Saat menghadiri silaturahmi di halaman Gedung Sate, Senin (30/3/2026), pria yang akrab dengan sapaan KDM ini berkomitmen merombak komposisi pegawai. Hal ini bertujuan agar Kinerja ASN Jabar 2026 lebih fokus pada pelayanan publik yang nyata.

Gubernur menyoroti ketimpangan antara jumlah pejabat administratif dengan tenaga teknis di lapangan.

Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki terlalu banyak jabatan struktural yang hanya bersifat instruktif. Akibatnya, daerah kekurangan personel yang mengeksekusi pekerjaan secara riil di tengah masyarakat.

Faktanya, KDM berencana memperbanyak tenaga layanan teknis, mulai dari pengawas jalan hingga tim lapangan. Langkah ini untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Evaluasi WFH dan Capaian Kinerja ASN Jabar 2026

Oleh sebab itu, KDM kembali menekankan bahwa kehadiran fisik di kantor bukan lagi satu-satunya ukuran produktivitas.

Kebijakan Work From Home (WFH) yang berlaku setiap hari Kamis terbukti berjalan efektif tanpa mengganggu roda organisasi.

Selanjutnya, kesuksesan kebijakan ini terlihat dari realisasi belanja anggaran yang justru melampaui target (over). KDM meminta seluruh pegawai agar fokus pada “produk pembangunan” sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat Jawa Barat.

“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran malah over,” ungkap KDM usai bersilaturahmi dengan para kepala daerah.

Reformasi Birokrasi: Prioritas Kinerja ASN Jabar 2026 di Jalanan

Menariknya, Gubernur secara blak-blakan menyebut masalah utama birokrasi saat ini adalah banyaknya “fungsi yang menyuruh” dibanding “fungsi yang mengerjakan”.

Hal inilah yang mendasari Pemprov Jabar melakukan pergeseran besar-besaran ke arah tenaga teknis dalam waktu dekat demi mengoptimalkan Kinerja ASN Jabar 2026.

Poin Utama Transformasi Pegawai:

• Fasilitator dan Teladan: Pemerintah Provinsi harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota dalam hal efektivitas kerja.
• Penguatan Sisi Teknis: Menambah personel di sektor pengawasan jalan, infrastruktur, dan layanan masyarakat langsung.
• Efisiensi Struktural: Mengurangi jabatan-jabatan yang tidak bersentuhan langsung dengan teknis pelayanan.

Agenda Krusial: LKPJ dan Pemeriksaan BPK

Selain itu, di hadapan ribuan pegawai, KDM juga memaparkan sejumlah agenda krusial pemerintah daerah. Saat ini, Pemprov Jabar sedang fokus menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta menghadapi pemeriksaan rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penting untuk dicatat, dalam kesempatan tersebut KDM juga menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada para pegawai. Ia mengakui sering menuntut target yang cepat dan disiplin tinggi.

Namun, ia melakukan itu semua demi kebaikan bersama dan peningkatan mutu pelayanan di Jawa Barat.

Sinergi Menuju Jawa Barat Juara

Akhirnya, kegiatan silaturahmi ini menjadi ajang konsolidasi penting antara Pemerintah Provinsi dengan para kepala daerah.

Sinergi yang kuat tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di seluruh pelosok wilayah Jawa Barat dengan dukungan birokrasi yang lebih ramping namun lincah.

Dengan demikian, masyarakat kini menanti perubahan komposisi pegawai yang KDM janjikan.

Harapannya, setiap permasalahan teknis di lapangan dapat tertangani dengan lebih cepat, profesional, dan mencerminkan Kinerja ASN Jabar 2026 yang mumpuni. (Din)

Posting Dedi Mulyadi Targetkan Reformasi Kinerja ASN Jabar 2026 Lewat Penguatan Tenaga Teknis ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Keputusan ini muncul setelah kapasitas fiskal provinsi merosot hingga Rp3 triliun pada tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengarahkan dana segar tersebut untuk membiayai proyek besar.

Target utamanya mencakup pembangunan Jalur Puncak II, underpass, serta jembatan layang (flyover) di sejumlah wilayah.

Langkah ini menjamin pembangunan fisik tetap berjalan meski ruang gerak APBD reguler sedang terbatas.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun. Maka, saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun agar proyek besar tetap terwujud,” tegas Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (25/2/2026).

Skema Cicilan Tuntas Sebelum 2030

Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pinjaman Rp2 Triliun ini tidak akan membebani daerah dalam jangka panjang.

