Saan Mustofa sendiri mengatakan bahwa nama Ilham Habibie belum muncul ke publik, sehingga baik partai maupun lembaga lembaga survei belum melihat Ilham Habibie, makanya wajar kata Saan Mustofa nama Ilham Habibi tidak masuk dalam radar survei. Saan Mustofa sendiri mengatakan bahwa faktor popularitas, elektabilitas menjadi instrumen dalam survei, namun lebih penting dari itu bahwa Partai Nasdem melihat Ilham Habibie memiliki kemampuan, kapasitas dan profesionalitas, yang menjadi penting bagi nasdem.

Saan mustofa juga yakin bahwa publik tidak meragukan kemampuan profesionalitas dan integritas Ilham Habibie. Atau bisa dikatakan partai nasdem lebih memilih tokoh tokoh yang memiliki profesionalitas dan integritas sebagai brand partai nasdem yang mengusung tagline gerakan perubahan. Tentu saan mustofa melihat bahwa jika partai memilih tokoh yang dikenal memiliki profesionalitas ketimbang popularitas, maka partai bertugas bagaimana nasdem melakukan akselerasi mendorong ilham habibie di jawa barat.

Saan mustofa lalu menceritakan bagaiaman dulu pada pilgub jabar 2018, partainya menjadi partai pertama yang mengusung ridwan kamil. Saat itu nasdem yang menjadi motor utama mengusung ridwan kamil bahkan satu tahun setengah sebelum gelaran pilgub jabar dimulai. Nasdem menjadi partai pertama kala itu yang mengusung mantan walikota bandung disaat orang lain belum terpikirkan. Lalu kenapa di Pilgub jabar 2024 ini, nasdem tidak sama sekali terpikirkan untuk mengusung ridwan kamil kembali maju di pilgub jabar.

Saan mustofa lalu menyebutkan alasan penting partai nasdem tidak mengusung ridwan kamil yaitu ketika adanya komitmen kepada ridwan kamil yang terciderai sehingga itu menjadi alasan kuat, nasdem ogah kembali mengusung ridwan kamil. Tiga komitmen nasdem dengan ridwan kamil sendiri yaitu pertama bagaimana menjadikan jawa barat sebagai benteng pancasila, karena kala itu polarisasi berdasarkan ideologi di pilkada DKI jakarta 2017 sangat tinggi.

Yang kedua jika ridwan kamil terpilih menjadi guberur mampu mewujudkan program program dan kebijakan serta mendukung pemerintahan presiden jokowi di jawa barat. Dan komitmen yang ketiga yang disepakatiyaitu ridwan kamil tidak menjadi kader apapun termasuk kader partai nasdem, agar kedepan ridwan kamil menjadi milik bersama masyarakat jawa barat dan tidak terlalu terbebani oleh kepentingan kepentingan partai.Tiga komitmen itu yang menjadi alasan utama kenapa nasdem mendukung ridwan kamil di pilgub jabar 2018.

Karena adanya komitmen yang dilanggar tersebut kemudian partai nasdem memastikan diri untuk tidak lagi mengusung ridwan kamil di pilgub jabar 2024. Tiga dari komitmen yang paling ekspilist dilanggar ridwan kamil yaitu soal dirinya memilih bergabung mejadi partai golkar belakangan ini. Saan mustofa sendiri memastikan bahwa komitmen nasdem dengan ridwan kamil diketahui oleh khalayak umum.

Saan mustofa juga melihat bahwa tingkat popularitas ridwan kamiltidak menjadi ukuran mutlak seseorang bisa terpilih kembali di periode kedua. Dalam survei yang dirilis oleh Saful Mujani Research and Consulting menyebutkan ridwan kamil memperoleh presen tase 25,2 persen top of mind calon gubernur jawa barat bukan hasil yang istimewa bagi seorang incumbent yang menjabat 5 tahun. Nasdem melihat bawah jika seorang kepala daerah incumbent yang memiliki tingkat kepuasan tinggi, maka berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan atau top of mind rata rata di atas 40 persen.

Butuh waktu sedikitnya dua bulan untuk partai nasdem bagaimana dapat menggennjot popularitas dan elekatibiltas ilham habibie di jawa barat. Pasalnya pendaftaran calon pilgub jabar akan dibuka pada 27 – 29 agustus 2024 dan pemilihan gubernur pada 27 november 2024. jika melihat peluang partai nasdem mengusung calon sendiri dengan 8 kursi di dprd provinsi jawa barat, maka sedikitnya nasdem membutuhkan 16 kursi tambahan untuk bisa mengusung ilham habibie maju di pilgub jabar 2024.

Untuk bisa mengusung ilham habibie, nasdem sendiri terus menjalin komunikasi dengan partai keadilan sejahtera dan partai kebangkitan bangsa. Pks dikethaui saat ini menjadi partai pemenang kedua di pileg dprd provinsi di jawa barat yaitu dengan memperoleh 19 kursi sementara PKB menjadi partai pemenang keempat dalam pileg di jawa barat yaitu dengan memperoleh 15 kursi. Jika nasdem berkoalisi dengan PKS dan PKB maka ketiganya sudah dapat mengusung calon gubernur sendiri dengan jumlah kursi 42 kursi dari minimal 24 kursi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

Nasdem sendiri menutup opsi menduetkan ilham habibie dengan ridwan kamil, nasdem juga tidak yakin apakah ridwan kamil maju di pilgub jabar atau malah maju di pilgub dki jakarta. Nasdem sendiri dikenal selalu mengusung tokoh tokoh baru dengan backgroun dari kalangan profesional, seperti anis baswedan yang dikenal sebagai tokoh pendidikan, ridwan kamil sebagai arsitektur, hingga terkahir ilham habibie sebagai enjinering pesawat. Dari nama nama tokoh baru itu menurut nasdem masyarakat disodorkan banyak pilihan tokoh profesional yang nanti memimpin jawa barat.

