Pemerintah mengambil langkah korektif ini untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, langkah ini bertujuan melindungi hak pendidikan peserta didik agar tidak bermasalah di masa depan.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto, menyatakan bahwa Pemprov bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pendidikan selaras dengan aturan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Konferensi Pers di Kantor DPMPTSP Jabar, Kota Bandung, Kamis (12/3/2026).

“Pemprov Jabar berkomitmen memastikan seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan yang baik, aman, serta memiliki kepastian hukum,” ujar Purwanto.

Masalah PBG Picu Evaluasi Perizinan

Faktanya, pembatalan izin SMK IDN Bogor itu terlihat dari proses evaluasi menemukan kekurangan pada aspek dasar legalitas perizinan sekolah tersebut.

Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa pembatalan izin bertujuan memverifikasi kelayakan sarana pendidikan. Tim ahli melakukan pengecekan melalui prosedur yang benar.

Oleh sebab itu, pemerintah menyoroti ketiadaan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dokumen ini menjadi syarat mutlak dalam penerbitan izin pendirian sekolah. Penyelenggara sekolah kini wajib melengkapi kembali tahapan perizinan meliputi:

• Kesesuaian Tata Ruang (ITR).
• Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
• Perolehan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pemerintah Siap Fasilitasi Perbaikan Administrasi

Selanjutnya, Pemprov Jabar tetap mendampingi pihak sekolah dalam proses ini.

Kepala Biro Hukum dan HAM Jabar, Yogi Gautama Jaelani, menegaskan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi perbaikan administrasi secara kooperatif. Hal ini demi kepentingan masa depan para siswa.

Menariknya, pemerintah menjamin proses belajar mengajar tetap berlangsung selama masa transisi.

Disdik Jabar telah menyiapkan skema pengalihan sementara ke sekolah lain. Tujuannya agar tidak ada satu pun siswa yang kehilangan waktu belajar akibat kendala administrasi ini.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat administrasi. Kami ingin sekolah beroperasi kembali dengan dasar hukum kuat,” jelas Yogi.

Cegah Potensi Masalah Ijazah di Masa Depan

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menambahkan bahwa langkah korektif ini bersifat preventif.

Ia mengungkapkan adanya proses hukum yang sedang berjalan terkait perizinan sekolah tersebut. Maka, pemerintah memandang penyesuaian izin ini sebagai hal yang sangat mendesak.

Tujuan akhirnya adalah melindungi masa depan siswa, terutama terkait keabsahan ijazah.

Tanpa dasar hukum kuat, ijazah siswa berpotensi tidak diakui di kemudian hari. Hal tersebut tentu akan merugikan lulusan saat melamar kerja atau melanjutkan studi.

“Pemprov Jabar ingin memastikan siswa memperoleh ijazah sah dengan kekuatan hukum jelas,” tegas Jutek Bongso.

Akhirnya, sinergi antara ketegasan pemerintah dan kepatuhan sekolah akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat.

Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman saat menitipkan pendidikan anak-anak mereka di institusi formal. (Din)

Posting Pemprov Jabar Tegaskan Pembatalan Izin SMK IDN Bogor Sebagai Langkah Korektif ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto, menegaskan bahwa pihaknya menjadikan perlindungan hak pendidikan para siswa sebagai prioritas utama yang tidak boleh terabaikan.

Pemerintah memberikan jaminan bahwa seluruh peserta didik tetap akan mendapatkan akses pendidikan layak serta hak administratif yang sah secara hukum.

Langkah strategis ini bertujuan agar persoalan legalitas institusi tidak mengganggu masa depan para siswa.

“Pemprov Jabar memastikan seluruh siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh hak administratif pendidikan secara sah,” tegas Purwanto dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Cacat Substansi Dokumen Sebabkan Izin SMK IDN Bogor Dibatalkan

Faktanya, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188/Kep.17-DPMPTSP/2026 tertanggal 19 Januari 2026 menjadi dasar kuat pembatalan izin operasional sekolah tersebut.