Dedi menjamin skema cicilan pinjaman akan tuntas pada tahun 2030. Jadwal ini sesuai dengan akhir masa kepemimpinannya sebagai Gubernur.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bertujuan menuntaskan pembangunan fisik yang mendesak. Dedi tidak ingin beban utang jatuh ke kepemimpinan selanjutnya.

“Cicilan selesai pada 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih dari itu,” tambahnya.

Pemerintah mengambil sumber dana dari skema kredit sindikasi antara Bank BJB dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pemilihan skema sindikasi ini bertujuan menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah agar tetap sehat.

DPRD Jabar: Pinjaman Adalah Jalur Realistis

DPRD Provinsi Jawa Barat merespons rencana tersebut dengan menandatangani surat pernyataan resmi dari Gubernur.

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menganggap opsi pinjaman daerah sebagai langkah realistis. Hal ini mengingat kondisi pendapatan daerah yang tidak menentu.

“Kami sudah menerima surat Pak Gubernur. Jika pendapatan tidak memenuhi target kegiatan, maka pemerintah akan mengambil pinjaman daerah,” ujar Iswara.

Pemerintah tetap memprioritaskan kepatuhan terhadap arahan Kemendagri terkait penyusunan APBD 2026.

Meskipun kondisi likuiditas menantang, transparansi anggaran tetap menjadi hal utama. Saat ini, rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pinjaman Rp2 Triliun masih dalam tahap komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif.

Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat diharapkan tetap melaju meski ada efisiensi anggaran.

Dengan demikian, masyarakat bisa segera menikmati akses Jalur Puncak II dan berbagai jembatan layang sesuai target. (Din)

Posting Atasi Defisit Fiskal, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun ke Bank BJB ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Lembaga survei Indikator mencatat tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan pria berjuluk KDM ini menyentuh 95,5 persen.

Oleh karena itu, angka fantastis ini membuktikan konsistensi gebrakan Dedi Mulyadi pascapelantikan. Sebab, tren kepuasan publik saat ini cenderung naik daripada data Mei tahun lalu.

Sukses Program Pajak dan Pendidikan

Dalam laporannya, Prof. Burhanudin Muhtadi menyebut survei ini menjangkau 800 responden di 27 kabupaten/kota.

Hasilnya, warga sangat menyukai program pemutihan denda pajak kendaraan. Kebijakan ini memberikan insentif nyata bagi sepertiga penduduk Jawa Barat.

Lebih lanjut, program tersebut sukses menjaring 1,4 juta wajib pajak baru. Sosialisasi masif dan transparansi anggaran menjadi kunci keberhasilan ini. Maka dari itu, tingkat kepercayaan publik tetap terjaga dengan sangat baik.

Selain itu, masyarakat memberikan rapor hijau bagi sektor pendidikan. Langkah tegas KDM melarang study tour dan memberlakukan jam malam dinilai sangat efektif.

Kebijakan ini terbukti memperbaiki kedisiplinan generasi muda Jabar secara signifikan.

Pemerataan Infrastruktur dan Efisiensi Fiskal

Sementara itu, kepuasan publik juga mengalir pada sektor infrastruktur. Pemprov Jabar sukses memperbaiki ratusan kilometer jalan dan memasang listrik gratis.

Warga kurang mampu merasakan langsung manfaat dari program penerangan jalan umum ini.

Meskipun pusat sedang memperketat anggaran, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berhasil melakukan realokasi belanja.

Ia mengalihkan anggaran kurang penting untuk kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dalam situasi fiskal yang sulit.

“Ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,8 persen pada tahun 2025. Angka ini melampaui rata-rata nasional,” jelas Burhanudin di Bandung, Senin (16/2/2026).

Hal ini menandakan performa ekonomi Jabar tetap tangguh dan positif.

Apresiasi Pakar dan Fokus Kedepan

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Unpad Firman Manan memuji hasil kerja Pemprov Jabar.

Warga merasakan langsung manfaat kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Maka dari itu, kebijakan KDM dianggap tepat sasaran dan membumi.

Di sisi lain, Ketua Umum Persepi Djayadi Hanan mengingatkan pemerintah agar menjaga ritme kerja. Konsistensi menjaga substansi kinerja sangat penting agar kepuasan warga tidak menurun.

Nantinya, tantangan utama adalah mempertahankan kualitas pelayanan di tahun-tahun berikutnya.