Penulis : Kang Sei (Pemimpin Redaksi Purwakarta Post)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=z3DxgFy28D4[/embedyt]

Posting NASDEM Kapok Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta yang oleh warga kerap disapa Ambu Anne itu selalu menjadi tema pembicaraan hangat. Banyak sisi menarik yang kerap menjadi pembicaraan publik.

Selain menjadi bupati perempuan pertama di Purwakarta, selama masa jabatannya, Anne berhasil meraih 237 penghargaan atau prestasi, yang terdiri dari 137 penghargaan tingkat provinsi, 90 penghargaan tingkat nasional dan 10 penghargaan tingkat internasional.

Ratusan penghargaan yang diterima saat Mantan Mojang Purwakarta itu memimpin, menjadi bukti bahwa Kabupaten Purwakarta telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang.

Meski sempat dipandang sebelah mata saat awal-awal menjabat, ARM justru melesat dengan berbagai macam karyanya yang meraih banyak prestasi.

Salah satu yang capaiannya yang luar biasa, tentu saja pertumbuhan ekonomi yang naik tajam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Purwakarta tahun 2022 mencapai 5,24 persen, Angka itu naik tajam lebih dari 50 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya dikisaran angka 3,42 persen.

Saat itu, sebagai Ibu untuk masyarakat Purwakarta, ARM telah membuktikan komitmennya untuk terus memperkuat perekonomian Purwakarta. Berbanggalah warga Purwakarta,punya pemimpin perempuan yang luar biasa.

Karena saat ini, perempuan tidak hanya di tempatkan dalam sudut pandang sempit yang ruang gerak dan ruang lingkupnya seringkali disempitkan hanya meliputi dapur, kasur dan sumur.

ARM telah membuktikan bahwa perempuan ternyata juga sangat bisa melakukan peran yang jauh lebih hebat dan luar biasa yakni menjadi pemimpin yang tangguh dan mengayomi bagi semua rakyatnya. Kabupaten Purwakarta, salah satu kabupaten paling dinamis di Jawa Barat, warganya sangat beruntung dan bangga pernah dipimpin perempuan yang tangguh dan luar biasa.

Meski awalnya, sempat disebut-sebut hanya sebatas pemimpin boneka dari kepentingan kekuasaan tertentu.

Pandangan yang kemudian gugur karena pemimpin perempuan itu mampu menjadi pemimpin yang tangguh, tegas, visioner dan inspiratif. Anne menjawabnya dengan banyak karya, kepemimpinannya saat itu membuat bangga masyarakat Purwakarta.

Perjalanannya saat memimpin Purwakarta bisa disebut tidaklah mudah. Berbagai persoalan berat datang menghajarnya bertubi-tubi.

Mulai dari problem domestik atau rumah tangganya hingga serangan politik. Mulai dari pembunuhan karakter, hingga pembusukan nama baiknya dari pihak tertentu. Pun demikian saat menjelang perhelatan Pilkada Purwakarta yang tak lama lagi bakal digelar.

Padahal, berbagai elemen baik dari internal partai maupun dari elemen masyarakat lainnya, tak sedikit yang sudah menyatakan dukungannya agar pemimpin perempuan itu kembali memimpin Kabupaten Purwakarta untuk periode kedua.

Namun, tak sedikit juga lawan politik Sang Mojang yang menjadi oposisi dan terjebak dalam cara pandang lama.

Daripada melahirkan gagasan-gagasan baru tentang Purwakarta, tampaknya mereka lebih memilih bersikap romantis dengan berusaha kembali ke masa lalu.

Penulis juga tidak tahu, apakah itu karena keterbatasan sumberdaya manusia? Atau mereka ini cenderung dipengaruhi orang-orang lama yang merindukan masa kejayaannya kembali sehingga cenderung romantis.

Di sisi lain, juga banyak kalangan yang menilai, prestasi Anne selama memimpin Purwakarta telah melampaui prestasi bupati-bupati sebelumnya yang semuanya laki-laki. Wajar saja kalau banyak kalangan masyarakat memintanya kembali memimpin Purwakarta untuk periode kedua kalinya.

Dengan berbagai prestasi dan sikap kepemimpinan yang kuat, sangatlah layak jiga dia menjadi kebanggaan rakyatnya, lebih istimewa lagi menjadi kebanggan kaum perempuan Purwakarta.

Sebagai pemimpin perempuan pertama, ARM juga telah membuat standar dan pondasi penting bagi lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan lainnya. Maka, sangatlah layak kalau muncul pernyataan. Berbanggalah warga Purwakarta, punya pemimpin perempuan luar biasa.

Menjelang perhelatan Pilkada Purwakarta yang suda masuk hitungan hari, penulis melihat popularitas ARM sudah sangat maksimal karena sudah menyentuh hampir seluruh populasi yang mengenalnya.

Sementara dari segi akseptabilitas juga cukup tinggi dibanding dengan kandidat-kandidat lainnya. Anne Ratna Mustika hanya perlu menjaga agar dipertahankan momentum yang positif ini agar nama Anne Ratna Mustika selalu disukai masyarakat. Untuk kembali terpilih dalam Pilkada mendatang, ARM masih bisa meningkatkan akseptabilitas dengan sosialisasi prestasi dan kedekatan dengan masyarakat.

Penulis : Koordinator Pergerakan Pemuda Purwakarta (Perdata), Asep Fapet Kurniawan

Posting Anne Ratna Mustika Pemimpin Perempuan untuk Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dari data-data hasil survei beberapa lembaga tersebut, diperkirakan hanya akan ada delapan parpol peserta pemilu yang akan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yaitu; PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PAN dengan elektabilitas di atas 4 persen.

Seperti diketahui, ambang batas partai politik masuk parlemen telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Berdasarkan aturan tersebut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ditetapkan sebesar 4 persen dan berlaku secara nasional untuk semua anggota DPR.

Untuk lebih dekat lagi, jika hasil survei tersebut ditarik ke wilayah Daerah Pemilihan Jawa Barat VII untuk DPR RI yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang dan Bekasi.