Purwanto menjelaskan bahwa tim evaluasi menemukan cacat substansi serta ketidaksesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah menetapkan Izin SMK IDN Bogor Dibatalkan secara resmi.

Oleh sebab itu, Disdik Jabar bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan Biro Hukum dan HAM Jabar telah menempuh langkah koordinasi sejak tahun 2025.

Sinergi ini bertujuan agar proses penanganan masalah berjalan sesuai koridor hukum tanpa mengorbankan kepentingan peserta didik sedikit pun.

Skema Pengalihan Siswa Pasca Izin SMK IDN Dibatalkan

Selanjutnya, sebuah rapat koordinasi pada 21 Januari 2026 menelurkan sejumlah poin kesepakatan strategis.

Fokus utamanya adalah memindahkan para siswa ke satuan pendidikan lain yang memiliki legalitas jelas sebagai dampak langsung dari Izin SMK IDN Bogor Dibatalkan.

Berikut adalah poin-poin penting dalam penanganan siswa:

• Menuntaskan Masalah Hukum: Pihak sekolah wajib menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang melilit institusi mereka.

• Memfasilitasi Mutasi Siswa: Seluruh siswa akan berpindah ke sekolah yang telah mengantongi izin operasional sah.

• Tanggung Jawab Penyelenggara: Penyelenggara sekolah asal memegang tanggung jawab penuh untuk mengawal proses pengalihan siswa.

• Mengurus Ulang Perizinan: Pihak sekolah wajib menempuh prosedur perizinan dari awal jika berniat mengoperasikan kembali sekolah tersebut.

Pengawasan Ketat dan Jaminan Ijazah Sah

Menariknya, Disdik Jabar memimpin langsung pengawasan proses mutasi ini agar berjalan tertib dan transparan.

Purwanto mengingatkan bahwa siswa harus menerima ijazah yang sah secara administratif melalui sekolah yang memiliki izin valid.

Hal ini menjadi krusial untuk mencegah kerugian jangka panjang bagi siswa setelah Izin SMK IDN di Kabupaten Bogor resmi dibatalkan.

“Dinas Pendidikan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar proses pengalihan siswa berlangsung dengan baik sehingga hak-hak peserta didik tetap terpenuhi,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Jabar tetap memberikan ruang bagi pihak yang berkeberatan untuk menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang tersedia.

Namun, pemerintah mendorong semua pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak dengan tetap menempatkan kepentingan siswa di atas segalanya.

Akhirnya, langkah tegas ini memberikan edukasi berharga bagi seluruh penyelenggara pendidikan agar selalu mematuhi standar perizinan.

Dengan demikian, kualitas dan legalitas pendidikan di Jawa Barat tetap terjaga demi menyongsong masa depan generasi muda yang lebih cerah. (Din)

Posting Izin SMK IDN Bogor Dibatalkan, Disdik Jabar Jamin Hak Pendidikan dan Ijazah Siswa Tetap Aman ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Melalui Rapat Uji Publik di Aula Dewi Sartika, Selasa (3/3/2026), pemerintah mengumumkan sejumlah perubahan besar pada skema seleksi tahun ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Jabar, Deden Saepul Hidayat, menegaskan bahwa Aturan SPMB Jabar 2026 kini mengedepankan objektivitas melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Nantinya, komponen TKA ini akan bersanding dengan nilai rapor dalam menentukan kelulusan calon siswa ke jenjang SMA/SMK negeri.

“Kami berencana memperbesar bobot TKA secara bertahap. Kebijakan ini bertujuan menjaga objektivitas seleksi sekaligus mencegah manipulasi nilai rapor di lapangan,” ujar Deden.

Filosofi Baru: Jaminan Nol Anak Putus Sekolah

Menariknya, Disdik Jabar tidak lagi mencantumkan Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) sebagai program khusus.

Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadikan esensi PAPS sebagai filosofi dasar dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Faktanya, pemerintah berkomitmen penuh agar tidak ada anak di Jawa Barat yang kehilangan hak pendidikan.

