Penghargaan tersebut merupakan yang kesebelas kalinya yang diraih Pemkab Purwakarta secara berturut-turut. Adapun penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, didampingi Ketua DPRD, Sri Puji Utami, dan Sekretaris Daerah, Sri Jaya Midan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Bandung pada Selasa 9 Juni 2026.

Kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat itu merupakan agenda tahunan dalam rangka penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Selain Bupati dan Ketua DPRD, kegiatan tersebut juga dihadiri Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun

penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan penghargaan dilakukan langsung kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, masyarakat, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga opini WTP dapat terus dipertahankan.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta, DPRD, serta dukungan berbagai pihak. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Bupati.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Purwakarta tercatat berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil pemeriksaan LKPD sejak tahun 2015 hingga tahun 2025 secara berkelanjutan.

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta.(IK)

Posting Berturut-Turut! Purwakarta Sabet WTP ke-11 Dari Badan Pemeriksa Keuangan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

R. Priyatna Kusumah atau yang lebih akrab disapa Bos Yayat (Beye) itu dipilih secara aklamasi melalui agenda Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kadin Purwakarta ke- VII yang digelar di Prime Plaza Hotel, Kawasan Kota Bukit Indah, Purwakarta, Selasa 9 Juni 2026.

Momen kebangkitan organisasi tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein. Ia menilai, terpilihnya sosok ketua baru ini menjadi tanda bahwa Kadin Purwakarta telah menunjukkan kedewasaan berorganisasi dan siap mengambil peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

“Setelah sekian lama, empat tahun akhirnya Kadin Purwakarta ada ketuanya juga. Hari ini Kang Yayat terpilih aklamasi. Menurut saya Kadin Purwakarta sudah menunjukkan kedewasaannya dan siap kerja untuk bagaimana menciptakan iklim investasi di Purwakarta yang lebih kondusif dan lebih banyak lagi,” ucap Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, usai menghadiri gelaran Muskab Kadin Purwakarta, Selasa 9 Juni 2026.

Bupati yang akrab disapa Om Zein itu menegaskan bahwa salah satu tugas utama Kadin adalah membantu menarik investasi di daerah. Mengingat, pemerintah daerah kini sudah menyempurnakan pembagian kawasan berdasarkan fungsi dan peruntukkannya.

Ia memaparkan bahwa zona industri, pertanian, perkebunan dan kawasan permukiman sudah dilakukan penataan. Karena hal itulah, Kadin diharapkan mampu mengisi dan mengembangkan potensi ekonomi pada setiap zona tersebut melalui kemitraan dengan dunia usaha dan investor.

Om Zein mengungkap, target investasi yang Purwakarta akan disesuaikan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun meski begitu, ia berharap investasi yang masuk ke Kabupaten Purwakarta bisa mencapai Rp15 triliun.

“Kalau saya sih pengennya 15 triliun. Biar apa? Biar terus uang banyak berputar di sini. Kalau kita dikasih target 15 triliun juga, saya pikir kita akan sekuat tenaga,” demikian Om Zein.

Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menilai terpilihnya ketua baru menjadi titik awal kebangkitan Kadin Purwakarta setelah cukup lama mengalami kekosongan kepemimpinan.

Ia menyebut kehadiran langsung Bupati Purwakarta dalam proses tersebut menjadi bukti kuat bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan Kadin harus semakin diperkuat ke depan.

“Selamat kepada ketua terpilih. Setelah empat tahun kosong akhirnya Kadin Purwakarta bisa dinahkodai. Ini bukti konkret dengan kehadiran Pak Bupati bahwa Kadin ke depan harus bisa bermitra dengan pemerintah, khususnya di Purwakarta,” katanya.

Almer menegaskan, tugas dan fungsi Kadin bukan hanya mengawal investasi, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat dan kondusif. Karena itu, Kadin harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang masuk mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Menurut dia, pekerjaan rumah terbesar pengurus baru adalah merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor usaha, termasuk anggota-anggota luar biasa Kadin, agar terlibat aktif dalam kepengurusan dan program organisasi.

