Selama paripurna berlangsung berikut ini komposisi anggota AKD berdasarkan usulan fraksi yang masuk untuk enam AKD yang tersedia di DPRD Purwakarta.

Badan Musyawarah (Bamus) diusulkan fraksi diisi sebanyak 19 anggota. Bamus paling banyak diperebutkan lantaran kegiatan Bamus lebih banyak dari dibandingkan alat kelengkapan lainnya.

Badan Anggaran (Banggar) diisi sebanyak 19 orang anggota. Badan Anggaran banyak yang meminati lantaran terkesan dekat dengan pengusulan, revisi hingga pengesahan anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Badan Kehormatan (BK) hanya diminati 3 orang anggota. BK paling sedikit diisi lantaran kerjanya kegiatannya tidak begitu banyak, di sisi lain BK juga minim mendapat porsi kegiatan.

Komisi I, secara umum membidangi urusan hukum, dan perizinan. Komisi I diusulkan diisi oleh 17 orang anggota.

Komisi II, secara garis besar mengurusi lingkungan, komisi II diisi sebanyak 3 orang anggota. Jumlah ini dijauh ideal anggota komisi. Alasan komisi II minim peminat lantaran lebih pada trendnya yang kalah pamor dengan komisi lain.

Komisi III, secara umum mengurusi bidang perekonomian dan retribusi daerah. Komisi III diusulkan diisi sebanyak 19 orang anggota. Komisi III paling banyak diminati ketimbang tiga komisi lainnya.

Komisi IV, memiliki tugas mengurusi pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial. Komisi IV hanya diusulkan diisi 2 orang anggota. Komisi IV paling sedikit dari empat komisi yang ada di DPRD Purwakarta.

Selebihnya 4 orang pimpinan yaitu Ketua DPRD, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.

Posting Komposisi Sementara AKD DPRD Purwakarta, Januari 2016 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Paripurna AKD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta yang berlangsung Jumat (22/1/2016) malah mencerminkan tak eloknya obrolan politik di lembaga itu.

“Jika saya perhatikan, saya melihat komunikasi politik diantara para wakil rakyat berjalan buruk,” ujar Direktur PGW Purwakarta, Denhas Mubarok, Minggu (24/1/2016).

Padahal sebagaimana Tata Tertib perombakan AKD ditempuh melalui jalan musyawarah mufakat melalui usulan fraksi. Tapi saat paripurna justru sebaliknya, yang muncul malah lebih banyak kepentingan politiknya menguasai alat kelengkapan dewan yang paling banyak direbutkan.

“Kan tidak lucu jika semua berdasar politis,” timpalnya.

Lebih parahnya hasil usulan fraksi di DPRD Purwakarta ada satu alat kelengkapan dewan yang diisi sampai 19 orang, sementara lainnya hanya dua orang.

“Masa satu komisi jumlahnya 19 sedangkan komisi lain hanya beranggotakan 2 orang, bagaimana mau berjalannya AKD-nya?” kata Denhas.

Salah seorang anggota fraksi Nasdem mengaku perombakan AKD mengacu pada usulan fraksi, sehingga sah adanya bila hasilnya sangat tumpang tindih antara usulan fraksi dan musyawarah mufakat.

“Jadi,berkaitan dengan jumlah personil ya mengacu pada apa yang diusulkan oleh fraksi-fraski,” tuturnya.

Posting Sulitnya Bagi-bagi Porsi AKD DPRD Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Perombakan komposisi AKD akan terjadi di komisi dan badan kehormatan (BK) DPRD Purwakarta mulai dari ketua komisi sampai anggota. Perombakan AKD itu mengacu pada Tata Tertib DPRD Purwakarta Nomo 1 tahun 2014.

Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sarif Hidayat menyebut inti pada tata tertib itu disebutkan setiap tahun komposisi AKD mesti dirubah. Tujuannya untuk restrukturisasi dan rotasi AKD sesuai dengan klausul dalam tata tertib DPRD.

“Penyususnan AKD ditargetkan beres akhir Januari sekarang,” ujar Sarif belum lama ini.

Komposisi AKD baru nanti akan mengikuti usulan dari masing-masing fraksi di DPRD Purwakarta. Sarif janji akan mengakomodir seluruh kepentingan fraksi memasukan anggotanya sesuai dengan porsi ideal yang kemudian akan dimusyawarahkan.

“Semua partai pasti diakomodir, sesuai dengan porsinya masing-masing,” timpalnya.

Hingga kini seluruh anggota dewan tengah membahas kaitan perombakan komposisi AKD tersebut. Setelah seluruh fraksi mengusulkan anggota maka selanjutnya penetapan pimpinan AKD akan dilakukan musyawarah di internal alat kelengkapan dewan.

“Kalau untuk ketua dimusyawarahkan di AKD masing-masing, melalui musyawarah mufakat. Tidak berebut, karena kalau berebut itu tidak bagus,” jelasnya.

Perombakan itu menurut Sarif bertujuan juga untuk menyegarkan suasana komunikasi antar AKD DPRD Purwakarta. Sehingga nanti seluruh anggota fraksi akan juga merasakan suasana dan tugas baru di AKD baru.

“Penataan ini diseting agar semua partai pernah merasakan menjadi pimpinan,” pungkasnya.

Posting Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Purwakarta Dirombak Ulang ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.