Saat menghadiri silaturahmi di halaman Gedung Sate, Senin (30/3/2026), pria yang akrab dengan sapaan KDM ini berkomitmen merombak komposisi pegawai. Hal ini bertujuan agar Kinerja ASN Jabar 2026 lebih fokus pada pelayanan publik yang nyata.

Gubernur menyoroti ketimpangan antara jumlah pejabat administratif dengan tenaga teknis di lapangan.

Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki terlalu banyak jabatan struktural yang hanya bersifat instruktif. Akibatnya, daerah kekurangan personel yang mengeksekusi pekerjaan secara riil di tengah masyarakat.

Faktanya, KDM berencana memperbanyak tenaga layanan teknis, mulai dari pengawas jalan hingga tim lapangan. Langkah ini untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Evaluasi WFH dan Capaian Kinerja ASN Jabar 2026

Oleh sebab itu, KDM kembali menekankan bahwa kehadiran fisik di kantor bukan lagi satu-satunya ukuran produktivitas.

Kebijakan Work From Home (WFH) yang berlaku setiap hari Kamis terbukti berjalan efektif tanpa mengganggu roda organisasi.

Selanjutnya, kesuksesan kebijakan ini terlihat dari realisasi belanja anggaran yang justru melampaui target (over). KDM meminta seluruh pegawai agar fokus pada “produk pembangunan” sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat Jawa Barat.

“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran malah over,” ungkap KDM usai bersilaturahmi dengan para kepala daerah.

Reformasi Birokrasi: Prioritas Kinerja ASN Jabar 2026 di Jalanan

Menariknya, Gubernur secara blak-blakan menyebut masalah utama birokrasi saat ini adalah banyaknya “fungsi yang menyuruh” dibanding “fungsi yang mengerjakan”.

Hal inilah yang mendasari Pemprov Jabar melakukan pergeseran besar-besaran ke arah tenaga teknis dalam waktu dekat demi mengoptimalkan Kinerja ASN Jabar 2026.

Poin Utama Transformasi Pegawai:

• Fasilitator dan Teladan: Pemerintah Provinsi harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota dalam hal efektivitas kerja.
• Penguatan Sisi Teknis: Menambah personel di sektor pengawasan jalan, infrastruktur, dan layanan masyarakat langsung.
• Efisiensi Struktural: Mengurangi jabatan-jabatan yang tidak bersentuhan langsung dengan teknis pelayanan.

Agenda Krusial: LKPJ dan Pemeriksaan BPK

Selain itu, di hadapan ribuan pegawai, KDM juga memaparkan sejumlah agenda krusial pemerintah daerah. Saat ini, Pemprov Jabar sedang fokus menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta menghadapi pemeriksaan rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penting untuk dicatat, dalam kesempatan tersebut KDM juga menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada para pegawai. Ia mengakui sering menuntut target yang cepat dan disiplin tinggi.

Namun, ia melakukan itu semua demi kebaikan bersama dan peningkatan mutu pelayanan di Jawa Barat.

Sinergi Menuju Jawa Barat Juara

Akhirnya, kegiatan silaturahmi ini menjadi ajang konsolidasi penting antara Pemerintah Provinsi dengan para kepala daerah.

Sinergi yang kuat tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di seluruh pelosok wilayah Jawa Barat dengan dukungan birokrasi yang lebih ramping namun lincah.

Dengan demikian, masyarakat kini menanti perubahan komposisi pegawai yang KDM janjikan.

Harapannya, setiap permasalahan teknis di lapangan dapat tertangani dengan lebih cepat, profesional, dan mencerminkan Kinerja ASN Jabar 2026 yang mumpuni. (Din)

Posting Dedi Mulyadi Targetkan Reformasi Kinerja ASN Jabar 2026 Lewat Penguatan Tenaga Teknis ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Masyarakat Jabar bisa menikmati potongan harga sebesar 10 persen untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program ini berlaku mulai 18 Maret 2026 hingga 24 Maret 2026.

Penawaran menarik tersebut mencakup seluruh jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang terdaftar di wilayah Jawa Barat.

Faktanya, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan di tengah euforia Idulfitri.

“Daripada uangnya habis dipakai Lebaran, lebih baik bayarin pajak dapat diskon 10 persen,” ujar pria yang akrab disapa KDM ini di Bandung, Rabu (18/3/2026).