“Kadin harus bisa bersama-sama mengawal investasi. PR-nya adalah merangkul semua stakeholder di dunia usaha untuk bersama-sama dengan Pemerintah Purwakarta membangun dan mengawal investasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Kadin Purwakarta terpilih, R Priyatna Kusumah, mengajak seluruh elemen dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kepengurusan yang akan dibentuk.(IK)

Posting Om Zein Minta Kadin Tarik Investasi Besar-Besaran ke Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Muskab tersebut dihadiri pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, serta para pelaku usaha setempat.

Melalui agenda Tersebut, R. Priyatna Kusumah atau yang lebih akrab disapa Bos Beye terpilih secara aklamasi untuk menduduki jabatan Ketua Kadin Kabupaten Purwakarta periode 2026-2031.

Dalam sambutannya, Bos Beye menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus, anggota, dan para pelaku usaha atas dukungan, amanah, serta kepercayaan besar yang telah diberikan kepadanya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam membangun roda perekonomian di daerah. “Saya mengajak seluruh elemen, mulai dari pelaku UMKM hingga industri besar, mari bersama-sama kita membangun Purwakarta dengan spirit Kadin Istimewa. Kadin harus menjadi wadah yang inklusif, inovatif dan mampu memberi solusi nyata terhadap tantangan ekonomi ke depan,” ucap Bos Beye.

Spirit atau jargon “Kadin Istimewa”, menurut Beye, bukan sekadar slogan, melainkan adalah sebuah komitmen untuk menghadirkan program kerja yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, juga memperkuat daya saing investasi di Purwakarta.

“Jargon ini akan menjadi dasar kami menyusun langkah strategis, antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, serta memperkuat daya saing daerah untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kadin harus hadir sebagai wadah yang inklusif, terbuka, inovatif, dan mampu memberikan solusi konkret bagi setiap persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Purwakarta,” pungkas Beye.(IK)

Posting R. Priyatna Kusumah Terpilih Secara Aklamasi Pimpin Kadin Purwakarta Periode 2026-2031 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Forum kaderisasi lanjutan ini berlangsung selama tujuh hari dan menghadirkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Training Raya HMI Purwakarta Hadirkan Model Kaderisasi Berbasis Solusi

Berbeda dengan pola kaderisasi konvensional, Training Raya HMI Purwakarta menerapkan pendekatan problem-based learning.

Kurikulum yang disusun memadukan epistemologi Islam dan keindonesiaan, analisis kebijakan ekonomi publik, manajemen rantai pasok, hingga strategi ketahanan pangan.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya diasah kemampuan berpikir kritis, tetapi juga didorong memiliki kapasitas manajerial dalam merancang solusi atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Panitia menilai tantangan bangsa saat ini membutuhkan kader yang mampu mengintegrasikan kemampuan intelektual dengan keterampilan implementatif.

Karena itu, seluruh materi dirancang agar peserta mampu membaca realitas secara komprehensif sekaligus menawarkan langkah-langkah perubahan yang terukur.

Ketua Umum HMI Purwakarta Tegaskan Peran Kader sebagai Mandataris Umat

Puncak kegiatan Training Raya HMI Purwakarta ditandai dengan orasi penutupan Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana.

Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kader yang telah menyelesaikan proses LK II dan LKK mengalami transformasi sosial dan intelektual yang signifikan.

Menurutnya, mereka tidak lagi sekadar menjadi akademisi yang aktif dalam diskusi kampus, tetapi telah memikul tanggung jawab yang lebih besar sebagai pelayan umat.

“Kader yang telah melewati kawah candradimuka Training Raya ini secara sosiologis telah bertransformasi. Ia tidak lagi berstatus sebagai homo academicus yang hanya berwacana di ruang kelas. Ia kini adalah mandataris umat. Kata ‘mandataris’ mengandung dua sisi mata uang: legitimasi dan tanggung jawab. Legitimasi itu datang dari amanah konstitusi dan nilai-nilai Islam, sedangkan tanggung jawabnya adalah menghadirkan kemaslahatan yang terukur,” tegas Muhammad Asep Budiana.

