Penetapan ini menandai dimulainya agenda pembentukan regulasi baru yang akan menjadi acuan pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Sebagai bentuk pengesahan, penetapan Propemperda tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Prosesi itu berlangsung dalam Rapat Paripurna pada Jumat malam, 28 November 2025, dan menjadi simbol komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pernyataan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Purwakarta

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Purwakarta, Said Ali Azmi, kemudian menjelaskan bahwa Propemperda 2026 memuat 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas secara bersama.

Ia menegaskan, “Propemperda 2026 yang disepakati ini merupakan hasil harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat,” ujarnya seusai rapat paripurna.

Selanjutnya, Said Ali Azmi yang akrab disapa Bang Jimmy itu merinci bahwa dari total 15 Raperda tersebut, enam berasal dari usulan Pemkab Purwakarta, sedangkan sembilan lainnya merupakan Raperda inisiatif DPRD.

Ia juga menambahkan, “6 Raperda yang usulkan Pemkab Purwakarta 3 diantaranya merupakan Raperda reguler,” sambil menekankan bahwa usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan teknis pemerintah daerah.

Di sisi lain, Bang Jimmy menjelaskan bahwa Raperda inisiatif DPRD disusun berdasarkan aspirasi masyarakat serta kebutuhan hukum yang berkembang di tengah masyarakat Purwakarta. Menurutnya, langkah ini memastikan agar regulasi yang disusun tidak hanya teknokratis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata warga.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan Propemperda 2026 selaras dengan arah pembangunan Purwakarta.

“Penyusunan Propemperda tahun 2026 ini juga merupakan ikhtiar Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendukung pembangunan Purwakarta khususnya dalam mewujudkan misi keempat RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029,” jelasnya.

Setelah memberikan penjelasan umum, pemerintah memaparkan Raperda usulan Pemkab Purwakarta yang masuk dalam pembahasan Propemperda 2026.

Daftar tersebut mencakup Raperda reguler, penyempurnaan perizinan, serta penyelenggaraan sektor teknis seperti perparkiran dan menara telekomunikasi.

Berikut daftar Raperda Usulan Pemkab Purwakarta:

• Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 (reguler).
• Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (reguler).
• Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2027 (reguler).
• Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
• Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
• Raperda Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Sementara itu, sembilan Raperda inisiatif DPRD mencakup sektor kebudayaan, kesejahteraan sosial, investasi, keluarga, pertanian, kesehatan, hingga penguatan desa. Seluruhnya diproyeksikan menjawab isu-isu strategis yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Berikut daftar Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Purwakarta:

• Raperda Tentang Pemajuan Kebudayaan.
• Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
• Raperda Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Institusi Keluarga sebagai Pondasi Sosial Masyarakat.
• Raperda Tentang Pembinaan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan.
• Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
• Raperda Tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik.
• Raperda Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sampah Plastik.
• Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Raperda ini disusun dalam rangka mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013).
• Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa.

Dengan ditetapkannya Propemperda 2026, Pemkab dan DPRD Purwakarta kini memasuki fase pembahasan lanjutan. Seluruh Raperda tersebut diharapkan dapat menguatkan tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Purwakarta. (Ars)

Posting Propemperda 2026 Purwakarta Ditetapkan, Ini Daftar Lengkap 15 Raperda Usulan Pemkab dan Hasil Inisiasi DPRD ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Usulan pembentukan Pansus datang dari fraksi PDIP yang langsung mendapat intruksi dari ketua DPC. Karenanya tak menutup kemungkinan Pansus pencemaran lingkungan akan dibentuk dalam waktu dekat.

Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat mengatakan pembentukan Pansus sah-sah saja, asalkan memenuhi syarat. Yaitu minimal diikuti lima anggota dewan dan dua fraksi.

“Jika usulan pembentukan pansus itu datang dari minimal lima anggota dari dua fraksi. Maka segera akan kita bentuk pansus,” kata Sarif, Senin (9/5/2016).