Pada akhirnya, keberhasilan meraih predikat provinsi terbaik dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) 2025 memperkuat posisi KDM.

Sinergi kebijakan tegas dan keberpihakan pada rakyat kecil akan terus membawa kemajuan bagi Jawa Barat. (Din)

Posting Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Raih Kepuasan 95,5 Persen ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Keputusan strategis ini lahir dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) III yang berlangsung khidmat di Kabupaten Indramayu, Sabtu (14/2/2026).

Oleh karena itu, tokoh yang akrab dengan sapaan Uda Herman ini akan menakhodai organisasi alumni HMI tersebut di sisa masa kepengurusan.

Sebelumnya, mekanisme kepemimpinan kolektif ini menetapkan Uda Herman untuk menggantikan posisi Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.

Konsolidasi Strategis Menuju Muswil 2026

Selain itu, Rakorwil III yang mengusung tema “KAHMI Jabar Istimewa Road to Indonesia Emas” ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi internal dan eksternal yang masif.

Maka dari itu, ratusan delegasi dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat hadir untuk merumuskan langkah-langkah organisasi menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) pada Mei atau Juni 2026 mendatang.

Dalam jalannya sidang pleno, Uda Herman mengungkapkan bahwa setiap perwakilan daerah telah memaparkan problematika lokal mereka.

Nantinya, berbagai persoalan tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis di tingkat provinsi maupun nasional.

Lebih lanjut, MW KAHMI Jawa Barat telah menyusun poin-poin krusial untuk mempercepat pembangunan di sektor pendidikan, ekonomi, sosial, hingga ketahanan pangan.

Kawal Kebijakan dan Dukung Gubernur Jawa Barat

Sementara itu, Uda Herman menekankan pentingnya peran intelektual alumni HMI dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Dengan demikian, KAHMI berkomitmen penuh untuk mendukung serta membantu kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat.

“Kami memandang hal ini sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk terus mengawal dan menyukseskan kebijakan Gubernur Jawa Barat,” tegas Herman.

Terlebih lagi, dukungan ini terasa semakin kuat karena Gubernur Jawa Barat saat ini merupakan salah satu kader terbaik alumni HMI.

Guna memperkokoh sinergi tersebut, Uda Herman berencana melakukan tur konsolidasi rutin ke seluruh pengurus daerah di pelosok Jawa Barat.

Pada akhirnya, melalui kepemimpinan baru ini, MW KAHMI Jawa Barat berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret bagi kemajuan masyarakat.

Sinergi antara kaum intelektual dan pemerintah daerah diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih sejahtera. (Din)

Posting Pimpin MW KAHMI Jawa Barat, Suherman Saleh Siap Akselerasi Pembangunan Daerah ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam pernyataan sikap resminya pada Minggu (18/1/2026), HMI menegaskan bahwa Pilkada bukan sekadar urusan administrasi. Lebih dari itu, Pilkada merupakan hak politik mutlak bagi setiap warga negara untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung.

“Pilkada menyangkut hak politik warga negara untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana, Minggu (18/1/2026).

Waspadai Potensi Transaksi Politik Elitis

Ketua Bidang Polhudemham HMI Cabang Purwakarta, Riyadh Rifaldi Rizkuloh, turut memberikan sorotan tajam. Menurut Riyadh, wacana Pilkada DPRD Purwakarta memerlukan kajian kritis dan transparansi penuh di hadapan publik agar tidak merugikan rakyat.

“Kami menilai ruang partisipasi rakyat akan menyempit drastis jika mekanisme pemilihan kembali ke tangan legislatif,” tegas Riyadh.

HMI menganalisis bahwa sistem pemilihan tidak langsung berisiko besar membuka ruang transaksi politik di tingkat elite.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menjauhkan proses kepemimpinan dari prinsip akuntabilitas dan demokrasi yang seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Tiga Poin Utama Tuntutan HMI Purwakarta

Merespons dinamika politik yang berkembang, HMI Cabang Purwakarta merumuskan tiga poin utama dalam pernyataan sikap mereka:

1. Menolak Tegas: Segala upaya yang berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah.

2. Desak Transparansi: Menuntut setiap perubahan sistem Pilkada melibatkan partisipasi publik yang luas, terbuka, dan transparan.

3. Kawal Demokrasi: Mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi lokal agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Ketua Umum HMI Purwakarta yang akrab disapa Abet itu menegaskan, kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun.