Training Raya HMI Purwakarta Dorong Kader Berpikir Sistemik

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Asep Budiana juga mengkritisi pandangan yang selama ini memisahkan aktivis kampus dan aktivis rakyat.

Menurutnya, tantangan zaman semakin kompleks. Persoalan ketahanan pangan, ketimpangan sosial, akses ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan membutuhkan pendekatan yang sistemik dan berbasis data.

“Pasca Training Raya ini, dikotomi itu harus kita runtuhkan. Tidak ada lagi sekat antara ‘aktivis kampus’ dan ‘aktivis rakyat’. Kader HMI harus menjadi arsitek kebijakan yang melek data, tetapi tidak kehilangan nurani. Kita dituntut merancang intervensi yang rasional secara ekonomi, presisi secara manajerial, dan berpihak secara ideologis. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kader bukan seberapa lantang suaranya di mimbar, melainkan seberapa efektif ia menyelesaikan persoalan di lapangan,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi refleksi sekaligus arah baru bagi kader HMI yang telah menyelesaikan proses kaderisasi tingkat lanjut.

Lulusan Training Raya HMI Purwakarta Wajib Membawa Gagasan Perubahan

Panitia menjelaskan bahwa Training Raya HMI Purwakarta dirancang untuk memutus pola kaderisasi yang hanya menghasilkan output wacana. Karena itu, setiap peserta diwajibkan merumuskan satu gagasan perubahan yang dapat diterapkan di daerah asal masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan agar hasil kaderisasi tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, HMI Cabang Purwakarta berharap lulusan LK II dan LKK mampu menjadi simpul kepemimpinan baru yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Mereka diharapkan hadir sebagai pemimpin yang mampu mengelola kompleksitas persoalan sosial dengan rasionalitas, integritas, dan ketepatan strategi.

Training Raya HMI Purwakarta pun diharapkan menjadi model kaderisasi yang melahirkan generasi pemimpin berorientasi solusi, memiliki kedalaman intelektual, serta tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dan keindonesiaan dalam setiap langkah pengabdiannya. (Din)

Posting Training Raya HMI Purwakarta, Asep: Cetak Mandataris Umat Berbasis Intelektual dan Solutif ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Langkah ini diawali dengan inventarisasi berbagai tantangan di sejumlah unit wilayah kerja, mulai dari permasalahan sedimentasi, gangguan pada sistem suplesi, hingga potensi kerusakan bendung, sehingga tindakan perbaikan maupun langkah preventif dapat segera dilakukan.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi air irigasi selama musim kemarau, mengingat air merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung keberlangsungan ketahanan pangan nasional, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah.

Direktur Utama PJT II, Imam Santoso, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan air untuk Daerah Irigasi Jatiluhur yang memiliki cakupan layanan seluas ±503.713,80 hektare.

Menurutnya, ketersediaan air di Waduk Ir. H. Djuanda dipastikan dalam kondisi mencukupi hingga akhir 2026.

“Kami terus melakukan pemantauan hidrologi secara intensif, pengelolaan distribusi air secara terukur, serta menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah layanan. Sebagai perusahaan pengelola sumber daya air, penanganan kekeringan menjadi salah satu prioritas operasional yang kami lakukan melalui langkah-langkah preventif sejak dini,” tegasnya.

Di lapangan, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, antara lain melalui pengaturan operasional pintu air pada saluran sekunder terdampak serta penerapan pola distribusi air secara gilir-giring guna menjaga pemerataan layanan bagi para petani.

Upaya tersebut diperkuat dengan optimalisasi sarana dan prasarana sumber daya air, termasuk peningkatan kesiapsiagaan pompa serta pembersihan gulma dan sampah pada saluran irigasi agar aliran air tetap lancar dan efisien.

“Pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga kelancaran layanan irigasi sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan air selama musim kemarau melalui pengelolaan air yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kondisi lapangan,” tambahnya.