Oleh sebab itu, Disdik Jabar memperkuat jalur afirmasi bagi kelompok rentan, termasuk anak panti asuhan atau mereka yang berstatus “anak negara”.

Deden meminta pihak terkait segera mengajukan data anak negara tersebut. Tujuannya, agar pemerintah dapat memfasilitasi hak pendidikan mereka tepat waktu.

Aplikasi Digital untuk Pemetaan Minat Siswa

Selain itu, Disdik Jabar memanfaatkan aplikasi digital hasil pengembangan UPTD Tikomdik untuk mengantisipasi kepadatan siswa.

Program pendataan ini menyasar minimal 98 persen siswa kelas IX SMP/MTs di seluruh wilayah Jawa Barat.

Selanjutnya, pemerintah akan menggunakan hasil survei tersebut sebagai peta jalan distribusi siswa ke berbagai jenjang sekolah.

Jika daya tampung negeri terbatas, pemerintah telah menyiapkan skema kolaborasi dengan sekolah swasta.

Sebagai solusi pemerataan, Disdik Jabar juga memberikan pengecualian jumlah siswa per rombongan belajar (rombel).

Wilayah yang minim sekolah kini boleh memiliki lebih dari 36 siswa per rombel agar akses pendidikan tetap terjaga.

Transparansi Lahan dan Administrasi Sekolah

Di sisi lain, isu administratif lahan sekolah menjadi fokus utama dalam Aturan SPMB Jabar 2026. Mengingat banyak sekolah berdiri di atas lahan instansi lain, pemerintah mendorong kerja sama pemanfaatan lahan secara legal.

Langkah ini sangat penting agar persoalan hukum tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Jabar, Iis Rostiasih, menambahkan bahwa uji publik ini melibatkan seluruh jajaran internal dan eksternal.

Sinergi antara pengawas hingga kepala sekolah menjadi kunci utama transparansi program.

Pada akhirnya, Deden Saepul Hidayat berharap semua pihak mencermati petunjuk teknis yang ada.

Sebab, pemahaman regulasi yang kuat akan menjamin kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat harus bersiap menghadapi seleksi akademik yang lebih kompetitif demi mewujudkan sistem pendidikan Jabar yang lebih berkualitas. (Din)

Posting Seleksi Masuk Sekolah Lebih Ketat, Aturan SPMB Jabar 2026 Fokus pada Tes Akademik ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Ferri Anggrianto, S.E., memimpin langsung rombongan legislator tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Sadiyah, M.Pd, menyambut hangat kedatangan mereka di Ruang Rapim Mandalawangi untuk berbagi rahasia sukses pengelolaan pendidikan berbasis nilai lokal.

Kupas Tuntas Strategi Penguatan Karakter dan Kualitas Guru

Saat pertemuan berlangsung, Kadisdik Sadiyah memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang menjadi pilar utama keberhasilan Purwakarta.

Secara khusus, fokus pemaparannya mencakup cara memperkuat karakter peserta didik sekaligus langkah konsisten pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.

Faktanya, paparan komprehensif ini memicu diskusi yang sangat dinamis antar kedua pihak.

Selain itu, para legislator asal Jawa Tengah tersebut tampak antusias menggali detail teknis mengenai penerapan kurikulum karakter di sekolah-sekolah wilayah Purwakarta.

Apresiasi “Wow” dari Legislator Jawa Tengah

Selanjutnya, rombongan dari Brebes memberikan apresiasi setinggi langit terhadap berbagai inovasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Mereka menilai komitmen kuat pemerintah daerah sangat terasa melalui langkah-langkah konkret yang Kadisdik sampaikan dalam forum tersebut.

Bahkan, Ferri Anggrianto secara terbuka menyatakan kekagumannya setelah melihat keberhasilan program tersebut di lapangan.

Menurutnya, sistem ini memberikan sudut pandang baru yang sangat segar bagi dunia pendidikan nasional.