Pihaknya berkomitmen untuk tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi, khususnya di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Singkatnya, kepemimpinan daerah yang berkualitas hanya bisa lahir dari mandat langsung rakyat.

Alhasil, kepercayaan publik menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah daerah dalam sistem negara hukum yang demokratis.

Pada akhirnya, kedaulatan rakyat adalah harga mati yang harus dijaga dari keputusan tertutup segelintir elite politik.

Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat luas, demokrasi di Purwakarta terancam kehilangan maknanya. (Din)

Posting Nyatakan Sikap! HMI Cabang Purwakarta Menolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Aceng menilai gagasan Pilkada Lewat DPRD tersebut bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah mundur dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Bahkan, ia menyebut wacana ini sebagai bentuk nyata perampasan kedaulatan rakyat yang selama ini telah berjalan dengan sistem pemilihan langsung.

Pernyataan tersebut ia sampaikan di sela-sela peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-53 PPP di Kantor DPC PPP Kabupaten Purwakarta, Minggu (4/1/2026). Tentu saja, sikap ini mencerminkan kegelisahan kader partai terhadap masa depan hak politik masyarakat daerah.

Elite DPRD Bukan Penentu Masa Depan Rakyat

Pria yang akrab disapa Kang Aceng ini menegaskan bahwa menyerahkan kewenangan Pilkada kepada legislatif akan mempersempit ruang gerak masyarakat. Oleh karena itu, publik tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menentukan sosok pemimpin yang benar-benar mereka kenal dan uji integritasnya.

“Rakyat kehilangan kesempatan untuk menilai calon pemimpinnya jika penentunya hanya segelintir elite di DPRD. Singkatnya, jika Pilkada kembali ke tangan dewan, ini adalah kemunduran demokrasi yang sangat nyata,” tegas Aceng.

Ia juga menambahkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung selama ini tidak boleh menjadi pembenaran untuk mencabut hak pilih warga. Sebaliknya, pemerintah dan DPR seharusnya fokus pada perbaikan sistem, bukan mengubah mekanisme inti demokrasi.

Solusi Pembenahan, Bukan Kembali ke Masa Lalu

Menurutnya, regulasi yang lemah dan biaya politik yang tinggi merupakan masalah utama yang harus segera mendapat solusi. Maka dari itu, penguatan integritas penyelenggara pemilu menjadi hal yang jauh lebih mendesak daripada menarik kembali demokrasi ke pola masa lalu.

Lebih lanjut, Kang Aceng memastikan bahwa PPP secara ideologis tetap konsisten menjaga kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, saat ini PPP belum memiliki keterwakilan di DPR RI, namun prinsip menjaga demokrasi langsung tetap menjadi harga mati bagi partai berlambang Ka’bah tersebut.

“Demokrasi tidak boleh jatuh ke tangan segelintir orang karena kekuasaan sejatinya tetap berada di genggaman rakyat,” pungkasnya.

Pada akhirnya, PPP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal agar hak pilih langsung tetap terjaga di masa depan. (Din)

Posting Langkah Mundur! Wakil Ketua Bidang Pemenangan DPC PPP Purwakarta Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Ketua Bidang PTKK HMI Purwakarta, Dzikri Baehaki atau Dzarot, mengkritik tajam pernyataan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Dias Rukmana Praja. Tentu saja, HMI melihat dukungan legislatif terhadap Pilkada tidak langsung ini berisiko mengubur substansi kedaulatan rakyat hasil perjuangan era reformasi.

Dzarot menilai alasan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi kelembagaan yang Dias sampaikan memerlukan kajian kritis yang mendalam. Sebab, pendekatan tersebut hanya mementingkan sisi ekonomi dan mengabaikan nilai investasi politik jangka panjang bagi rakyat.

“Kami menilai argumen efisiensi biaya dalam Pilkada tidak langsung sangat reduktif. Masyarakat jangan memandang demokrasi hanya sebagai beban biaya, melainkan instrumen penting yang menjamin legitimasi serta partisipasi publik,” tegas Dzarot pada Sabtu (3/1/2026).

Soroti Distorsi Mandat Konstitusional

Lebih lanjut, Dzarot menjelaskan bahwa kelemahan penegakan hukum dan maraknya politik uang menjadi penyebab utama tingginya biaya Pilkada langsung. Sebaliknya, akar masalah tersebut bukan berasal dari mekanisme pemilihan oleh rakyat itu sendiri.