Selain penguatan aspek operasional, PJT II juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para petani di wilayah layanan irigasi melalui sinergi bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Melalui koordinasi rutin di tingkat lapangan, perusahaan memastikan informasi terkait jadwal distribusi air, pola gilir-giring, hingga kondisi debit air dapat diterima dengan baik oleh para petani, sehingga pengelolaan kebutuhan air pertanian dapat dilakukan secara lebih terencana dan efektif.

Keberlanjutan pasokan air bagi sektor pertanian merupakan prioritas utama perusahaan. Karena itu, PJT II terus memastikan distribusi air berlangsung secara optimal, terukur, dan merata agar kebutuhan petani tetap terpenuhi di tengah tantangan musim kemarau 2026. (Din)

Posting Musim Kemarau Datang, PJT II Pastikan Air untuk Petani Tetap Mengalir ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Berdasarkan surat resmi Forum Komunikasi Warga Perum Sindang Jaya Permai yang diterima awak media, warga telah melakukan audiensi kepada DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Nomor: 0010/FKW/SJP/V/2025, tertanggal 20 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Purwakarta serta ditembuskan kepada Komisi III DPRD Purwakarta.

Bukan hanya jajaran DPRD Purwakarta, warga Perum Sindang Jaya diketahui telah melakukan audiensi terhadap Disperkim Purwakarta namun sayangnya hingga kini belum juga direalisasikan tuntutan warga terhadap PT Lan Sena Jaya.

Salah satu warga Perum Sindang Jaya Permai Heru Septiyana Yuhana, mengungkapkan, warga Perum Sindang Jaya Permai diketahui telah berulang kali dibahas dalam berbagai pertemuan dan rapat, baik di tingkat desa, dinas terkait, hingga dilakukan upaya audiensi ke DPRD Kabupaten Purwakarta, namun sampai saat ini belum juga ada penyelesaian yang jelas.

“Kami berharap agar DPRD Purwakarta, Disperkim juga Bupati Purwakarta Om Zein dapat segera turun tangan dan memberikan solusi tegas, agar hak-hak warga sebagai konsumen perumahan dapat terpenuhi, serta pembangunan perumahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Heru.

Dia menegaskan, selain PT Lan Sena Jaya yang dibawah pimpinan Alan Suherlan yang bertanggung jawab terhadap tuntutan warga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta juga harus ikut bertanggung jawab.”PT Lan Sena Jaya bisa beroperasi dan membangun perumahan itu atas izin dari pemerintah, jadi Pemkab Purwakarta engga boleh diam saja saat adanya keluhan dari warga,” tegas Heru.

Selain itu, ujar Heru, warga juga menyoroti adanya Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada 27 Mei 2025 antara Kepala Desa Cijantung Oman Abdurohman dan pihak developer Alan Suherian selaku Direktur PT Lan Sena Jaya, yang berisi kesepakatan terkait pembebasan lahan untuk pelebaran jalan desa sepanjang kurang lebih 200 meter dengan lebar masing-masing 1 meter di sisi kiri dan kanan jalan.

“Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pihak developer, dan lahan yang dibebaskan akan diperuntukkan sebagai fasilitas umum serta menjadi aset desa setelah pelebaran selesai. Namun, warga menilai hingga kini realisasi dari kesepakatan tersebut belum berjalan maksimal,” ujarnya.

Tuntutan warga Perum Sindang Jaya Permai Cijantung:

– Jalan utama perumahan yang dijanjikan belum ada wujudnya, hingga saat ini warga masih menggunakan jalan desa.

– Perbaikan jalan perumahan yang rusak dan memprihatinkan.

– Penerangan Jalan Umum (PJU) banyak yang mati, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak aman bagi warga.

– Belum adanya serah terima hibah fasilitas umum (fasum) kepada pihak terkait.

– SPPT masih atas nama PT Lansena Jaya.

– Tidak adanya bukti sertifikat tanah di BTN Cabang Karawang, serta warga yang telah melunasi pembayaran belum menerima sertifikat tanah. ***

Posting Aduan Warga Perum Sindang Jaya Purwakarta Diabaikan Sejak 2019, Disperkim dan DPRD Dituding “Masuk Angin” ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Pelayanan Publik ini merupakan program unggulan yang menyediakan beragam layanan pemerintahan yang mudah dijangkau masyarakat karena selalu digelar di titik atau lingkungan masyarakat langsung baik yang ada di desa-desa hingga di perkotaan.