“Wow! Penjelasan ini benar-benar memberikan perspektif baru bagi kami. Oleh karena itu, kami ingin segera menerapkan inovasi pendidikan karakter Purwakarta ini di daerah kami juga,” ungkap Ferri dengan penuh semangat.

Sinergi Antar-Daerah Demi Kemajuan Pendidikan Nasional

Selain menjadi sarana bertukar pengalaman, kunker ini juga bertujuan mempererat sinergi antar-pemerintah daerah.

Melalui praktik baik (best practice) yang sudah teruji, kedua daerah ini berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Menariknya, di penghujung acara, Ferri Anggrianto menyatakan rencana untuk kembali berkunjung ke Purwakarta.

Sebab, ia ingin meninjau langsung aktivitas siswa di lingkungan sekolah agar memperoleh gambaran operasional yang lebih mendalam.

Hasilnya, rombongan merasa puas mendapatkan referensi berharga sebagai bahan kebijakan pendidikan di Kabupaten Brebes nantinya.

Harapannya, transformasi pendidikan berbasis karakter ini dapat terus meluas dan menginspirasi wilayah lain di seluruh tanah air.

Dengan demikian, keberhasilan Disdik Purwakarta dalam menjaga identitas pendidikan yang unik semakin mendapat pengakuan luas.

Pada akhirnya, sistem ini terbukti menjadi model pembelajaran masa depan yang sangat tangguh. (Din)

Posting Sistem Pendidikan Karakter Purwakarta Pikat DPRD Brebes, Siap Diadopsi Jadi Model Pembelajaran ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, Wapres memantau langsung pelatihan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) dan robotik guna memastikan santri melek teknologi AI sejak dini.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah fokus pada penguatan SDM unggul serta penyediaan pendidikan teknologi yang inklusif, termasuk bagi lingkungan pesantren di Jawa Barat.

Inovasi Robotik Santri: Dari Otomasi Wudhu hingga Robot Sumo

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menyaksikan berbagai hasil karya robotik garapan para santri.

Ternyata, para santri mampu menciptakan alat yang aplikatif bagi kehidupan religi dan kompetisi digital.

Beberapa proyek yang menarik perhatian Wapres antara lain:

• Robot Wudhu Otomatis: Sistem pengalir air otomatis untuk efisiensi ibadah.

• Robot Bipedal: Unit robot yang mampu berjalan dengan dua kaki.

• Robot Kompetisi: Robot jenis sumo dan robot pemain bola untuk ajang perlombaan.

“Kami melihat langsung para murid belajar membuat robot dan mendalami AI. Meskipun masih tahap dasar, potensi pengembangannya sangat besar untuk diikutkan dalam kompetisi tahunan,” ujar Gibran.

Pentingnya Polisi Pikir Komputasional bagi Santriwati

Selain meninjau proyek fisik, Gibran juga menyambangi barisan santriwati yang tengah mempelajari perangkat digital berbasis AI.

Ia menekankan bahwa penguasaan teknologi saat ini menjadi syarat mutlak untuk mendampingi bekal akhlak yang kuat.

“Santri yang akhlaknya baik dan pandai mengaji itu luar biasa. Namun, akan jauh lebih hebat jika mereka juga menguasai teknologi terkini. Oleh karena itu, saya tidak ingin santri di pondok ini ketinggalan zaman,” tegas Wapres.

Gibran menjelaskan terkait santri melek teknologi AI ini, bahwa pengenalan coding dan AI bukan sekadar mencetak programmer.

Pasalnya, inti dari pembelajaran ini adalah melatih pola pikir kritis (critical thinking) dan berpikir komputasional (computational thinking) untuk menghadapi persaingan global yang kian ketat.

Pesan untuk Guru: Jangan Kalah Cepat dari Murid

Menariknya, Wapres tidak hanya memberikan motivasi kepada siswa, tetapi juga menitipkan pesan penting bagi para tenaga pendidik.

Mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital, guru dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan mereka secara konsisten.

“Perkembangan teknologi bergerak sangat cepat. Maka dari itu, para guru jangan sampai tertinggal pengetahuannya dari para murid,” pesan Gibran.