Wajib Online: Cara Klaim Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 2026

Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa diskon ini berlaku khusus untuk metode pembayaran secara daring (online).

Pemprov Jabar sengaja mengarahkan warga ke layanan digital guna menghindari antrean panjang di kantor Samsat selama masa libur panjang.

Beberapa kanal pembayaran resmi yang tersedia antara lain:

• Aplikasi Sapawarga: Platform layanan publik Jabar yang kini lebih praktis dan terintegrasi.

• Aplikasi Signal: Layanan Samsat Digital Nasional untuk verifikasi data kendaraan yang lebih cepat.

• KiosK Samsat (ATM Samsat): Tersedia di seluruh kantor Samsat Induk bagi warga yang lebih nyaman bertransaksi secara mandiri di lokasi.

Pendampingan Petugas di Samsat Induk

Selanjutnya, meskipun pembayaran dilakukan secara daring, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menyiagakan petugas di setiap kantor Samsat Induk.

Petugas tersebut bertugas memandu wajib pajak yang mungkin masih mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi Sapawarga atau Signal.

Menariknya, kehadiran petugas ini memastikan proses digitalisasi berjalan lancar tanpa hambatan komunikasi bagi warga dari berbagai kalangan usia. Hal ini mencerminkan komitmen pelayanan prima Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Informasi Detail dan Layanan Hotline

Selain itu, masyarakat yang ingin mengetahui rincian pajak secara mendalam wajib melakukan pembaruan (update) aplikasi Sapawarga ke versi terbaru.

Di dalam aplikasi tersebut, rincian potongan 10 persen akan langsung muncul secara otomatis pada kolom tagihan pajak tahunan.

Penting untuk dicatat, jika warga membutuhkan bantuan cepat terkait kendala sistem, Pemprov Jabar menyediakan saluran komunikasi khusus.

Warga dapat menghubungi Hotline Jabar melalui nomor WhatsApp 0821-2603-0038.

Penutup: Manfaatkan Momentum Sebelum Berakhir

Akhirnya, program Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 2026 ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah yang nantinya akan kembali digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat.

Dengan pajak yang terbayar, pengendara pun dapat mudik dengan perasaan tenang dan status kendaraan yang legal.

Dengan demikian, mumpung masa berlaku program masih berjalan hingga 24 Maret mendatang, segera cek masa berlaku STNK Anda dan manfaatkan potongan harganya sekarang juga. (Din)

Posting Kado Lebaran! Gubernur KDM Gulirkan Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 2026 Sebesar 10 Persen ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Program ini menyasar para pengabdi angkutan tradisional agar bersedia berhenti beroperasi sementara selama masa Lebaran 1447 H.

Sebanyak 20 penarik becak di kawasan Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, resmi menerima dana kompensasi tersebut pada Minggu (15/3/2026).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerahkan langsung dana sebesar Rp1.400.000 kepada setiap pengemudi yang terdaftar.

Langkah ini bertujuan menertibkan jalur-jalur rawan kepadatan, terutama di titik pasar tumpah.

Pemerintah berharap arus lalu lintas pemudik tetap mengalir deras tanpa hambatan dari angkutan lambat di jalan utama.

Taslim, seorang pengayuh becak di Cirebon, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.

Ia menyebut bantuan ini sebagai bentuk perhatian pertama yang mereka terima langsung dari Pemerintah Provinsi.

“Kami ada 20 orang yang menerima kompensasi dari Pak Gubernur. Uangnya akan saya gunakan untuk membayar zakat fitrah dan membeli baju anak,” ujar Taslim penuh syukur.

Penyaluran Kompensasi Penarik Becak Lampaui Pendapatan Harian

Faktanya, besaran dana Rp1,4 juta tersebut jauh melampaui rata-rata pendapatan harian para tukang becak.

Taslim memaparkan bahwa biasanya ia hanya mengantongi sekitar Rp50 ribu per hari jika kondisi ramai.

Oleh sebab itu, ia menyatakan kesiapannya untuk mematuhi arahan gubernur.

Taslim berkomitmen tidak menarik penumpang di kawasan Pasar Minggu mulai H-7 hingga H+7 Idulfitri. Total masa “cuti” bekerja yang mereka jalani adalah selama 14 hari penuh.