Penulis memprediksi hasilnya tak jauh berbeda dengan hasil survei diatas. Begitupun dengan Daerah Pemilihan Jawa Barat X untuk DPRD Provinsi Jabar yang meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang.

Dengan pengolahan data di atas jika diimplementasikan ke area Dapil Jabar VII untuk DPR RI, dengan jumlah 10 kursi yang diperebutkan, diprediksi PDIP dan Partai Gerindra akan memperoleh masing-masing 2 kursi. Sementara kursi ke 9 dan ke 10 secara berurutan akan diraih oleh Partai Demokrat dan PAN.

Hal yang tak jauh berbeda juga diprediksi terjadi pada Dapil Jabar X untuk DPRD Provinsi Jabar. Penulis memperkirakan, dari 8 partai yang lolos ambang batas parlemen tersebut, di Dapil Jabar X, hanya 6 partai yang memperoleh kursi. Kemungkinan Partai Demokrat dan PAN harus mengubur mimpinya agar kadernya bisa duduk di dewan provinsi.

Di daerah pemilihan yang meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang itu, dari 8 kursi yang diperebutkan, diperkirakan PDIP dan Partai Gerindra akan mendapatkan masing-masing 2 kursi. Sisanya 4 kursi akan sabet oleh Partai Golkar, PKB, PKS dan Partai Nasdem. Karena diprediksi juga, untuk kursi ke 7 dan ke 8 akan di perebutan oleh PDIP dan Partai Gerindra, sebagai kursi kedua untuk partai tersebut.

Demikian perkiraannya, sebagai disclaimer: semoga perkiraan ini tidak dianggap sebagai perkiraan dukun (Kirduk).

Sekali lagi ini hanya sebatas prediksi dari pengolahan data hasil survei dari beberapa lembaga survei nasional. Tentunya, belum bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya.

Namun demikian, prediksi-prediksi diatas juga diharapkan bisa menjadi sebuah pendekatan para kontestan Pileg 2024, khusunya di Dapil Jabar VII dan Dapil Jabar X, untuk meningkatkan kembali etos dan strategi kinerja dalam meraih dukungan dari para pemilih.

Sedikit tambahan, berikut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Dapil Jabar VII dan Jabar X yang beririsan di dua kabupaten, yaitu; Kabupaten Purwakarta dengan 733.927 pemilih, Kabupaten Karawang dengan 1.779.207 pemilih dan Kabupaten Bekasi dengan jumlah 2.200.209 pemilih. Totalnya, dari ketiga kabupaten tersebut ada sekitar 4.713.343 pemilih.

Lalu, siapa saja nama-nama yang diperkirakan bakal duduk di kursi empuk DPR RI dan DPRD Provinsi dari kedua daerah pemilihan tersebut? Mari kita tunggu prediksi-prediksi selanjutnya. Ada 18 kursi empuk gaess.

Penulis : Koordinator Forum Komunikasi Jurnalis Purwakarta (Fokus JP), Yuslipar

Posting Kursi Empuk DPR RI dan DPRD Provinsi, Siapa Berpeluang? ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kurangnya atensi pemerintah terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dapat menghalangi terciptanya kepastian hukum yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan mempersulit terbentuknya tata pemerintahan Indonesia yang berkeadilan. Berangkat dari realita yang sedang dialami oleh komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta, bagaimana kita dapat memberikan pemberdayaan yang sesungguhnya bagi sahabat-sahabat penyandang disabilitas dalam masyarakat kita?

Perlu Kehadiran Pemerintah
Penyandang disabilitas sepenuhnya berhak atas seluruh hak asasi yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya hak untuk hidup (Pasal 28A), hak untuk memperoleh pendidikan dan menggunakan teknologi (Pasal 28C), dan hak untuk hidup sejahtera (Pasal 28H). Sebagai salah satu lapisan masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan, penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai keadilan (Pasal 28H Ayat 2). Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah sebagai pelaksana hukum di lingkup lokal, untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas betul-betul mendapatkan kemudahan-kemudahan khusus yang telah menjadi hak mereka menurut amanat Undang-Undang Dasar, di antaranya sistem pendidikan yang inklusif baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, aksesibilitas terhadap layanan-layanan publik, serta dukungan untuk berkumpul dalam komunitas-komunitas demi meningkatkan kesadaran kolektif para penyandang disabilitas untuk memajukan kehidupan mereka.

Sayangnya, menurut keterangan sejumlah sahabat penyandang disabilitas yang tergabung dalam Pertuni Cabang Kabupaten Purwakarta, perhatian pemerintah daerah yang sangat krusial tersebut masih belum dirasakan oleh komunitas penyandang disabilitas sampai kini. Walaupun perjuangan komunitas penyandang disabilitas dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik telah mendapat dukungan yang cukup luas dari masyarakat umum, terutama dari kalangan akademisi dan aktivis, perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, masih sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum agar sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta dapat dimanusiakan dan hidup bermartabat. Perhatian Pemkab Purwakarta dalam hal ini sangat penting karena masih terdapat kesenjangan yang besar antara hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas dengan realita yang sekarang mereka alami.

Dalam hal pendidikan, menurut keterangan dari perwakilan Pertuni, dari sekitar 100 orang sahabat tunanetra yang terdata oleh Pertuni di seluruh Kabupaten Purwakarta, hanya segelintir yang melek huruf Braille. Mayoritas sahabat tunanetra di Kabupaten Purwakarta juga belum dapat menggunakan teknologi, sehingga tidak bisa merasakan manfaat dari internet atau layanan teknologi lainnya. Hal ini, menurut keterangan sahabat-sahabat tunanetra, sangat membatasi kesempatan bagi mereka dalam dunia kerja. Alhasil, lapangan pekerjaan yang tersedia bagi sahabat tunanetra di Kabupaten Purwakarta sebagian besar terbatas untuk menjadi pengamen, tukang pijat, atau bahkan pengemis, padahal sahabat-sahabat tunanetra sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi yang sama seperti manusia pada umumnya dalam mendapatkan profesi di berbagai bidang untuk mencapai hidup yang sejahtera, asal mendapat pembekalan dan pelatihan kerja yang memadai dan layanan publik yang inklusif dari pemerintah.