Kali ini, Pemkab Purwakarta akan mengadakan  layanan ‘jemput bola’ tersebut di Perumahan POJ Sadang, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tepatnya pada Rabu 6 Mei 2026.

Pelayanan Publik di Perum POJ ini menyediakan sedikitnya 15 layanan mulai dari layanan administrasi kependudukan, layanan  kesehatan, bahkan hingga layanan SIM keliling dan masih banyak lagi.

Camat Purwakarta Heri Anwar, menyampaikan acara ini akan berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Dia juga mengajak seluruh warga agar memanfaatkan adanya acara pelayanan yang dilakukan secara jemput bola tersebut dengan datang langsung ke lokasi.

Berikut 15 layanan yang tersedia di Pelayanan Publik di Perumahan POJ Sadang:

1. DPPKB

• layanan KB, Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL)
• layanan elsimil bagi catin.

2. Dinas Sosial

• Layanan konsultasi pengecekan bansos
• Layanan surat keterangan DTKS untuk penerima sekolah jalur afirmasi

3. Dinas Kesehatan

• Pengobatan umum
• Layanan USG ibu hamil
• Cek kesehatan gratis
• Khitan massal

4. Diskanak

• Layanan kesehatan hewan ternak
• Konsultasi budidaya ternak dan perikanan

5. Dispangtan

• Pembagian bibit tanaman
• Layanan penyuluhan pertanian

6. Disnaker

• Layanan pencarian kerja
• Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

7. Disdukcapil

• Pembuatan KTP digital
• Pembuatan Kartu Keluarga
• Pembuatan KIA
• Pembuatan akte kelahiran

8. Bapenda

• Layanan pajak daerah dan pembayaran PBB-P2

9. DPMPTSP

• Layanan perizinan berusaha (NIB)
• Layanan pembuatan izin mendirikan bangunan

10. DKUPP

• Tera ulang timbangan
• Pendaftaran merek
• Konsultasi UMKM

11. BPN

• Layanan pendaftaran sertifikat rutin
• Sosialisasi sertifikat elektronik
• Penyerahan sertifikat PTSL

12. Kemenag

• Pendaftaran nikah
• Legalisir surat nikah dan akta nikah
• Konsultasi pernikahan/perceraian
• Konsultasi waqaf, infak, zakat, dan haji

13. Disarpus

• Perpustakaan keliling
• Enkapsulasi arsip
• Pembinaan kearsipan bagi desa dan kelurahan

14. Samsat

• Layanan pembayaran pajak

15. Polres

• Layanan SIM keliling.*

Posting Pemkab Purwakarta Akan Gelar Pelayanan Publik di Perum POJ, Hayu Warga Merapat Banyak Layanan Mudah Disini! ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Purwakarta Nomor: 000.1.4/884/Org/2026. Merujuk dari isi edaran tersebut, kebijakan ini sengaja digulirkan dalam rangka efisiensi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien serta mendukung penghematan energi dan biaya operasional.

SE tersebut dikeluarkan sebagai upaya mendorong, merubah pola mobilitas pegawai agar lebih hemat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, berharap penggunaan kendaraan umum oleh pegawai ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran dan energi, tetapi juga menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam membangun budaya hidup sederhana dan peduli lingkungan.

“Edaran ini wajib dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintahan tanpa terkecuali,” ujar pria yang karib disapa Om Zein itu.

Isi dalam SE tersebut juga menjelaskan tujuan positif dari kebijakan ini. Di antaranya, mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar dan biaya transportasi pegawai, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan.

Kebijakan ini juga dibuat guna membangun budaya kerja pegawai yang hemat, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Serta, memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam penggunaan transportasi umum.

SE ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta, baik yang bertugas di Perangkat Daerah, Unit Kerja, maupun instansi lainnya yang berada dibawah koordinasi pemerintah daerah setempat.