Instruksi KDM: 5.000 Pengemudi Terima Uang Kompensasi

Selanjutnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pemberian Kompensasi Penarik Becak ini menyasar skala yang lebih luas.

Secara total, Pemdaprov Jabar menyiapkan kuota bagi 5.000 pengemudi angkutan tradisional di seluruh Jawa Barat.

Penerima manfaat mencakup sopir angkot, kusir delman, hingga penarik becak.

“Kami memberikan kompensasi ini agar mereka tidak beroperasi di jalur arteri. Tujuannya jelas, yakni mengurangi titik kepadatan di Jawa Barat,” tegas Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut.

Langkah taktis ini memanen apresiasi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.

Ia menilai inisiasi KDM sangat efektif membantu petugas lapangan sekaligus menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat kecil di momen hari raya.

Larangan “Penyapu Koin” di Jalur Pantura

Selain itu, Menhub Dudy mengeluarkan imbauan tegas bagi warga pencari koin di wilayah jembatan Sewo, jalur Pantura.

Ia meminta warga menghentikan total aktivitas tersebut karena sangat membahayakan keselamatan diri dan pengendara.

Menariknya, Menhub memastikan bahwa jalur Pantura Jawa Barat saat ini dalam kondisi mulus.

Jalur tersebut telah siap sepenuhnya menampung lonjakan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Akhirnya, sinergi antara pemberian insentif dan penertiban jalur menjadi kunci sukses mudik tahun ini.

Masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan lebih nyaman seiring berkurangnya titik hambat di pasar-pasar tradisional.

Dengan demikian, penyaluran Kompensasi Penarik Becak menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kelancaran arus mudik sekaligus kesejahteraan rakyat kecil. (Din)

Posting Urai Titik Macet, Gubernur Dedi Mulyadi salurkan Kompensasi Penarik Becak Rp1,4 juta di Cirebon ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan pemberian uang kompensasi kepada para pengemudi angkutan tradisional yang bersedia berhenti beroperasi sementara di jalur utama.

Kebijakan ini menyasar para kusir delman, tukang becak, hingga sopir angkot di titik-titik kepadatan seperti Garut dan Padalarang.

Sebagai imbalan atas kepatuhan mereka menjaga kelancaran lalu lintas, setiap pengemudi akan menerima dana segar sebesar Rp1.400.000.

“Tahun ini kita menambah cakupan wilayah, termasuk Padalarang dan titik-titik padat di Garut. Total ada sekitar 5.000 penerima kompensasi di seluruh Jawa Barat,” ujar pria yang akrab disapa KDM tersebut di Polres Garut, Sabtu (14/3/2026).

Skema Pencairan dan Aturan Disiplin Ketat

Faktanya, angka Rp1,4 juta tersebut merupakan akumulasi dari uang tunggu sebesar Rp200.000 per hari selama masa pembatasan operasional.

KDM menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana akan terbagi dalam dua tahap guna menjamin kesejahteraan pengemudi di masa libur dan puncak wisata.

Oleh sebab itu, sebagian dana akan cair sebelum Idulfitri, sementara sisanya akan disalurkan setelah lebaran saat sektor pariwisata mulai ramai. Namun, Pemdaprov Jabar menetapkan syarat yang sangat tegas bagi para penerima manfaat.

“Uangnya sudah masuk semua. Syaratnya, mereka harus disiplin dan tidak boleh melintas di jalur mudik utama yang sudah kita tentukan. Jika masih ada yang ‘nakal’ dan melanggar, tahun depan akan kami evaluasi dan panggil,” tegas KDM.

Infrastruktur Jalan Provinsi dalam Kondisi Prima

Selanjutnya, selain menertibkan angkutan tradisional, KDM menjamin kesiapan seluruh infrastruktur jalan di bawah kewenangan provinsi.

Ia memastikan jalur-jalur mudik di Jawa Barat saat ini memiliki kualitas aspal yang sangat baik dan penerangan jalan yang memadai.

Menariknya, upaya taktis ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.

Menhub menilai program ini memberikan solusi win-win bagi petugas di lapangan maupun bagi para pengemudi angkutan itu sendiri.

“Program ini membantu petugas melancarkan arus lalu lintas tanpa mengorbankan penghasilan rakyat kecil. Kami berharap kebijakan Pak Gubernur ini menjadi inspirasi bagi provinsi lain,” puji Menhub Dudy.