Jangan Sampai Dimanfaatkan
Kerentanan ekonomi, kurangnya jaminan kepastian hukum, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah yang menjadi realita kehidupan sehari-hari dari komunitas penyandang disabilitas juga membuat sahabat-sahabat penyandang disabilitas rentan terhadap manuver-manuver politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, terutama dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin mendekat. Jangan sampai kerentanan ekonomi dan hukum yang kini dialami oleh komunitas penyandang disabilitas membuat mereka rentan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik yang hanya ingin mendulang suara mereka tanpa berniat untuk memberikan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi komunitas penyandang disabilitas dalam bentuk perbaikan kebijakan dan layanan yang sistematis. Jangan sampai kerentanan ekonomi yang selama ini terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan komunitas penyandang disabilitas membuat sahabat-sahabat penyandang disabilitas mudah diperdaya oleh oknum-oknum yang mempraktekkan politik uang atau mengobral janji-janji politik kosong kepada mereka.

Partai-partai politik dan calon-calon pemimpin yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 justru harus berkomitmen untuk mewujudkan kepastian hukum bagi sahabat-sahabat penyandang disabilitas dengan cara memberikan kebijakan yang berkeadilan ketika sudah terpilih nantinya. Calon-calon pemimpin harus mewujudkan pemberdayaan politik dan ekonomi bagi sahabat penyandang disabilitas serta mengusahakan perbaikan kehidupan bagi komunitas penyandang disabilitas secara sistematis.

Namun terlebih dari itu, yang sekarang paling dibutuhkan oleh komunitas penyandang disabilitas adalah kehadiran pemerintah untuk menciptakan kesamaan kesempatan (equality of opportunity) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran pemerintah untuk memberikan pemberdayaan, baik secara material dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kerja yang inklusif maupun moral dalam bentuk kehadiran perwakilan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas penyandang disabilitas sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Terwujudnya keadilan bagi sahabat-sahabat disabilitas adalah cerminan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat.

Oleh : Jonathan Marc Hamonangan Siborutorop (Mahasiswa Program Studi Bachelor of Politics, Philosophy, and Economics, University of New South Wales, Sydney, Australia)

Posting Sahabat Disabilitas: Diberdayakan, Bukan Dimanfaatkan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Pimpinan Pondok Pesantren Raudlatut Tarbiyyah itu, dianggap memiliki peran sentral dalam berbagai pengembangan, termasuk ekonomi pesantren dan inklusi keuangan pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta.

Kiprah Kyai Muda itu juga menjadi bukti nyata upaya KBNU Purwakarta untuk mempersiapkan kader-kader muda berpotensi untuk memimpin organisasi ini di masa depan.

Saat ini, sang kyai juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Majelis Dzikir dan Shalawat Rijalul Ansor Provinsi Jawa Barat.

Mantan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purwakarta yang kini juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Pesantren dan Inklusi Keuangan Pondok Pesantren di Kabupaten Purwakarta itu telah membuktikan dedikasinya dalam memajukan ekonomi pesantren.

Dalam posisi ini, Kyai Anwar berjuang keras untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pesantren dan sekitarnya.

Kini, menjelang perhelatan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purwakarta yang diagendakan akan digelar pada bulan September 2023 ini, nama Ajengan Muda itu santer disebut-sebut bakal memimpin PCNU Kabupaten Purwakarta sebagai Ketua Tanfidziyah.

Ketokohan dan kepemimpinan Kyai Anwar yang telah teruji dianggap sebagai sosok yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PCNU Kabupaten Purwakarta.

Dengan pengalaman yang dimilikinya dalam memajukan pesantren dan organisasi kepemudaan, Kyai Anwar memiliki landasan yang kuat untuk memimpin PCNU Purwakarta menuju masa depan yang lebih gemilang.

Kenapa harus Kyai Anwar? Karena untuk menghadapi tuntutan perubahan zaman, KBNU Purwakarta harus siap melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang visioner dan adaptif.

Kyai Anwar Nasihin sepertinya menjadi jawaban atas tuntutan itu. Dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dan kepemimpinannya yang telah terbukti sukses, Kyai Anwar Nasihin adalah salah satu kader muda NU yang siap dan patut dipertimbangkan untuk memimpin Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purwakarta.

Dukungan dan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk santri dan warga NU Purwakarta, akan menjadi pilar penting dalam membawa perubahan menuju kemajuan yang lebih baik.

Sebagai penerus dari para pendahulunya, semoga Kyai Anwar Nasihin mampu membawa NU Purwakarta menjadi kekuatan yang semakin relevan dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dan kepemimpinan yang inovatif dan berdampak positif bagi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar NU untuk kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa. (AA)

Posting Kyai Anwar Nasihin dan Kiprah NU untuk Kemajuan Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Pemilu ataupun Pilkada yakni sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL) untuk mengahasilkan baik itu pemimpin atau wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga untuk pemilih pemula juga peran aktif dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Kabupaten purwakarta 2024 nanti.

Adapun tugas dan wewenang KPU (Komisi Pemilihan Umum) diantaranya :
• Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
• Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Posting Pemilih Pemula Sudah Seperti Buih di Lautan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Penulis adalah Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta, Sutisna Sonjaya

Purwakarta Post – Masa jabatan Bupati Purwakarta periode 2018-2023 tinggal menghitung bulan, adakah kemajuan yang diberikan Bupati Purwakarta saat ini kepada warganya?

Mari kita bandingkan data kemiskinan di Kabupaten Purwakarta tiga tahun pertama kepemimpinan bupati saat ini dengan tiga tahun terakhir bupati sebelumnya.