Maka dari itu, HMI mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi sistem pemilu daripada menarik kembali hak politik warga negara. Dzarot berpendapat bahwa penafsiran Pilkada tidak langsung berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 telah mengabaikan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

“Prinsip demokratis mewajibkan rakyat memilih langsung pemilik kedaulatan mereka. Oleh karena itu, jika DPRD mengambil alih peran pemilih, maka legitimasi kepala daerah akan menjadi elitis dan sangat lemah,” tuturnya.

Selain itu, Dzarot memperingatkan munculnya potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Jika DPRD berperan ganda sebagai pemilih sekaligus pengawas, maka patronase dan transaksi kekuasaan akan mengancam prinsip checks and balances.

Ancaman Nyata bagi Demokrasi Lokal

Secara empiris, mekanisme Pilkada langsung selama ini berhasil membuka ruang bagi pemimpin alternatif untuk muncul di luar kendali oligarki partai. Namun, pengembalian mekanisme ke DPRD justru akan mempersempit ruang kompetisi politik tersebut.

“Langkah ini berpotensi memperkuat dominasi elite politik dan menghancurkan akuntabilitas kepala daerah kepada konstituennya,” tambah Dzarot. Dengan demikian, ia menilai dukungan terhadap Pilkada tidak langsung hanya bertujuan menjaga stabilitas elite semata.

Sebagai penutup, HMI Purwakarta meminta agar DPRD berhenti melemparkan wacana yang memicu polemik di tengah masyarakat. Sebaliknya, para wakil rakyat harus lebih fokus mengawal isu-isu lokal serta membentuk peraturan daerah yang pro-rakyat sesuai dengan mandat utama mereka. (Din)

Posting HMI Purwakarta Kritik Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: Jangan Rampas Kedaulatan Rakyat! ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Agenda silaturahmi ini sebenarnya telah masuk dalam jadwal saat Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Barat 2025. Namun, pria yang akrab dengan sapaan KDM ini harus mengunjungi lokasi bencana di Aceh sehingga rencana tersebut sempat tertunda. Meski demikian, penundaan itu tidak menyurutkan semangat kedua belah pihak untuk bersinergi.

Kesamaan Visi Sektor Pertanian dan Kehutanan

KDM menegaskan bahwa dirinya dan PDI Perjuangan memiliki keselarasan visi yang sangat kuat. Keduanya memberikan perhatian khusus pada upaya membela sektor pertanian dan kehutanan. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, KDM secara konsisten mewujudkan ide dan gagasan Bung Karno demi kesejahteraan rakyat.

“Saya memiliki kedekatan emosional dengan Bung Karno. Begitu juga dengan Pak Ono Surono saat kami masih bersama di Komisi IV DPR RI. Kami memiliki orientasi yang sama, yakni membela petani dan menjaga hutan,” ujar KDM.

Dalam kolaborasi Dedi Mulyadi dan PDIP Jabar ini, KDM mengapresiasi dukungan moral dari Ono Surono. Ketua DPD PDIP Jabar tersebut terus memberi semangat meski pendapatan dalam APBD 2026 sedang menurun. Tantangan fiskal ini muncul akibat dana bagi hasil tahun 2024 dan 2025 yang belum terbayar sepenuhnya.

PDIP Jabar Siap Kawal Visi Jabar Istimewa

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut komunikasi ini sebagai langkah penting untuk menjalin kerja sama antara gubernur dan DPRD Jabar. Walaupun PDIP tidak mengusung KDM pada pemilihan gubernur lalu, kedua pihak sepakat bekerja sama demi kepentingan warga. Komitmen ini mempertegas bentuk nyata kolaborasi Dedi Mulyadi dan PDIP Jabar.

“Kami sepakat mengawal Visi Jabar Istimewa dengan slogan Lembur Diurus Kota Ditata. PDI Perjuangan siap menjadi garda terdepan untuk memastikan visi ini berjalan sukses,” tegas Ono Surono.

Ono menambahkan, program PDIP hasil Konferda memiliki banyak kesamaan dengan program kerja Pemprov Jabar. Fokus kerja sama mereka mencakup pengendalian alih fungsi lahan, penanganan kebencanaan, hingga penguatan budaya dan toleransi. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas dan kemajuan Jawa Barat di masa depan. (Din)

Posting Kolaborasi Dedi Mulyadi dan PDIP Jabar Kawal Jabar Istimewa ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dias mengibaratkan hubungan kedua lembaga tersebut bak roda dan poros yang saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Pernyataan terkait Pilkada Dipilih DPRD ini ia sampaikan dalam forum bincang politik akhir tahun bersama awak media pada Rabu (31/12/2025).