Komitmen Pelayanan Arus Mudik 2026

Selain itu, langkah penertiban angkutan tradisional ini bertujuan menekan angka keterlambatan perjalanan akibat aktivitas delman atau becak yang kerap memicu antrean panjang di jalur sempit.

Dengan anggaran yang fleksibel, Pemdaprov Jabar berharap kenyamanan pemudik tahun ini meningkat signifikan.

Akhirnya, dengan kombinasi jalan yang mulus dan penataan moda transportasi lokal, Jawa Barat siap menyambut jutaan pemudik yang akan melintas.

Dengan demikian, kebijakan Kompensasi Angkutan Tradisional Jawa Barat bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen strategis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan publik di jalan raya. (Din)

Posting Kompensasi Angkutan Tradisional Jawa Barat: Kusir Delman dan Sopir Angkot Terima Rp1,4 Juta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam momen nostalgia ini, pria yang akrab warga sapa sebagai KDM tersebut menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara.

Selain itu, ia menyoroti transformasi pendidikan bagi masa depan generasi muda Jawa Barat.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyambut hangat kehadiran pimpinan tertinggi di Jabar tersebut.

Bupati menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program pembangunan monumental. Program-program ini merupakan rintisan Gubernur Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta pada periode sebelumnya.

Analogi Drone untuk Efisiensi Anggaran Pembangunan

Faktanya, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya pemerintah melakukan improvisasi di tengah keterbatasan fiskal.

Ia menggunakan analogi strategi militer Iran yang lebih memilih mengembangkan teknologi drone daripada pesawat tempur mahal. Analogi ini menjadi cerminan efisiensi teknokrasi dalam pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah harus berimprovisasi. Kita harus memakai otak efisien ini dalam membangun jalan dan fasilitas publik agar lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar KDM.

Selanjutnya, ia membela kebijakan manajemen fiskal Pemprov Jabar terkait percepatan proyek fisik.

Menurutnya, memacu pembangunan pada tahun sebelumnya merupakan langkah cerdas. Hal ini bertujuan untuk menghindari lonjakan harga material konstruksi di masa depan.

Visi KDM: Anak Perempuan Jabar Wajib Kuasai Sains

Menariknya, KDM mendorong perubahan pola pikir pendidikan, khususnya bagi kaum perempuan. Ia menginginkan anak-anak perempuan di Jawa Barat mengutamakan kecerdasan saintifik. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kemandirian dan daya tawar tinggi di dunia kerja.

“Saya ingin anak-anak perempuan Jawa Barat sekolah fisika, kimia, dan biologi. Kecerdasan harus berada di atas kecantikan agar mereka memiliki kemandirian,” tegasnya.

Visi ini sejalan dengan upaya memperkuat konsep link and match antara vokasi dan industri.

Gubernur Dedi Mulyadi berharap kolaborasi pemerintah, kampus, dan perusahaan mampu membuka peluang magang hingga rekrutmen langsung bagi lulusan.

Larangan Truk Besar Demi Estetika Purwakarta

Oleh sebab itu, KDM memberikan instruksi detail terkait teknis penataan kota dan arus lalu lintas.

Ia melarang kendaraan sumbu tiga melintasi jalur kota, seperti Jalan Sindang Kasih hingga Jalan Pahlawan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketenangan serta kenyamanan wilayah.

“Purwakarta harus menjadi wilayah yang menenangkan. Kita harus memperlebar trotoar dan menanam pohon dengan baik. Ketertiban adalah cermin kesejahteraan masyarakat,” tambah KDM.

Diplomasi Infrastruktur Perbatasan dan Sinergi Daerah

Akhirnya, KDM menyinggung perbaikan infrastruktur di wilayah perbatasan, termasuk akses jalan menuju Maleber di Cianjur.

Ia memastikan anggaran perbaikan jalan perbatasan Cianjur dan Purwakarta telah siap untuk tahun ini. Namun, ia memberikan syarat agar warga tetap menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.

Acara yang juga menjadi ajang berbuka puasa bersama ini turut dihadiri oleh Sekda Jabar dan jajaran Forkopimda. Kehadiran tokoh profesional seperti Aliaman Saragih dari Indorama juga menambah bobot acara.