Badan Pusat Statistik setempat mencatat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta terus meningkat.

Tahun 2019 angka kemiskinan di Purwakarta tercatat 7,48 persen, tahun 2020 tercatat 8,27 persen, dan tahun 2021 tercatat 8,83 persen. Pada kurun waktu tersebut angka kemiskinan di Purwakarta terus meningkat.

Lalu, mari kita lihat data kemiskinan di periode kedua bupati Purwakarta sebelum Anne Ratna Mustika atau pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Tahun 2016 angka kemiskinan di purwakarta tercatat 8,98 persen, tahun 2017 tercatat 9,06 persen, dan tahun 2018 tercatat 7,99 persen.

Dengan melihat data di atas akankah bupati sekarang terpilih untuk priode kedua nanti? Jawabannya tentu ada pada masyarakat yang merasakan kepemimpinan bupati saat ini.

Mudah-mudahnan bupati saat ini bukan hanya pejabat yang hanya gemar mengoleksi piagam penghargaan. Ini bisa terlihat dari deretan piagam yang telah di terimanya. Kita berharap bupati Purwakarta benar-benar bekerja untuk rakyat sehingga rakyat Purwakarta lebih sejahtera. (AA)

Posting Angka Kemiskinan Diantara Program Melanjutkan Purwakarta Istimewa ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Mahasiswa juga dapat di identifikasikan sebagai seorang individu yang belajar di perguruan tinggi dan ia terdaftar sebagai seorang murid di perguruan tinggi tersebut. Namun, definisi mahasiswa memiliki pengertian yang lebih dari sekadar seseorang yang belajar di perguruan tinggi.

Secara etimologis, mahasiswa berasal dari maha yang artinya ialah paling serta kata siswa yang memiliki makna pelajar. Sehingga, mahasiswa dapat diartikan sebagai seseorang yang paling terpelajar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mahasiswa merupakan seseorang yang belajar di perguruan tinggi dan berada di dalam struktur pendidikan di Indonesia, mahasiswa juga memegang status pendidikan yang paling tinggi di antara yang lainnya.

Sedangkan menurut Frank Knopfelmacher, ia mendefinisikan mahasiswa sebagai insan yang akan menjadi calon dengan gelar sarjana dan memiliki keterkaitan pada sebuah perguruan tinggi. mahasiswa juga terdidik sekaligus diharapkan untuk menjadi calon individu yang intelektual.

Menurut Sarwono, mahasiswa merupakan seseorang yang terdaftar untuk mengikuti sesuatu pelajaran pada sebuah perguruan tinggi dengan batasan umur yaitu berkisar 18 hingga 30 tahun. Sarwono juga mendefinisikan mahasiswa sebagai suatu kelompok yang ada dalam masyarakat untuk memperoleh status, sebab mahasiswa memiliki ikatan dengan sebuah perguruan tinggi.

Menurut guardian of value, mahasiswa merupakan seorang pelajar yang memiliki tingkat tinggi serta peran tungau sebagai seorang penjaga bagi nilai yang ada di masyarakat dan kebenarannya adalah mutlak, yaitu untuk menjunjung tinggi kejujuran, gotong royong, keadilan, empati, integritas serta sifat-sifat lain yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Pengertian mahasiswa menurut perannya sebagai agent of change ialah seseorang yang mampu bertindak sebagai penggerak serta mampu mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak melakukan perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik, dengan beberapa pertimbangan dari berbagai ilmu, pengetahuan serta gagasan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut.

Sedangkan menurut peranan mahasiswa sebagai moral of force, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi. Sehingga ia memiliki kewajiban untuk memiliki moral yang baik. Tingkat intelektual yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, akan disejajarkan dengan tingkat moralitas yang ia miliki dalam kehidupan. Hal tersebutlah yang membuat mahasiswa memiliki peran sebagai moral of force bagi suatu bangsa dan bahkan diharapkan untuk menjadi contoh yang baik sebagai penggerak agar masyarakat mampu memperbaiki moral ke arah yang lebih baik.

Selain memiliki tugas untuk belajar serta berprestasi di bidang akademik ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa juga memiliki peran serta fungsi lainnya di lingkungan masyarakat.

Mahasiswa memiliki pengertian yang lebih dalam, sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para ahli dan lebih dari sekadar seorang individu atau kelompok yang belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan perannya dan menjadi sosok mahasiswa yang menginspirasi. Dalam salah satu buku dengan judul “Langkah Nyata Mahasiswa Menginspirasi” yang ditulis oleh Azmul Pawzi ini, dapat menjadi buku rujukan, bagi mahasiswa yang ingin bergerak secara real untuk mewujudkan peranannya sebagai mahasiswa dalam masyarakat dan menjadi sosok yang inspiratif.

Peran dan Fungsi Mahasiswa

Ada beberapa peran serta fungsi yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Secara umum, mahasiswa memiliki lima peran dan fungsi sekaligus label yang dimiliki oleh seorang mahasiswa.

1. Direct of Change, maksudnya ialah mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara langsung, karena adanya Sumber Daya Manusia yang banyak dan cukup.

2. Agent of Change, ialah mahasiswa diharapkan mampu menjadi sosok dari agen perubahan dan menjadi Sumber Daya Manusia yang mampu membawa perubahan.

3. Iron Stock, maksudnya ialah bahwa seorang mahasiswa adalah Sumber Daya Manusia yang tidak akan pernah habis.

4. Moral of Force, diartikan bahwa mahasiswa adalah kumpulan dari banyak orang yang diharapkan memiliki moral yang baik, karena memiliki pendidikan, pengetahuan maupun ilmu yang tinggi.

5. Social Control, merupakan peran dan label yang disematkan pada mahasiswa karena diharapkan akan menjadi pengontrol dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Akan tetapi, secara garis besar mahasiswa setidaknya memiliki tiga peranan serta fungsi yang dinilai penting bagi mahasiswa maupun masyarakat umum.