Ketua DPC PDIP Purwakarta, Acep Maman di hari sebelumnya langsung memanggil anggota fraksi untuk membahas kasus pencemaran limbah oleh PT IBR.

“Kami akan panggil ketua fraksi, untuk menginisiasi pembentukan pansus pencemaran kalimati,” tutur Acep Maman.

Selain mengusulkan pembentukan Pansus, PDIP melalui kadernya di dewan akan memanggil pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Purwakarta. Dia yakin BLH harus terus diawasi lebih-lebih kasus pencemaran lingkungan tak saja terjadi di PT IBR Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.

“Dinas terkait juga harus memberikan keterangan secara resmi kepada para wakil rakyat, agar persoalan ini tidak menjadi tanda tanya masyarakat apa kerjanya LH,” pungkasnya.

Posting Tiba-tiba DPRD Purwakarta Bentuk Pansus Pencemaran Lingkungan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam “Pangbagea” (sambutan selamat datang.Red) yang disampaikan oleh Bupati Purwakarta dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta menganut asas efisiensi waktu dan sumber daya dalam melaksanakan sidang paripurna. Sehingga tidak memerlukan waktu berminggu-minggu seperti di daerah lain.

“DPRD Purwakarta sudah bersenyawa dengan masyarakat sehingga sidang paripurna dapat selesai hanya dalam waktu tiga jam saja. Pandangan fraksi beserta jawaban bupati dilaksanakan hari itu juga. Namun sayang sekali ada peraturan yang mengharuskan perjalanan dinas. Mungkin agar mendapat honor”. Kata Dedi sambil berkelakar.

Padahal menurut Bupati yang dikenal menaruh perhatian besar pada belanja infrastruktur ini, Kinerja DPRD akan jauh lebih meningkat dengan penghapusan perjalanan dinas dan kunjungan kerja. Ia menilai efisiensi akan dapat lebih efektif mengingat dengan cara ini kebijakan anggaran dapat lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.

“Banyak yang harus diubah, rapat-rapat sebaiknya memang dilakukan digedung dewan saja jadi tidak perlu harus ke luar kota plus sewa hotel. Mereka cukup googling membuka situs-situs tentang kebijakan daerah lain yang sekiranya dapat diberlakukan di daerahnya”. Kata Dedi menambahkan.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi saat menyambut Mendagri Tjahjo Kumolo menuju Pemda Purwakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan yang dia sampaikan mengamini ide Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Tjahjo menilai ide tersebut merupakan solusi cerdas yang dapat diaplikasikan di seluruh Indonesia.

“Solusi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat barusan disampaikan oleh Pak Dedi. Saya atas sebagai Menteri Dalam Negeri sepakat dengan itu. Kalaupun terpaksa harus ada kunjungan kerja sudah seharusnya dilakukan ke daerah yang dianggap prioritas percontohan karena jangan sampai kunjungan kerja ini menjadi ajang cara baru untuk berwisata”. Kata Menteri Tjahjo.

Ketua ADKASI Lukman Said mengapresiasi arahan Menteri Tjahjo Kumolo dan Bupati Dedi. Pihaknya akan memasukan poin penting paparan mereka dalam rekomendasi Rembuk Nasional yang akan digelar hingga tanggal 11 Mei 2016 ini. Menurut dia pola kebijakan anggaran dengan penghapusan perjalanan dinas ini tidak menghilangkan Kemitraan antara DPRD seluruh Kabupaten di Indonesia. Secara organisasi, ADKASI akan menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai “role model” untuk membangun regulasi DPRD yang lebih baik.

“Saya ma’mum saja kepada Pak Menteri, kepada Pak Bupati Purwakarta. Kini Purwakarta sudah menjadi Kabupaten percontohan”. Pungkas Lukman. (rls)

Posting Mendagri dan DPRD se-Indonesia Kumpul di Purwakarta, Ada Apa? ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.