Dengan demikian, sinergi antara Pemkab Purwakarta dan Pemprov Jabar diharapkan semakin solid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Din)

Posting Kunjungi Purwakarta, Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Sinergi Vokasi dan Efisiensi Infrastruktur Daerah ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam pidato sambutannya, pria yang akrab disapa KDM ini memberikan instruksi tegas kepada Wali Kota Bekasi agar segera menindaklanjuti sejumlah persoalan krusial di wilayah tersebut.

KDM menilai kondisi Kota Bekasi saat ini sudah jauh lebih bersih. Pembangunan polder atau embung penampung air juga terbukti mulai mengendalikan titik-titik banjir.

Meskipun demikian, Gubernur menegaskan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada.

Fokus Utama: Bekasi Bebas Banjir dan Sinkronisasi Anggaran

Oleh karena itu, KDM memasang target tinggi agar Kota Bekasi benar-benar bebas dari genangan air.

Ia meminta agar pemerintah kota tidak lagi menggunakan alasan pembagian kewenangan antara BBWS atau Kementerian PU sebagai penghambat penanganan di lapangan.

“Target saya, Bekasi bebas banjir. Tidak boleh lagi beralasan itu urusan pusat. Sudah saja, kita bereskan bersama Jawa Barat. Kita sinkronkan anggarannya agar segera tuntas,” tegas Dedi Mulyadi.

Selain masalah banjir, KDM berpesan agar Pemkot Bekasi bersinergi dengan Pemprov Jabar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurutnya, kolaborasi antarwilayah perbatasan sangat penting guna menyelesaikan masalah sosial secara komprehensif.

Respon Wali Kota: Percepatan Aset dan Infrastruktur Flyover

Menanggapi instruksi Gubernur, Wali Kota Bekasi Tri Adhiyanto Tjahyono mengharapkan dukungan Pemprov Jabar dalam proses tukar guling aset dengan Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, kendala batas wilayah sering kali menghambat rencana pembangunan tanggul penahan banjir.

“Kami sudah membangun tiga polder di tiga titik strategis. Namun, pembangunan tanggul terkadang terkendala status aset, sehingga kami berharap pelepasan aset bisa segera terlaksana agar pengerjaan tidak tertunda,” jelas Tri.

Selanjutnya, Tri memaparkan progres pembangunan flyover Bulak Kapal yang kini memasuki tahap pembebasan lahan.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pembangunan tahap pertama dapat berjalan tahun ini dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Capaian Pendidikan: Ribuan Beasiswa Disalurkan

Sementara itu, terkait bidang pendidikan, Pemkot Bekasi melaporkan kemajuan signifikan dalam penyaluran bantuan.

Faktanya, sebanyak 21.536 siswa tingkat SD dan SMP telah menerima bantuan beasiswa untuk menunjang aktivitas belajar mereka.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, pemerintah telah membantu biaya kuliah bagi 1.470 mahasiswa.

Menariknya, pada tahun 2026 ini, Pemkot Bekasi menargetkan kuota beasiswa meningkat hingga menjangkau 1.500 mahasiswa.

Akhirnya, melalui momentum HUT Kota Bekasi ke-29 ini, sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi diharapkan semakin solid.

Dengan demikian, visi Bekasi sebagai kota yang bebas banjir dan sejahtera bagi warganya dapat segera terwujud secara nyata. (Din)

Posting HUT Kota Bekasi ke-29: Gubernur Dedi Mulyadi Instruksikan Penuntasan Banjir Tanpa Alasan Kewenangan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Melalui akun media sosial pribadinya, KDM meluruskan kesimpangsiuran informasi yang sempat memicu perdebatan panas di tengah masyarakat.

Secara tegas, KDM menyatakan bahwa angka fantastis tersebut saat ini masih berstatus sebatas wacana.

Faktanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak terburu-buru mengambil langkah utang. Sebaliknya, pemerintah sedang menimbang berbagai opsi strategis yang jauh lebih sehat bagi ketahanan keuangan daerah.

“Ramai terus-menerus pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemprov Jabar ke BJB senilai Rp2 triliun. Saya katakan bahwa itu baru rencana yang bersifat wacana,” ujar KDM dalam unggahannya, Minggu (8/3/2026).