Peran pertama ialah peranan moral. Dalam dunia kampus atau universitas, setiap mahasiswa dapat bebas untuk memilih kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Karena hal tersebutlah, mahasiswa kemudian dituntut untuk bertanggung jawab terhadap moral dari diri masing-masing sebagai seorang individu yang memiliki ilmu dan wawasan, agar mampu menjalankan kehidupan dengan bertanggung jawab serta sesuai dengan moral yang ada dan hidup di dalam masyarakat.

Peran kedua mahasiswa adalah peranan sosial. Selain bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mahasiswa memiliki peran sosial, artinya bahwa kehadiran mahasiswa serta segala sesuatu yang diperbuat dapat membawa manfaat bagi lingkungan di sekitarnya, masyarakat sekitar dan tidak hanya membawa manfaat untuk dirinya sendiri saja.

Peran yang ketiga adalah intelektual. Artinya mahasiswa adalah seseorang yang disebut sebagai insan yang intelek dan harus mampu mewujudkan status yang tersemat dalam diri mahasiswa di kehidupan nyata.

Mahasiswa sendiri diharapkan dapat mampu menyadari fungsi yang sebenarnya dan dasar ketika menjadi seorang mahasiswa, yaitu mendalami ilmu pengetahuan serta memberikan pengetahuan yang ia miliki untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan intelektualitas atau kecerdasan yang ia peroleh selama mengenyam pendidikan di universitas.

Selain tiga peranan mahasiswa, mahasiswa juga memiliki fungsi-fungsi yang telah dikelompokan sebagai berikut.

1) Social Control

Fungsi pertama seorang mahasiswa adalah sebagai social control. Mahasiswa dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, kemampuan intelektual, kepekaan sosial serta sikap kritis yang dimiliki, diharapkan dapat mampu menjadi sosok pengontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat memberikan kritik maupun saran serta solusi bagi permasalahan yang hadir di lingkungan masyarakat. Fungsi pertama mahasiswa sebagai social control, akan terlihat ketika ada hal yang dirasa tidak benar dalam masyarakat.

2) Agent of Change

Mahasiswa memiliki fungsi dan peran sebagai agen perubahan. Artinya bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penggagas dari perubahan. Akan tetapi ia juga memiliki peran sebagai objek atau pelaku dari perubahan yang ia gagas tersebut.

Sikap kritis serta positif, pada dasarnya harus dimiliki oleh seorang mahasiswa sebagai agent of change. Kedua sikap tersebut, diharapkan mampu membuat perubahan yang baik ketika terjadi kejanggalan dalam lingkungan sosial. Sehingga masyarakat pun akan menjadi lebih waspada, cerdas dan tidak mudah dibodohi, ketika ada hal janggal terjadi.

Mahasiswa dianggap sebagai sekelompok individu yang harus berada di barisan paling depan, ketika akan menggerakan sebuah perubahan positif. Melalui kacamata atau pandangan mahasiswa yang masih netral, maka mahasiswa dianggap mampu melihat kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh negaranya.

Contohnya adalah ketika mahasiswa melakukan aksi sebagai agen perubahan pada tahun 1998, yaitu ketika mahasiswa menumbangkan orde baru dan terjadi perubahan setelahnya. Demo tersebut, kemudian menjadi aksi demo terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan digerakan oleh mahasiswa, agar terjadi suatu perubahan yang lebih baik demi Indonesia.

3) Iron Stock

Mahasiswa memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa serta diharapkan untuk memiliki kemampuan, akhlak yang mulia serta keterampilan untuk mampu menjadi calon pemimpin di masa depan demi bangsa.

Mahasiswa dianggap sebagai aset, cadangan sekaligus harapan untuk bangsa di masa depan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak organisasi yang akan memiliki sifat mengalir, dan ditandai oleh pergantian kekuasan dari golongan tua pada golongan muda. Oleh sebab itu, kaderisasi pun akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

Begitu pula dalam kehidupan di universitas atau dalam berbangsa dan bernegara. Kaderisasi pada golongan muda, seperti mahasiswa harus terus dilakukan, sebab di tangan golongan muda lah, perubahan yang besar dapat terjadi, hingga membuat kondisi dari suatu bangsa menjadi lebih baik.

Sebagai iron stock, mahasiswa dapat memperkaya diri sendiri dengan ilmu pengetahuan dan turut mempelajari kesalahan yang sebelumnya pernah terjadi pada generasi tua atau generasi sebelumnya.

4) Moral Force

Mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak baik, sebab mahasiswa memiliki peran serta fungsi sebagai moral of force atau suri tauladan bagi masyarakat. Segala perilaku maupun keputusan yang dibuat oleh mahasiswa, maka akan diamati serta dinilai oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan pintar-pintar dalam memilih di mana ia akan menempatkan dirinya dalam masyarakat, serta kemampuannya untuk mampu hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Selain itu, di era globalisasi saat ini, di mana semakin mudah budaya luar untuk masuk ke Indonesia, mahasiswa memiliki peran untuk menjaga nilai-nilai buday yang asli milik Indonesia. Sehingga, budaya Indonesia pun tidak akan hilang terkikis oleh budaya baru milik luar. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mencerminkan nilai serta karakter terbaik, sesuai dengan tingkatan intelektual yang ia miliki dan telah diperoleh di perguruan tinggi.

5) Guardian of Value

Fungsi mahasiswa yang kelima ialah sebagai guardian of value atau penjaga nilai. Seperti halnya moral of force, saat ini banyak budaya asing yang mulai masuk ke Indonesia. Sehingga, dikhawatirkan bahwa budaya-budaya asli milik Indonesia akan terkikis dan hilang.