Akhirnya, kunjungan ini mempertegas bahwa pesantren kini menjadi garda depan dalam mencetak generasi religius yang kompetitif di bidang teknologi.

Dengan demikian, visi transformasi digital yang inklusif di Jawa Barat diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Din)

Posting Padukan Akhlak dan Inovasi, Wapres Gibran Dorong Santri Melek Teknologi AI dan Robotik ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Keputusan ini mempertegas bahwa lahan sekolah bersejarah tersebut merupakan aset sah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Berdasarkan data sistem e-court dengan Nomor Perkara 82 K/TUN/2026, majelis hakim memutus perkara ini pada Senin (2/3/2026).

Dalam putusan tersebut, hakim secara tegas menyatakan “tolak kasasi”, yang berarti posisi hukum Pemprov Jabar kini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kepastian Hukum Aset Negara

Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Yogi Gautama Jaelani, menyambut baik putusan tertinggi tersebut. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Bandung juga telah memenangkan pihak Pemprov Jabar.

Meskipun PLK menempuh upaya hukum terakhir melalui kasasi, MA tetap menguatkan keputusan pengadilan tingkat sebelumnya.

“Secara hukum, sengketa lahan SMAN 1 Bandung dengan PLK sudah selesai. Kami kini fokus memonitor proses lain yang sedang berjalan, termasuk pembatalan badan hukum mereka di PTUN Jakarta,” ujar Yogi, Selasa (3/3/2026).

Selain itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pendidikan untuk penataan aset lebih lanjut.

Melalui langkah ini, pemerintah ingin memastikan seluruh aset negara terdata dan terlindungi secara administrasi.

Fokus pada Layanan Pendidikan yang Kondusif

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto, menegaskan bahwa kepastian hukum ini adalah kabar baik bagi dunia pendidikan.

Tentu saja, hal yang paling utama adalah menjamin kenyamanan 1.200 lebih siswa yang menempuh studi di sekolah tersebut.

“Kami sangat bersyukur. Setelah adanya kepastian hukum yang jelas, seluruh warga sekolah kini dapat fokus sepenuhnya pada layanan pendidikan tanpa perlu merasa khawatir lagi,” tegas Purwanto.

Oleh karena itu, Kadisdik berkomitmen untuk terus menjaga aset negara dan memprioritaskan hak belajar peserta didik.

Bahkan, ia menilai momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas fasilitas di SMAN 1 Bandung.

Kronologi Singkat Sengketa

Ternyata, perselisihan ini bermula dari klaim kepemilikan lahan oleh pihak PLK yang mengacu pada dokumen-dokumen lama. Namun, Pemprov Jabar berhasil membuktikan validitas kepemilikan aset tersebut di persidangan.

Maka dari itu, penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung menjadi penutup dari rangkaian drama hukum yang telah menyita perhatian publik selama beberapa tahun terakhir.

Akhirnya, dengan ditolaknya permohonan PLK, sengketa lahan SMAN 1 Bandung resmi dinyatakan berakhir.

Dengan demikian, status kepemilikan negara atas lahan di Jalan Ir. H. Juanda (Dago) tersebut kini tidak bisa diganggu gugat lagi oleh pihak manapun. (Din)

Posting Tok! MA Menangkan Pemprov Jabar Terkait Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, Wapres meninjau langsung Workshop AI Ready ASEAN di SMP Plus Muthahari, Kabupaten Bandung, Rabu (4/3/2026).

Sejalan dengan itu, kegiatan yang melibatkan 500 siswa ini bertujuan memperluas pemahaman dasar mengenai kecerdasan artifisial.

Melalui program ini, pemerintah membekali para pelajar agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.

Transformasi Digital dalam Literasi AI Pelajar ASEAN

Setelah meninjau lokasi, Wapres menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Fokus utamanya adalah menciptakan SDM unggul melalui percepatan transformasi digital dan pendidikan berbasis teknologi.

Oleh sebab itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya pengenalan teknologi sejak dini agar anak muda Indonesia kompetitif di kancah global.