Strategi Fiskal dan Alternatif Pinjaman Pemprov Jabar ke Bank BJB Dedi Mulyadi

Gubernur memastikan bahwa tim anggaran pemerintah daerah terus melakukan analisis dan evaluasi secara mendalam.

Meskipun kabar pinjaman Pemprov Jabar ke Bank BJB ini sudah mencuat, ia menegaskan bahwa opsi berutang bukanlah langkah utama yang akan diambil.

Oleh sebab itu, pemerintah kini fokus mencari sumber pembiayaan lain yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan bunga tinggi. Kemandirian fiskal tetap menjadi prioritas utama dalam gaya kepemimpinan KDM di Jawa Barat.

Pilih Diplomasi: Tagih Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pusat

Alih-alih menambah beban bunga melalui pinjaman Pemprov Jabar ke Bank BJB, Gubernur Jawa Barat kini melakukan langkah diplomasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Fokus utamanya adalah mendesak pusat agar segera mencairkan tagihan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertunda selama dua tahun terakhir.

Dana tersebut merupakan hak murni masyarakat Jawa Barat. Menariknya, KDM menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pencairan dana tersebut sebenarnya sudah terbit secara resmi.

“Misalnya, opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan Pemprov Jabar dua tahun lalu bisa dibayarkan. Kalau pusat membayar, maka kami tidak perlu meminjam,” jelas KDM secara mendalam.

Rapor Keuangan Jabar: Masih Nol Utang ke Bank BJB

Selain itu, Dedi Mulyadi meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir secara berlebihan.

Ia mengungkapkan fakta penting bahwa hingga hari ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki rapor keuangan yang bersih tanpa tunggakan utang kepada Bank BJB.

Hasilnya, kondisi likuiditas daerah yang terjaga membuat KDM berpesan agar semua pihak tidak terprovokasi isu negatif.

Narasi yang menyebutkan Jawa Barat tengah terbelit utang besar merupakan kekeliruan informasi yang harus segera diluruskan.

“Untuk itu, santai saja pada semua pihak, karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya utang ke BJB,” tegasnya.

Dampak Pencairan Hak Daerah Bagi Pembangunan Jabar

Secara makro, jika KDM berhasil mendesak Kemenkeu untuk mencairkan DBH, maka rencana pinjaman Pemprov Jabar ke Bank BJB rencanakan tersebut otomatis akan gugur.

Langkah diplomasi ini dinilai jauh lebih cerdas karena menghindarkan daerah dari jeratan bunga perbankan yang bisa menyentuh miliaran rupiah per tahun.

Harapannya, transparansi yang KDM tunjukkan mampu membangun kepercayaan publik bahwa pengelolaan anggaran daerah berlangsung secara hati-hati (prudent).

Akhirnya, sinergi antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar visi pembangunan Jawa Barat tetap berjalan lancar tanpa harus bergantung pada skema utang. (Din)

Posting Isu Utang Rp2 Triliun Mencuat, Dedi Mulyadi Tegaskan Pinjaman Pemprov Jabar ke Bank BJB Hanya Sebatas Wacana ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar HMI serta KAHMI se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jumat malam (6/3/2026).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua Komisi II DPR RI tersebut, KDM menyoroti kondisi Indonesia yang ia nilai sudah lama kehilangan arah identitas.

Menurutnya, jati diri bangsa Dedi Mulyadi artikan sebagai keberanian untuk kembali memeluk nilai-nilai lokal yang otentik.

“Berbicara tentang Indonesia berarti harus berbicara tentang identitas. Kita tidak bisa membangun bangsa tanpa pijakan identitas yang jelas,” tegas KDM di hadapan para aktivis dan alumni HMI.

Budaya Sunda sebagai Pintu Menuju Islam Universal

Menariknya, KDM ingin memulai penguatan karakter bangsa ini dari tanah Jawa Barat dengan filosofi kesundaannya.

Ia menyayangkan adanya paradigma di sebagian masyarakat yang masih menganggap upaya mengembalikan nilai budaya Sunda sebagai tindakan yang dekat dengan kemusyrikan.

Faktanya, KDM memiliki pandangan yang berbanding terbalik. Ia meyakini bahwa menjaga identitas lokal merupakan jembatan menuju pemahaman agama yang lebih dalam.

