Ketua Fraksi DPRD Golkar Kabupaten Karawang Teddy Luthfiana mengatakan pihaknya akan patuh terhadap arahan DPD Golkar Jawa Barat untuk menolak mobil dinas tersebut. Terlebih menurut dia, respon masyarakat Karawang terhadap wacana pengadaan mobil dinas ini sudah sangat negatif. Maka menurutnya, sudah sepatutnya Fraksi yang dia pimpin di DPRD Karawang mengambil posisi yang sejalan dengan masyarakat.

“Soal instruksi Golkar Jabar itu ada di sisi organisasi. Tetapi kami juga melihat dari sisi respon masyarakat Karawang sendiri, mereka tidak rela uangnya kita belikan mobil. Saya kira posisi kami untuk menolak mobil dinas itu sudah tepat karena sejalan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat,” jelas Teddy saat ditemui di ruang Fraksi Golkar DPRD Karawang.

Selain sepakat untuk menolak pengadaan mobil dinas. Rapat yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang Sri Rahayu Agustina itu pun bersepakat untuk mendorong pengalihan alokasi anggaran mobil dinas untuk perbaikan fasilitas publik.

“Tujuh orang anggota fraksi kami sepakat agar dana mobil dinas itu lebih baik dialihkan untuk perbaikan fasilitas publik. Tentu lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Teddy.

Pernyataan Teddy itu pun diamini oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang Sri Rahayu Agustina. Sri mengatakan partainya tidak bisa menutup mata terhadap masalah kesenjangan sosial yang masih terjadi di Karawang, sehingga partainya memilih sikap berbeda dengan partai lain di wilayahnya.

“Ini kan sudah instruksi, kami kawal instruksi ini sampai pada tahapan eksekusi. Analisa kami pun sejalan dengan instruksi Golkar Jawa Barat bahwa masalah kesenjangan sosial di Karawang itu harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding kita menerima mobil dinas baru,” tutur Sri.

Sebelumnya dalam keterangan persnya Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan jelas menginstruksikan kepada jajaran pengurus dan fraksi Golkar Karawang untuk menolak pengadaan mobil dinas yang diperuntukan sebagai fasilitas yahg melekat bagi para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karawang.

Dari data yang berhasil dihimpun, total Rp7 Milyar siap dibelanjakan untuk membeli mobil dinas jenis Avanza dan total Rp5 Milyar diperuntukan untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kabupaten Karawang, sehingga total proyek pengadaan mobil dinas ini sebesar Rp12 Milyar.

Posting Fraksi Golkar DPRD Karawang Akhirnya Menolak Mobil Dinas Baru ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.