Bahkan, pemerintah kini gencar memperkenalkan kurikulum robotik dan literasi AI peserta didik ASEAN ke berbagai sekolah di Jawa Barat.

“Kami fokus mengunjungi sekolah untuk mengenalkan AI dan pelajaran robotik. Tentu saja, hal ini melengkapi ekstrakurikuler e-sport yang sudah memiliki standar internasional,” ujar Gibran.

Etika Digital bagi Peserta Literasi AI Pelajar ASEAN

Meskipun AI menawarkan kemudahan belajar, Gibran mengingatkan para siswa mengenai batasan dan etika penggunaannya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi canggih harus selalu beriringan dengan pemahaman aturan main yang berlaku di dunia digital.

“Penggunaan AI memang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar. Namun, para siswa harus tetap memperhatikan etika agar pemanfaatan literasi AI pelajar ASEAN ini tetap memberikan dampak positif,” jelas Wapres.

Selain itu, Gibran memberikan apresiasi kepada ASEAN Foundation dan Google.org.

Sebab, dukungan lembaga internasional tersebut sangat vital dalam mempercepat distribusi literasi digital bagi pelajar di seluruh penjuru tanah air.

Dampak Lingkungan dalam Pengembangan Literasi AI Pelajar ASEAN

Menariknya, diskusi menjadi hangat saat seorang siswa, Mirza Ali Musyafa, melemparkan pertanyaan kritis mengenai dampak lingkungan dari teknologi AI.

Khususnya, Mirza menyoroti penggunaan sumber daya air yang masif pada operasional pusat data (data center).

Menanggapi hal tersebut, Gibran menegaskan bahwa kemajuan zaman selalu membawa konsekuensi terhadap alam.

Maka dari itu, tantangan pemerintah saat ini adalah mencari titik keseimbangan antara inovasi teknologi dan kelestarian ekosistem.

“Kita ingin teknologi AI berkembang luas, tetapi keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah terus mencari titik tengah agar kemajuan digital tidak merusak alam,” tambah Gibran.

Inovasi Masa Depan Lewat Literasi AI Pelajar ASEAN

Sementara itu, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Piti Srisangnam, menyatakan bahwa program ini membuka peluang setara bagi seluruh pelajar di Asia Tenggara. Melalui penguatan literasi AI, siswa tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga tumbuh menjadi inovator handal.

“Transformasi digital bukan sekadar soal perangkat keras. Melainkan, proses ini adalah cara menciptakan peluang bagi generasi muda untuk berinovasi secara bertanggung jawab,” pungkas Piti.

Akhirnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional diharapkan mampu mencetak talenta digital Jawa Barat yang tangguh.

Dengan demikian, visi Indonesia Emas 2045 melalui penguasaan teknologi tingkat tinggi dapat segera terwujud. (Din)

Posting Wapres Gibran dan Erwan Setiawan Tinjau Workshop Literasi AI Pelajar ASEAN di Bandung ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, Wapres meninjau langsung pelaksanaan ekstrakurikuler (ekskul) berbasis teknologi di SMP Santo Yusuf, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus mengasah kemampuan di bidang e-sport. Ia bahkan menantang para pelajar untuk berani terjun ke ajang perlombaan tingkat nasional.

“Terus kembangkan kemampuan kalian. Jangan hanya berhenti di level ekskul, tapi harus berani ikut lombanya,” ujar Gibran di hadapan para siswa.

Inovasi IoT dan AI Karya Siswa Jadi Sorotan

Selain menyaksikan antusiasme siswa memainkan gim Mobile Legends di aula sekolah, Wapres juga mengapresiasi karya inovatif berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI).

Beberapa karya siswa yang dipamerkan meliputi maket palang pintu kereta api otomatis hingga sistem penerangan jalan pintar.

Kepala SMP Santo Yusuf, Markus Edy Sulisman, menjelaskan bahwa sekolah telah mewadahi hobi gim siswa sejak dua tahun lalu.