Oleh karena itu, mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai yang luhur serta mulia milik Indonesia yang harus dilindungi. Mahasiswa sebagai penjaga nilai, diharapkan akan berada dalam garda paling depan untuk menjaga nilai-nilai baik tersebut. Contohnya seperti gotong royong, keadilan, empati serta kejujuran. Sebagai guardian of value, mahasiswa harus sadar, bahwa tidak akan ada bangsa yang sejahtera apabila nilai luhur tidak ditegakan oleh golongan muda maupun golongan tua.

Tapi kini mahasiswa sendiri sudah mulai hilang arah. Entah secara pemikiran maupun secara khitah gerakan yang kian tumpul dari beberapa gerakan yang terjadi di Indonesia ini.

Dalam sebuah arah gerak ataupun khitah sebuah pergerakan mahasiswa makin hari semakin bias, yang dimana nilai-nilai bahkan corak seorang mahasiswa itu tak lagi tertanam dalam jiwa dan hanya sampai ujung lidah saja tanpa ada pengaktualisasian dalam mengejawantahkan nilai-nilai sebagai mahasiswa. Adapun nilai-nilai yang kerap kali terasingkan di kalangan mahasiswa saat ini sangat kompleks, sangat beragam dan sangat banyak seperti yang telah di terangkan diatas.

Mahasiswa saat ini terlalu terlena, terbuai, terombang-ambing dengan ketidak jelasan sebuah pergerakan, ataupun kesesatan logika mahasiswa tersebut dalam sebuah pengaktualisasian. Yang dimana dalam konteks sebuah peradaban atau perkembangan zaman pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada zamannya. Namun perlu di garis bawahi, bahwasannya sebagai mahasiswa sudah menjadi keharusan serta kewajiban dalam merawat nilai-nilai sebagai mahasiswa agar tahu dan faham akan arah geraknya sebagai mahasiswa yang paripurna itu harus seperti apa, serta akan dibawa kemana arah gerak mahasiswa ini. Sehingga mahasiswa tersebut tidak salah langkah, tidak hanya sebatas teoritis tanpa implementasi dan tidak sebatas menjadi mahasiswa reaksioner saja, tapi mampu menanamkan nilai-nilai sebagai mahasiswa dengan ilmu serta implementasi yang balance.

Dalam mengimplementasikan sebuah nilai-nilai sebagai mahasiswa bisa dimulai dari hal-hal kecil dan nilai yang dirasa cukup mudah di ejawantahkan. Seperti nilai mahasiswa sebagai sosial control, yang dimana sebagai mahasiswa harus bisa membuka indera kepekaan dalam bersosial, baik itu dalam lingkup kecil maupun ruang lingkup yang lebih besar. Karena ketika salah satu indikator Agen Sosial Control-nya saja seperti indera kepekaannya tak ditimbulkan maka mahasiswa tersebut bagaimana akan memecahkan masalah yang ada di kampus maupun di masyarakat pada umumnya.

Sebagai mahasiswa minimal mempunyai integritas yang tinggi serta indepedensi yang kuat agar tak mudah ternodai dan tetap pada purwadaksi ataupun khitah awal sebagai mahasiswa.

Penulis :

Muhamad Ilham Ruchiyat

Posting Masih adakah Mahasiswa yang Dirindukan Seperti Sejarah di Buku Pergerakan? ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

SETIAP Juli, Purwakartun merayakan hari jadi. Seperti perayaan tahun-tahun sebelumnya, kabupaten ini menggelar kenduri. Serta merta, kabupaten yang dipimpin Bupati Ambeu ini pun diselimuti kemeriahan. Warga terhibur. Semua bersuka cita, termasuk Ambeu.

Selain kenduri, ada agenda yang wajib digelar dalam setiap perayaan hari jadi, yakni Rapat Paripurna DPRD.  Acara seremonial ini digelar di Gedung DPRD Purwakartun pada Rabu, 20 Juli.

Bupati Ambeu hadir dengan paras berseri. Seperti biasa, dia selalu menjaga penampilannya. Tampak anggun dan penuh percaya diri. Para tamu undangan dari berbagai kalangan berbaur untuk berbagi suka cita. Mereka tak mempermasalahkan surat undangan berbahasa Sunda dengan tulisan yang agak kacau balau alias amburadul.

Si penulis undangan rupanya tak terlalu paham atau lupa cara melafalkan vokal e pepet dan eu. Padahal, dia adalah orang Sunda, yang diundang orang Sunda, dan Purwakartun pun ada di tatar Sunda. Miris! Ya sudahlah. Namanya juga Purwakartun. Semua orang boleh menjadi komedian. Boleh melontarkan senda gurau.

Oya, sebagian tamu undangan ada yang merapatkan diri ke Bupati Ambeu, agar terbidik kamera dan viral di media sosial. Wajarlah, sebab berpose bersama Ambeu merupakan kebanggaan tersendiri. Sedikit catatan, Ambeu, Bupati Purwakartun ini tak ada hubungan darah dengan  Ambu, Bupati Purwakarta.

Di tengah suka citanya diam-diam Ambeu mencuri pandang. Matanya tertuju kepada kursi-kursi kosong. Sedianya kursi-kursi itu memang diperuntukkan bagi para anggota dewan. Mereka adalah mitra Ambeu dalam mengelola pemerintahan.

Kursi-kursi kosong itu sangat diperebutkan saat Pemilihan Legislatif lalu. Untuk menduduki kursi itu, para calon anggota dewan Purwakartun berani menabur kocek hingga miliaran rupiah.

Demi kursi itu mereka kerap sikut sana-sini, dan sogok sana sini. Tak sedikit pula yang sowan kepada ‘orang pintar’ alias dukun, yang dipercaya mampu membolak-balik nasib dan takdir. Mereka menyebutnya sebagai guru spiritual.

Singkat kata, demi memperoleh kursi dewan, para caleg Purwakartun untuk sementara membutakan mata dan batinnya, serta mengesampingkan (bahkan meniadakan) etika moral. Halal dan haram menjadi bias. Tak jelas mana kawan dan mana lawan.

