Penyampaian laporan ini menjadi bukti nyata transparansi atas kinerja pembangunan yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor makro.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa LKPJ tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas publik atas penggunaan APBD selama satu tahun anggaran.

Faktanya, Pemkab Purwakarta berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Selain itu, pemerintah sukses menekan angka pengangguran terbuka melalui berbagai program padat karya yang efektif.

Rapor Hijau: IPM Meningkat dan Investasi Melampaui Target

Oleh sebab itu, paparan LKPJ kali ini menjadikan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai sorotan utama.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta mencatatkan kenaikan yang mencerminkan perbaikan nyata pada sektor pendidikan dan standar hidup layak.

Selanjutnya, Purwakarta masih mengukuhkan posisinya sebagai destinasi favorit penanaman modal di Jawa Barat.

Realisasi investasi tahun 2025 berhasil melampaui target tahunan yang telah pemerintah tetapkan sebelumnya.

Poin Keberhasilan Strategis Pemkab Purwakarta:

• Sektor Investasi: Menjadi primadona investasi Jawa Barat dengan capaian di atas target.

• Penanganan Stunting: Integrasi antar-SKPD berhasil menurunkan prevalensi stunting di desa dan kelurahan secara signifikan.

• Kesejahteraan Sosial: Memperbaiki IPM melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata.

Infrastruktur: Optimalisasi Konektivitas Antarwilayah

Menariknya, Pemkab Purwakarta mencatat serapan anggaran pada sektor infrastruktur yang sangat optimal.

Pemerintah memberikan prioritas tinggi pada pembangunan serta rehabilitasi jalan kabupaten, jembatan, dan sarana irigasi guna mendukung kelancaran distribusi logistik dan ekonomi rakyat.

“Kami terus berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami harus menjaga dan meningkatkan tren positif ini pada tahun-tahun mendatang,” ujar Bupati Purwakarta yang akrab disapa Om Zein dalam pidato resminya.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting menjadi catatan emas. Program tersebut berhasil menurunkan prevalensi kasus secara signifikan di berbagai titik rawan di Purwakarta.

Langkah DPRD: Pembentukan Pansus Evaluasi LKPJ

Penting untuk dicatat, DPRD Kabupaten Purwakarta menyambut positif penyampaian laporan tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut, pihak legislatif segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah data secara lebih mendalam.

Evaluasi dari DPRD ini bertujuan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah.

Meskipun mengantongi banyak capaian positif, Pemkab Purwakarta tetap mengakui adanya tantangan besar, terutama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola lingkungan hidup.

Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Akhirnya, dokumen LKPJ Purwakarta 2025 ini akan menjadi landasan bagi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di tahun berikutnya.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar pemerintah dapat mengakselerasi target-target pembangunan yang belum tercapai.

Dengan demikian, Pemkab mengharapkan masyarakat Purwakarta terus memberikan pengawasan secara aktif dan konstruktif.

Peran pengawasan dari masyarakat itupenting agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. (Din)

Posting Bupati Om Zein Sampaikan LKPJ Purwakarta 2025, Tunjukkan Tren Positif di Berbagai Sektor ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Ketua Bidang PTKK HMI Purwakarta, Dzikri Baehaki atau Dzarot, mengkritik tajam pernyataan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Dias Rukmana Praja. Tentu saja, HMI melihat dukungan legislatif terhadap Pilkada tidak langsung ini berisiko mengubur substansi kedaulatan rakyat hasil perjuangan era reformasi.

Dzarot menilai alasan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi kelembagaan yang Dias sampaikan memerlukan kajian kritis yang mendalam. Sebab, pendekatan tersebut hanya mementingkan sisi ekonomi dan mengabaikan nilai investasi politik jangka panjang bagi rakyat.

“Kami menilai argumen efisiensi biaya dalam Pilkada tidak langsung sangat reduktif. Masyarakat jangan memandang demokrasi hanya sebagai beban biaya, melainkan instrumen penting yang menjamin legitimasi serta partisipasi publik,” tegas Dzarot pada Sabtu (3/1/2026).

Soroti Distorsi Mandat Konstitusional

Lebih lanjut, Dzarot menjelaskan bahwa kelemahan penegakan hukum dan maraknya politik uang menjadi penyebab utama tingginya biaya Pilkada langsung. Sebaliknya, akar masalah tersebut bukan berasal dari mekanisme pemilihan oleh rakyat itu sendiri.

Maka dari itu, HMI mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi sistem pemilu daripada menarik kembali hak politik warga negara. Dzarot berpendapat bahwa penafsiran Pilkada tidak langsung berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 telah mengabaikan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

“Prinsip demokratis mewajibkan rakyat memilih langsung pemilik kedaulatan mereka. Oleh karena itu, jika DPRD mengambil alih peran pemilih, maka legitimasi kepala daerah akan menjadi elitis dan sangat lemah,” tuturnya.

Selain itu, Dzarot memperingatkan munculnya potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Jika DPRD berperan ganda sebagai pemilih sekaligus pengawas, maka patronase dan transaksi kekuasaan akan mengancam prinsip checks and balances.

Ancaman Nyata bagi Demokrasi Lokal

Secara empiris, mekanisme Pilkada langsung selama ini berhasil membuka ruang bagi pemimpin alternatif untuk muncul di luar kendali oligarki partai. Namun, pengembalian mekanisme ke DPRD justru akan mempersempit ruang kompetisi politik tersebut.

“Langkah ini berpotensi memperkuat dominasi elite politik dan menghancurkan akuntabilitas kepala daerah kepada konstituennya,” tambah Dzarot. Dengan demikian, ia menilai dukungan terhadap Pilkada tidak langsung hanya bertujuan menjaga stabilitas elite semata.

Sebagai penutup, HMI Purwakarta meminta agar DPRD berhenti melemparkan wacana yang memicu polemik di tengah masyarakat. Sebaliknya, para wakil rakyat harus lebih fokus mengawal isu-isu lokal serta membentuk peraturan daerah yang pro-rakyat sesuai dengan mandat utama mereka. (Din)

Posting HMI Purwakarta Kritik Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: Jangan Rampas Kedaulatan Rakyat! ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.