Adapun dasar hukum dibuatnya kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Jadi, SE ini mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menggunakan kendaraan umum dalam melaksanakan perjalanan dari dan ke tempat kerja setiap hari Rabu,” tegas Bupati.

Menutup, Om Zein juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk melakukan sosialisasi, melaksanakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran tersebut.

Selain itu, para kepala OPD juga diminta untuk memberikan teladan dalam pelaksanaan kebijakan ini; serta Melakukan pembinaan dan pengawasan secara persuasif kepada pegawai.

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pegawai. ***

Posting ASN Purwakarta Tiap Rabu Wajib Ngantor Naik Kendaraan Umum ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Menanggapi kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera mengambil langkah cepat. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, langsung menyiapkan Surat Edaran (SE) untuk mengatur pembatasan dan pengawasan kegiatan keramaian, khususnya hajatan.

Izin Hajatan Purwakarta Diperketat untuk Cegah Insiden

Selanjutnya, Om Zein menegaskan bahwa kebijakan izin hajatan Purwakarta bertujuan mencegah kejadian serupa. Pemerintah ingin memastikan setiap kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali.

“Hari ini saya keluarkan Surat Edaran untuk memperketat izin dan pengawasan kegiatan hajatan. Ini bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan masyarakat,” ujar Om Zein, Senin, 6 April 2026.

Oleh karena itu, ia meminta setiap penyelenggara hajatan segera mengurus izin resmi sebelum acara berlangsung. Selain itu, penyelenggara juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan agar potensi gangguan bisa dicegah lebih awal.

Peran Masyarakat dalam Izin Hajatan Purwakarta

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya mengandalkan regulasi. Om Zein juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban lingkungan. Ia menilai kesadaran bersama menjadi kunci utama menciptakan suasana kondusif.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan izin hajatan Purwakarta sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

“Kami berharap masyarakat mematuhi aturan dan menjaga ketertiban. Dengan begitu, setiap kegiatan bisa berlangsung aman tanpa konflik,” katanya.

Kronologi Tragedi Campaka

Sementara itu, insiden tragis ini menimpa Dadang (58), warga Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka. Ia menggelar pesta pernikahan anaknya di rumah dengan menghadirkan hiburan organ tunggal.

Kemudian, sekitar pukul 14.50 WIB, sekelompok orang yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras datang ke lokasi. Mereka langsung meminta uang kepada penyelenggara hiburan dengan alasan membeli minuman tambahan.

Awalnya, pihak penyelenggara memberikan Rp100 ribu. Namun demikian, kelompok tersebut menolak karena menganggap jumlahnya tidak cukup. Akibatnya, situasi cepat memanas.

Tak lama kemudian, keributan pun terjadi. Kelompok tersebut langsung mengeroyok korban hingga mengalami luka serius. Meskipun korban sempat mendapat penanganan, nyawanya tidak tertolong.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi pukulan berat bagi keluarga, tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat luas.

Duka dan Penegakan Hukum

Selain itu, Om Zein menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan tetap kuat menghadapi musibah ini.

“Saya turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga keluarga diberikan ketabahan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian.

“Saya yakin kepolisian akan menangani kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pengawasan Diperketat ke Depan

Pasca kejadian tersebut, Pemkab Purwakarta langsung memperkuat pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.

Bahkan, aparat gabungan akan meningkatkan pemantauan di lokasi yang berpotensi rawan, terutama pada acara yang menghadirkan hiburan dan kerumunan besar.

Dengan langkah ini, kebijakan izin hajatan Purwakarta menjadi strategi penting untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Akhirnya, pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, melalui regulasi yang lebih ketat serta kesadaran masyarakat yang meningkat, setiap hajatan diharapkan kembali menjadi momen kebahagiaan, bukan duka. (Din)

Posting Bupati Om Zein Keluarkan SE Izin Hajatan Purwakarta Usai Tragedi Pengeroyokan di Campaka ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Posting Komisi I DPRD Banten Pelajari Pola Kerjasama Media di Purwakarta Post ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.