Ketua APDESI Kabupaten Purwakarta, Nurwin Herawan mengatakan imbas belum cairnya honor perangkat desa sangat dirasakan oleh kepala desa dan perangkat desa.

Kabar yang tersiar sejumlah perangkat desa akan melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja lantaran honor dua bulan perangkat desa tidak cair.

“Kemarin kita kumpul di rapat dengan kepala desa, saya imbau agar tidak melakukan aksi responsif seperti demo atau mogok kerja, karena saya yakin Pemkab Purwakarta sudah mengusahakan,” jelas Nurwin, Rabu (4/1/2017) melalui seluler.

Menurutnya selama ini pemerintah daerah sudah berusaha maksimal memperhatikan perangkat desa. Sehingga dirasa tidak perlu melakukan aksi reaktif terkait belum dicairkannya honor perangkat desa.

“Kita sudah berkoordinasi dengan DPKAD termasuk dengan pa Bupati, kas daerah memang sedang kosong,” timpalnya.

Sisa dua bulan honor perangkat desa yang belum cair dipastikan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDesa pada tahun 2017.

Ada 183 desa di Purwakarta yang masing-masing mendapat alokasi dana desa untuk honor tetap kepala desa dan perangkat satu bulannya dikisaran Rp 39.400.000. Honor dua bulan yang belum dicairkan yaitu bulan November dan Desember 2016 atau sekitar Rp 78.800.000.

Dengan jumlah 183 desa total honor perangkat yang belum dicairkan sebesar Rp14,4 miliar lebih yang sumbernya berasal dari dana bagi hasil pajak (DBHP) pemerintah pusat ke daerah.

Posting APDESI Purwakarta Imbau Perangkat Desa Tidak Demo atau Mogok Kerja ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, prioritas pembangunan desa mesti berasal dari sumber daya potensi desa. Termasuk soal petugas pendamping desa yang mendampingi perangkat desa.

Ketua APDESI Purwakarta, Nurwin Herawan mengaku lebih tepat bila pendampingan dilakukan oleh warga setempat.

“Kalau saya setuju pendamping desa dari kalangan lokal, putra daerah,” kata Nurwin, Rabu (30/3/2016).

Dia beralasan, sarjana lulusan desa lebih paham kondisi daerah dampingannya. Sehingga wajar bila dia menginginkan pendamping desa adalah warga asli Purwakarta. Sebelumnya pendampingan fasilitator PNPM mayoritas berasal dari luar daerah.

“Ini berbeda dengan pendamping yang direkrut dari tenaga fasilitator PNPM. Fokus mereka kerap terganggu. Sebab mereka harus mondar-mandir ke daerah asal. Mereka pun kerja seolah hanya memenuhi syarat administrasi saja. Dampaknya, realisasi program tidak optimal,” beber Nurwin.

Faktanya realisasi program yang digulirkan PNPM pada tahun sebelumnya kerap terganggu lantaran mereka harus bolak-balik ke daerah asal dan tempat tugas. Akibatnya program yang digulirkan kurang maksimal, misalnya simpan pinjam melalui Unit Pengelola Kegiatan, asistensi peningkatan kapasitas perangkat desa, hingga proyek fisik yang dilaksanakan di banyak desa.

“Sampai sekarang masih banyak menyisakan persoalan,” tandasnya.

Senada dengan Ketua APDESI, Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Purwakarta, Herman setuju bila tenaga pendamping desa adalah warga daerah setempat.

“Fasilitator banyak orang luar (Purwakarta), sehingga waktu mereka untuk mengawal program sangat terbatas. Akan lebih baik memang jika pendamping itu orang lokal. Dan kami yakin, mereka juga mampu,” ujarnya.

Sistem kerja yang berbasis PTO dan kondisi di lapangan malah berseberangan. Hal itu yang menurutnya menjadi kelemahan program PNPM.

“(PNPM) kurang fleksibel, dan kurang efektif. Hal ini berbanding terbalik dengan amanat UU Desa No 6 2014 yang lebih menitikberatkan pada pola pembangunan partisipatif,” pungkas Herman.

Posting APDESI Sepakat Pendamping Desa Harus Asli Warga Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

PAW Ketua APDESI Purwakarta, Nurwin Herawan membenarkan memang pihaknya hingga kini masih mencari dana untuk digelarnya Musda APDESI. Karenannya Musda belum dapat digelar hingg kini, Jumat (26/2/2016).

Nurwin yang juga Kepala Desa Cibingbin, Kecamatan Darangdan mengakui karena keterbatasan dana Musda tidak kunjung dapat digelar. Dia kini tengah mengupayakan mencari dana untuk digelarnya Musda APDESI.

“Musda belum digelar, masih nyari anggaran dulu,” tuturnya di kantor Desa Cibingbin.

Dia akui jabatan ketua APDESI saat ini adalah sementara. Pasalnya dia hanya mendapat amanah untuk menjalankan roda organisasi pernagkat desa tersebut hingga digelarnya Musda. Sebelum dijabat oleh Nurwin, ketua APDESI diisi oleh Ade Ahmad yang kini telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

“Saya hanya menggantikan ketua APDES sebelumnya pak Ade,” ujarnya.

Soal kapan akan digelarnya Musda APDESI, Nurwin mengaku masih bingung karena butuh biaya tidak sedikit untuk menggelar acara selevel daerah. Apalagi perangkat desa saat ini sudah mendapat fasilitas dan perhatian banyak dari pemerintah pusat, tentu harus disiapkan secara matang agar Musda dapat digelar.

Posting Tak Ada Modal Musda APDESI Purwakarta Belum Bisa Digelar ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Ketua APDESI Purwakarta, Nurwin Herawan menanggapi positif program yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui gerakan “Beas Perelek”. Menurutnya “Beas Perelek” dapat membantu warga yang membutuhkan bantuan baik itu untuk kebutuhan dapur maupun pengobatan.

Nurwin yang juga Kepala Desa Cibingbin, Kecamatan Darangdan mengatakan melalui “Beas Perelek” warga mendapatkan perlindungan pangan yang diperoleh dari hasil pengumpulan kolektif beras dari masyarakat. Program itu tidak saja menjaga ketahanan pangan lebih dari itu dapat mengkafer kebutuhan pengobatan warga yang sedang membutuhkan.

Di Desanya program “Beas Perelek” sudah berjalan efektip bahkan sehari bisa terkumpul satu kwintal beras dari masyarakat. Beras yang terkumpul akan disimpan dihitung dan didata untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui data online yang dapat diakses warga setiap harinya.

“Kamari laporan setiap hari sudah ada, dan diambil rata-rata program perhari, gebrakan pertama dapat sekintal beras walaupun itu belum merata,” jelasnya, Senin (22/2/2016) di Desa Cibingbin.

Secara langsung melalui program “Beas Perelek” tersebut dapat membantu warga yang membutuhkan. Misalnya saja dia mencontohkan warga di lingkungan rukun warga (RW) 05 Desa Cibingbin “Beas Perelek” mampu membantu warga yang mengalami pendarahan.

“Warga RW 05 mengalami pendaharan alhamdulillah terbantu,” tuturnya.

Alasan utama dia mengapresiasi program “Beas Perelek” sendiri lantaran sangat membantu warga yang membutuhkan. Pasalnya beras yang terhimpun berasal dari warga dan dapat dimanfaatkan kembali oleh warga.

“Sebab Perelek dari dan untuk masyarakat jadi bagus,” pungkasnya.

Posting APDESI Apresiasi Gerakan”Beas Perelek” yang Telah Digagas Bupati Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.