Langkah ini terbukti efektif dalam menyalurkan talenta anak didik ke arah yang positif dan kompetitif.

“Banyak anak yang menyukai gim, maka kami wadahi hobi tersebut sebagai bagian dari pengembangan talenta mereka,” jelas Markus.

Hasilnya, ekskul ini telah menyumbangkan berbagai trofi dari kompetisi tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Syarat Kelulusan Berbasis Teknologi

Humas SMP Santo Yusuf, Didit Triono, menambahkan bahwa materi IoT bukan sekadar hobi, melainkan bagian wajib dalam mata pelajaran Teknik Informatika.

Pihak sekolah mewajibkan pembuatan proyek teknologi sebagai salah satu syarat kelulusan siswa.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah jemuran baju otomatis yang dilengkapi sensor hujan.

Selain itu, Satria, siswa kelas 9, menciptakan maket palang pintu kereta api otomatis sebagai solusi atas seringnya kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak dijaga.

“Banyak jalur kereta api di jalan kecil yang tidak memiliki penjaga. Semoga maket sensorik ini bisa menginspirasi pengembangan sistem keamanan yang lebih baik,” tutur Satria.

Kunjungan Berlanjut ke Kabupaten Bandung

Usai meninjau SMP Santo Yusuf, Wapres Gibran dan Wagub Erwan Setiawan melanjutkan agenda kerja mereka ke Kabupaten Bandung.

Rombongan menyambangi SMP Plus Muthahari dan Pondok Pesantren Baitul Arqom untuk memantau perkembangan pendidikan serupa di wilayah tersebut.

Dengan demikian, dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap ekskul e-sport sekolah Jabar serta literasi digital diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap bersaing di era industri 4.0. (Din)

Posting Dukung Talenta Digital, Wapres Gibran dan Wagub Erwan Setiawan Sambangi Ekskul E-Sport Sekolah Jabar di Bandung ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat bergerak cepat menyiapkan sejumlah solusi transportasi bagi para pelajar. Salah satu strategi utamanya adalah mengoptimalkan angkutan umum.

Selain itu, Disdik menerapkan skema angkutan berlangganan (abonemen) hasil kolaborasi antara sekolah dan orang tua.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Larang Siswa Bawa Motor: Adopsi Kesuksesan Purwakarta

Kadisdik Jabar Purwanto menjelaskan bahwa skema angkutan berlangganan menjadi solusi jitu bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.

Sebab, pola kolektif ini terbukti sangat efektif untuk menjangkau wilayah yang minim transportasi umum.

“Kami mengadopsi skema ini dari kesuksesan saat Pak Gubernur menjabat Bupati Purwakarta dahulu. Sekolah dan orang tua bisa berinisiatif menyediakan angkutan abonemen jika jumlah siswa mencukupi,” ungkap Purwanto, Kamis (26/2/2026).

Maka dari itu, Purwanto menekankan pentingnya kreativitas dan komitmen bersama dalam menjalankan program ini.

Ia mencontohkan keberhasilan pola serupa di Purwakarta yang menetapkan iuran sangat ringan, yakni hanya sekitar Rp10 ribu per siswa setiap bulannya.

Alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Melarang Siswa Membawa Motor: Fokus Keselamatan

Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi larang siswa bawa motor ini memiliki landasan filosofis pendidikan yang kuat di samping masalah transportasi.

Pasalnya, penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur sering memicu perilaku konsumtif akibat pengeluaran rutin untuk bahan bakar.

Lebih lanjut, faktor keselamatan menjadi alasan krusial di balik aturan ini. Faktanya, banyak siswa belum tertib berlalu lintas, seperti berkendara tanpa helm atau melanggar marka jalan.

Purwanto menegaskan bahwa sekolah harus membiasakan anak-anak menaati undang-undang sejak dini.

Mitigasi Geng Motor dan Kenakalan Remaja

Di sisi lain, Purwanto memaparkan bahwa akses kendaraan bermotor bagi anak sekolah sering menstimulasi perilaku negatif.

