Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 100.3.4/23/Bapperida/2026 tersebut diterbitkan pada Selasa, 6 Januari 2026, dan ditujukan kepada seluruh pemangku kebijakan daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Purwakarta.

Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Jawa Barat

Penerbitan surat edaran ini merupakan respons cepat Bupati Purwakarta atas instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa membuka informasi penggunaan anggaran kepada publik.

Arahan tersebut tertuang dalam surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada bupati dan wali kota, camat, lurah, serta kepala desa di seluruh wilayah Jawa Barat. Salah satu poin utamanya adalah penguatan prinsip transparansi dan keterbukaan anggaran, termasuk dana desa.

Om Zein: Transparansi Jadi Kunci Akuntabilitas Keuangan

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui video di akun TikTok pribadinya, Om Zein menegaskan pentingnya keterbukaan pengelolaan keuangan daerah dan desa agar dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Purwakarta kesayangan Om Zein. Sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat hari ini Om Zein mengeluarkan SE yang ditujukan untuk seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Sekretaris Dewan untuk menjaga transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap keuangan desa dan keuangan daerah,” kata Bupati Purwakarta Om Zein, Rabu (7/1/2026).

APBD dan APBDes Wajib Diumumkan di Media Sosial

Melalui surat edaran tersebut, Om Zein mewajibkan seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa untuk mengumumkan informasi APBD dan APBDes secara terbuka melalui media sosial masing-masing.

Platform yang dimaksud antara lain TikTok, Instagram, dan Facebook, sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Pelaporan Keuangan Harian hingga Triwulan

Tak hanya pengumuman anggaran, Om Zein juga menekankan kewajiban pelaporan pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rutin.

“Serta melaporkan dan mengumumkan pemasukan serta pengeluaran uang setiap hari dan tri wulan secara berkala, agar masyarakat ikut serta mengontrol keuangan dana desa dan keuangan daerah,” ucap Om Zein.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan daerah di Kabupaten Purwakarta.(Ars)

Posting Bupati Purwakarta Terbitkan SE Transparansi APBD dan APBDes 2026, Wajib Dipublikasikan di Media Sosial ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.