaran Islam, organisasi ini pun disebut-sebut memiliki kemiripan afiliasi dengan jaringan organisasi NII KW9.

Posting Polres Purwakarta Masih Telusuri Aliran Gafatar Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.