“Menghilangkan identitas sama saja dengan menghilangkan jati diri. Dalam pemahaman saya, ketika kita masuk ke wilayah kebudayaan kesundaan, di situlah kita sebenarnya masuk ke wilayah universalitas keislaman,” ujarnya.

Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal

Selain itu, KDM menekankan bahwa identitas bangsa juga harus tercermin dalam kebijakan pembangunan.

Ia mengkritik penyeragaman desain gedung pemerintahan yang sering kali mengabaikan karakteristik alam dan budaya lokal.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya tata ruang yang lebih spesifik dan adaptif terhadap lingkungan.

KDM mencontohkan, desain bangunan di wilayah dingin seperti Bandung tidak boleh disamakan dengan wilayah panas seperti Cirebon.

“Kultur setiap daerah itu berbeda. Desain pembangunan di Cirebon harus berbeda dengan di Bogor atau daerah lainnya. Kita harus membuat tata ruang yang tidak mengabaikan alam,” tambah KDM.

Pemerintahan Efisien: Pendidikan Gratis dan Cetak Engineer

Meskipun memimpin Jawa Barat dengan anggaran yang terbatas (sekitar Rp26 triliun), KDM membuktikan bahwa pemerintahan yang berpihak pada rakyat tetap bisa berjalan efisien.

Ia mendefinisikan pemerintahan yang bernapaskan Islam sebagai sistem yang mengutamakan keselamatan warga di atas kepentingan pejabat.

Beberapa capaian yang ia soroti antara lain:

• Pendidikan Gratis: Pembebasan biaya sekolah tingkat SMA.

• Infrastruktur Pelosok: Pembangunan jalan hingga ke desa terpencil.

• Kesejahteraan Sosial: Program renovasi rumah bagi rakyat miskin.

• Investasi SDM: Mempersiapkan generasi muda untuk menguasai teknologi dan melahirkan banyak engineer baru.

Akhirnya, melalui pertemuan ini, KDM berharap HMI dan KAHMI dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga identitas bangsa sekaligus mengawal pembangunan Jawa Barat yang lebih beradab dan efisien. (Din)

Posting Gelar Silaturahmi dengan HMI, KDM Ajak Masyarakat Kembalikan Jati Diri Bangsa lewat Budaya ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kebijakan tersebut mewajibkan siswa baru menandatangani komitmen bermaterai, termasuk poin krusial mengenai larangan siswa bawa motor Jabar ke lingkungan sekolah.

Jenderal Listyo menilai langkah Gubernur Jawa Barat ini sebagai contoh nyata dukungan pemerintah daerah terhadap tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban umum.

“Gubernur sudah memberi contoh dengan melarang anak sekolah yang belum cukup umur untuk naik motor. Ini adalah bentuk nyata beliau membantu tugas kami,” ujar Kapolri dalam acara Safari Ramadan di Mapolda Jabar, Rabu (4/3/2026).

Sanksi Tegas: Cabut Subsidi Hingga Drop Out

Sebelumnya, KDM menjelaskan bahwa aturan kedisiplinan ini bukan sekadar formalitas. Selain melarang membawa motor, poin pernyataan tersebut mencakup larangan penggunaan knalpot brong, konsumsi minuman keras, hingga aktivitas merokok.

Menariknya, surat pernyataan komitmen ini wajib mendapatkan tanda tangan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

KDM menegaskan bahwa pendidikan harus menyentuh ranah perilaku, bukan hanya prestasi akademik di dalam kelas.

“Pendidikan itu tujuannya membentuk karakter. Jika siswa terbukti melanggar poin-poin tersebut, kami akan mencabut subsidinya dan mereka harus siap meninggalkan sekolah,” tegas KDM dengan nada bicara yang lugas.

Membangun Peradaban Lewat Tertib Lalu Lintas

Selain untuk mengubah perilaku individu, kebijakan larangan siswa bawa motor Jabar bertujuan untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas.

KDM menyoroti banyaknya pelajar yang kerap mengabaikan aturan, seperti tidak memakai helm hingga memodifikasi plat nomor kendaraan secara ilegal.

Oleh karena itu, KDM mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Barat untuk mulai membangun daerah yang beradab melalui ketertiban di jalan raya.

Menurutnya, tingkat keberadaban suatu daerah tercermin dari bagaimana masyarakatnya menaati aturan lalu lintas.