Efisiensi Anggaran dan Mandat Konstitusi

Politisi muda Partai Golkar ini menyoroti tingginya biaya pelaksanaan Pilkada langsung. Dias berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya mengalihkan anggaran besar tersebut ke sektor pembangunan yang lebih menyentuh rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Partai Golkar di Purwakarta mendukung penuh keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Kami sepakat bahwa DPRD sebaiknya memilih kepala daerah pada Pilkada mendatang demi efisiensi anggaran,” tegas Dias yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Purwakarta.

Dias menjelaskan bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi DPRD. Legislatif bertugas mengawasi amanat rakyat, menyusun kebijakan daerah, serta mengoordinasikan rencana pembangunan yang selaras dengan mandat kepala daerah.

Peran Strategis Legislatif dalam Proses Pilkada

Dias merinci proses teknis apabila Pilkada berlangsung melalui DPRD. Sebelum pemilihan, dewan menyusun peraturan daerah (Perda) mengenai tata cara pemilihan dan mengawasi kesiapan infrastruktur daerah. Selama proses berjalan, DPRD wajib menjaga netralitas dan ketertiban demokrasi.

“Setelah melantik kepala daerah terpilih, DPRD berperan sebagai mitra kerja sekaligus pengawas. Sinergi ini menjadi kunci sukses pembangunan karena legislatif harus menyetujui semua kebijakan dan anggaran melalui musyawarah mufakat,” tambahnya.

Menjawab Tantangan Konflik Kepentingan

Meski mendukung wacana tersebut, Dias mengakui adanya tantangan besar, terutama potensi munculnya konflik kepentingan. Risiko ini mengancam objektivitas pengawasan jika anggota DPRD memiliki kedekatan personal dengan kepala daerah pilihan mereka.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan empat langkah strategis:

• Meningkatkan kapasitas anggota DPRD mengenai tata kelola pemerintahan pasca-Pilkada.

• Menerapkan mekanisme pengawasan yang transparan serta akuntabel.

• Menegakkan disiplin keras bagi anggota dewan yang melanggar aturan.

• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi kerja sama eksekutif dan legislatif.

Implementasi Sila Ke-4 Pancasila

Menutup pernyataannya, Dias menegaskan bahwa sinergi yang harmonis antara kepala daerah dan DPRD akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, mekanisme ini merupakan penjabaran nyata dari Sila ke-4 Pancasila yang mengedepankan permusyawaratan dan perwakilan.

“Sinergi konstruktif ini akan memajukan daerah. Kita harus mewujudkan kedaulatan rakyat melalui hikmat kebijaksanaan agar pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel,” pungkas Dias Rukmana Praja. (Din)

Posting Sebut Lebih Efisien, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Dukung Pilkada Kembali Dipilih Legislatif ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

KPU Purwakarta mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan data pemilih tersebut. Faktor demografi dan migrasi penduduk memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ini.

Penyebab Kenaikan Jumlah Pemilih Purwakarta

KPU Purwakarta merilis keterangan resmi mengenai kenaikan ini. Jumlah Pemilih Purwakarta Naik hingga mencapai 770 ribu lebih karena dua poin utama:

• Pemilih Pemula: Warga Purwakarta bertambah usia hingga genap 17 tahun. Mereka pun memenuhi syarat sebagai pemilih pada periode pencatatan.

• Migrasi Masuk: Warga dari luar Purwakarta semakin banyak. Mereka berpindah domisili secara resmi dan tercatat sebagai penduduk Purwakarta.

KPU menegaskan, meskipun terjadi kenaikan, mereka telah memvalidasi semua data. KPU melakukan validasi untuk memastikan setiap data akurat. Validasi ini juga meminimalisasi potensi data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Implikasi Logistik Pemilu

Peningkatan jumlah pemilih ini langsung berimplikasi pada persiapan Pemilu mendatang. KPU Purwakarta harus memastikan ketersediaan logistik dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencukupi.

Setiap kenaikan data pemilih memerlukan alokasi surat suara dan petugas yang proporsional. Oleh karena itu, KPU menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Mereka bekerja sama untuk memperbarui data secara berkala dan akurat. (Din)

Posting Data KPU: Jumlah Pemilih Purwakarta Naik Signifikan, Tembus 770 Ribu Orang ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.