Pasalnya seleksi pendamping desa yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat akhir tahun lalu digelar transparan dan profesional tanpa ada pengekslusifan pada calon pendamping desa kelompok tertentu. Tudingan itu tidak benar adanya, lantaran di Purwakarta seorang pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang notabene sesama kader PKB dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)dinyatakan tidak lolos.

“Iya, kader kami tidak lolos, padahal dia Ketua PAC PKB, ikut tes pendamping tapi tidak lolos,” kata pengurus DPC PKB Purwakarta, Iwan, Rabu (6/4/2016) di Purwakarta.

Bila memang ada pengekslusifan pada kelompok tertentu menurut Iwan pastinya kader PKB lolos, tapi faktanya tidak. Kader PKB tetap sama seperti calon pendamping saat mengikuti seleksi tahun lalu.

“Kalau saya positif thinking aja. Ini membuktikan bahwa seleksi pendamping desa dilakukan profesional. Tidak ada pengistimewaan atas pihak tertentu apalagi parpol,” tandasnya.

Secara tidak langsung, Iwan menyebut tudingan kelompok yang berperasangka tes pendamping desa tak profesional sama sekali tidak benar.

“Ya, otomatis. Tudingan-tudingan itu kan berarti tidak benar,” pungkasnya.

‎

Posting Tudingan Eks PNPM Soal Politisasi Pendamping Desa Tak Betul ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.