“Jika lalu lintasnya tertib, maka daerah itu bisa kita sebut sebagai daerah yang beradab. Sebaliknya, pelanggaran hanya akan menciptakan ketidakteraturan yang memicu potensi kriminalitas,” tambahnya.

Dukungan Penuh dari Mapolda Jabar

Sebagai informasi tambahan, kebijakan ini juga selaras dengan program Safari Ramadan dan peresmian Rutilahu jajaran Polda Jabar.

Pihak kepolisian berharap langkah administratif di sekolah ini dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur secara signifikan.

Ternyata, kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan pendidikan.

Meskipun tergolong ketat, langkah ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja.

Akhirnya, melalui sinergi antara kebijakan pemerintah provinsi dan dukungan kepolisian, Jawa Barat bertekad menjadi provinsi pelopor dalam hal kedisiplinan pelajar.

Dengan demikian, masa depan generasi muda Jabar diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga patuh pada hukum dan etika publik. (Din)

Posting Tegas! Larangan Siswa Bawa Motor Jabar Dapat Jempol dari Kapolri, KDM: Melanggar? Keluar Sekolah! ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Pria yang akrab dengan sapaan KDM ini berencana memberikan kompensasi berupa uang saku kepada para pengemudi angkutan kota (angkot), becak, hingga andong di sepanjang jalur mudik.

Pasalnya, kebijakan ini bertujuan agar para penyedia jasa transportasi lokal tersebut bersedia berhenti beroperasi sementara waktu.

Selain itu, langkah tersebut dapat meminimalisir titik penyumbatan lalu lintas yang sering terjadi di pasar tumpah atau jalur utama Jawa Barat.

KDM: Pemprov Jabar Dukung Penuh Pengamanan Polri

Setelah menghadiri acara buka puasa bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mapolda Jabar, Rabu (4/3/2026), KDM menegaskan komitmennya mendukung tugas kepolisian.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ingin meringankan beban Polri dalam mengamankan arus mudik.

“Pemprov Jabar tidak ingin membebani Polri terlalu berat. Oleh karena itu, saya sudah melapor ke Pak Kapolda bahwa seluruh angkot, becak, dan andong di jalur mudik akan libur menjelang hingga setelah Idulfitri,” ujar KDM.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan uang saku bagi mereka yang berhenti beroperasi selama satu pekan.

Melalui strategi ini, pemerintah berharap masyarakat yang menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur dapat melintasi Jawa Barat dengan nyaman tanpa terhambat hambatan lokal.

Kapolri Apresiasi Solidaritas Masyarakat Jawa Barat

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atas silaturahmi lintas elemen yang terjaga di Jawa Barat.

Sambil berbincang santai dengan pengemudi ojek online, buruh, dan mahasiswa, Kapolri menekankan pentingnya persatuan.

“Kami merasa terhormat bisa hadir di tengah masyarakat Jabar. Tentu saja, kebersamaan hari ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Barat mampu menjaga persatuan dan kesatuan dengan sangat baik,” ungkap Listyo.

Menurut Jenderal Listyo, kunci utama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah kolaborasi.

Oleh sebab itu, sinergi seperti dalam acara Safari Ramadan ini harus terus dipertahankan.

Polda Jabar Tuntaskan Pembangunan 168 Unit Rutilahu

Selain membahas kesiapan Mudik Lebaran Jabar 2026, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan melaporkan pencapaian program sosial institusinya.

Dengan mengusung prinsip Sauyunan Jaga Lembur, Polda Jabar telah menuntaskan pembangunan 168 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Ternyata, program ini menjadi senjata andalan Polda Jabar untuk membantu pemerintah mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Barat.

Bahkan, Kapolri secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada para penerima manfaat dalam acara tersebut.

“Pembangunan Rutilahu ini bertujuan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan aman tinggal di rumah mereka sendiri,” jelas Irjen Rudi.

Akhirnya, sinergi antara kebijakan kompensasi transportasi dari KDM dan program sosial kepolisian diharapkan mampu menjaga kondusivitas Jawa Barat.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat menyambut hari raya dengan penuh sukacita. (Din)

Posting Tekan Kemacetan Mudik Lebaran Jabar 2026, KDM Liburkan Angkot dan Becak Serta Beri Kompensasi Uang Saku! ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.