Hasilnya, risiko keterlibatan siswa dalam geng motor, aksi tawuran, hingga membolos saat jam pelajaran menjadi lebih tinggi.

“Kebijakan ini bertujuan menutup ruang bagi perilaku yang bertentangan dengan nilai pendidikan. Kami ingin para siswa lebih fokus pada pembelajaran dan pembentukan karakter positif,” tegasnya.

Pada akhirnya, Disdik Jabar akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan bus sekolah khusus pelajar.

Dengan demikian, ekosistem pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih aman dan disiplin berkat kebijakan larangan Gubernur Jabar terhadap siswa untuk tidak membawa motor ke sekolah. (Din)

Posting Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Larang Siswa Bawa Motor Mulai 2026 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Program ini merupakan ikhtiar kolektif untuk melestarikan bumi melalui pendidikan karakter berbasis nilai keimanan.

Oleh karena itu, Purwanto menegaskan bahwa Pesantren Ekologi bukan sekadar kegiatan seremonial belaka.

Sebaliknya, program ini menjadi undangan bagi seluruh elemen pendidikan untuk menyadari bahwa bumi adalah amanah yang harus terjaga bersama.

Hadapi Krisis Lingkungan dengan Kesadaran Dini

Selain itu, Kadisdik Jabar Purwanto menyoroti berbagai tantangan ekologi di Jawa Barat, mulai dari masalah sampah hingga pencemaran sungai.

Maka dari itu, kondisi tersebut menuntut peran aktif sekolah dalam membangun kesadaran hidup ekologis sejak usia dini.

“Pendidikan tidak cukup hanya transfer ilmu. Kita harus menumbuhkan empati dan tanggung jawab siswa sebagai perawat alam,” ujar Purwanto dalam sambutannya.

Terapkan Metode Pembelajaran Pancaniti

Selanjutnya, Pesantren Ekologi ini mengadopsi pendekatan Pancaniti yang meliputi tahapan niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, hingga niti sajati.

Dalam hal ini, Purwanto menjelaskan bahwa niti harti memulai kepedulian dari hati, sementara niti bukti mewujudkannya dalam aksi nyata.

Bahkan, ia mengibaratkan aksi menanam pohon sebagai investasi masa depan yang sangat berharga.

“Menanam pohon berarti menanam harapan bagi generasi mendatang. Ini adalah pesan bahwa kita memilih merawat, bukan merusak,” tegasnya.

Wujudkan Visi Karakter Pancawaluya

Di sisi lain, program ini berjalan selaras dengan visi Pendidikan Karakter Pancawaluya di Jawa Barat. Tujuannya adalah mencetak generasi yang cageur, bageur, bener, pinter, dan singer.

Oleh sebab itu, Purwanto berharap siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berani bertindak nyata untuk lingkungan.

Hasilnya, sejumlah aksi ekologi menjadi fokus utama dalam program tersebut. Siswa mulai belajar memilah sampah, mengurangi plastik, menghemat energi, hingga mengelola kompos di sekolah.

Oleh karena itu, Purwanto meminta guru menjadi teladan utama dalam perilaku ramah lingkungan.

Dorong Kemandirian Pangan Sekolah

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan Jawa Barat kini mendorong nilai ekologis sebagai nilai utama (core value) pendidikan karakter.

Faktanya, implementasi tersebut terlihat dari lingkungan sekolah yang asri, hijau, dan mandiri dalam mengelola sampah.

Oleh karena itu, Purwanto mengajak seluruh sekolah memanfaatkan lahan tersedia untuk menanam pohon dan tanaman pangan.

Dengan demikian, langkah ini diharapkan mampu mendukung spirit kedaulatan pangan sekaligus menjadi solusi krisis ekologi global.

“Semoga Pesantren Ekologi menjadi ruang tumbuh karakter yang kuat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam menjaga bumi,” pungkas Purwanto. (Din)

Posting Kadisdik Jabar Purwanto Ajak Siswa Rawat Bumi Lewat Pesantren Ekologi ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.