Yang pasti, “Saya harus jadi anggota dewan. Terserah bagaimanapun caranya. Yang penting saya menjadi orang yang terhormat, dengan emblim tersemat di dada. Orang-orang membungkuk takzim saat berbincang dengan saya!”

Dan kursi yang dulu diperoleh dengan cara berdarah-darah itu nyatanya tak diduduki sebagian anggota dewan, di acara sakral Hari Jadi Purwakartun, 20 Juli. Di hari berikutnya, kursi itu tetap dibiarkan kosong dalam rapat yang membahas soal raperda.

Benar bahwa ketidakhadiran pada Rapat Paripurna HUT Purwakartun, tak serta merta membuat mereka kehilangan kursi. Mereka masih tetap sebagai anggota dewan.

Emblim tetap tersemat di dada. Orang-orang tetap membungkuk takzim saat berbincang dengan dia. Kita berdoa semoga nurani mereka sebagai wakil rakyat tak turut hilang.

Kalau saja mereka tak hadir karena sedang ngambek atas kebijakan lembaga eksekutif yang dianggap tidak pro rakyat, pastilah mereka mendapat sokongan dan pujian dari publik.

Nyatanya publik Purwakartun bertanya-tanya, apa alasan puluhan anggota dewan tersebut tak hadir dalam rapat-rapat krusial. Sayangnya, dari periode ke periode, Dewan Purwakartun memang tak terbiasa bertabayun. Mereka enggan memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Padahal, masyarakat wajib mengetahuinya. “Silent is golden,” itu barangkali prinsip yang mereka pegang.

Ketidakjelasan alasan sejumlah wakil rakyat pada HUT Purwakartun, wajar jika akhirnya melahirkan spekulasi. Rumor pun merebak. Konon mereka sedang ngambek lantaran ekspektasi politisnya tak digubris Bupati Ambeu.

Sayangnya, itu tak ada kaitannya dengan kepentingan dan kemaslahatan publik. Mereka ngambek demi kepentingan partai tempat mereka bernaung. Kalau begitu, masih pantaskah mereka disebut sebagai wakil rakyat?

Nah, itulah sebabnya mengapa saya ingin hengkang dari Purwakartun dan pindah ke Purwakarta. Di Purwakarta, dedikasi dan pengabdian para anggota dewan tak perlu diragukan. Mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Integritas mereka terjamin.

Ini berbanding terbalik dengan kondisi di Purwakartun. Dewan di Kabupaten Lelucon ini sedemikian memprihatinkan. Mereka sigap dan semangat bekerja hanya dalam kunjungan kerja ke luar daerah.

Tak heran, karena kunjungan kerja identik dengan piknik. Selain menerima cuan, mereka juga berhak menerima berbagai akomodasi yang sumbernya dari uang negara.

Selain itu, dalam kunjungan kerja mereka juga bisa leluasa memboyong istri, suami, ipar, keponakan, bibi, atau menantu. Ya, untuk menikmati indahnya Nusantara dari berbagai suku.

Doa saya setiap hari, semoga keinginan untuk hengkang dari Purwakartun dan pindah ke Purwakarta segera terwujud. Dan, saya selalu berlindung kepada Allah dari tingkah polah dewan Purwakartun yang terkut……!*(Tatang Budimansyah)

Posting Kursi Kosong ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Setidaknya ini terihat dalam penanganan menjalarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) sapi. Belum lagi keberpihakan kebijakan karena kepentingan pemerintah akan mempengaruhi bentuk kualitas kebijakan yang diambilnya.

Keengganan pemerintah untuk menjadikan penularan PMK sapi sebagai wabah nasional adalah sikap yang tidak tepat. Terlebih pasca pemulihan Covid-19 yang terus bermutasi dan pada saat di mana tingkat kematian sapi yang cukup tinggi karena wabah PMK. Ini tentu sangat merugikan peternak, terutama peternak rakyat.

Pada awalnya pemerintah sudah mengetahuinya melalui Badan Karantina Pertanian Kementan, bahwa per 22 Mei 2022 PMK menjangkiti 5,45 juta ekor sapi. Angka ini setara dengan 39,4 persen dari total hewan ternak nasional pada akhir 2021.

Pemerintah mulai menetapkan dua daerah terdampak, yaitu provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Jawa Timur. Data Kementan menunjukkan, per 22 Mei 2022, jumlah hewan terdampak di Aceh pernah mencapai 315.612 ekor atau 55,66 persen dari hewan ternak yang ada di provinsi tersebut.  Sementara PMK di Jawa Timur  merebak di 18 kabupaten. Tercatat 2,56 juta ekor sapi terdampak, atau 48,82 persen dari total populasi di provinsi tersebut.

Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021, Jawa Timur dan Aceh termasuk dalam kelompok 10 provinsi dengan populasi ternak sapi potong terbanyak nasional. Populasi sapi potong di Jawa Timur tercatat sebanyak 4,94 juta ekor atau 27,36 persen dari total populasi nasional. Sementara di Aceh sebanyak 452 ribu ekor (2,5 persen).

Ini sebenarnya sudah menjadi asupan data yang cukup signifikan untuk mengambil langkah-langkah strategis dan tindakan taktis di lapangan. Sayangnya terlepas dari implikasi sumbangan kedua daerah tersebut terhadap sapi potong nasional, hal yang menarik adalah ketika data terdampak PMK diralat Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Mentan menyebutkan bahwa per 17 Mei 2022  PMK tersebar di 15 provinsi dan sudah mencakup 52 kabupaten/kota.  Dia melanjutkan bahwa Populasi ternak di 15 provinsi tersebut tercatat 13,8 juta ekor. Dari jumlah populasi itu, yang benar-benar terdampak ditemukan kasus PMK pada populasi 3,9 juta ternak.

Yang benar-benar dinyatakan positif terkena PMK ada sekitar 13 ribu ternak. Pemerintah hanya mengambil langkah berupa peta kawasan hewan ternak selama wabah PMK menjadi empat bagian, yakni daerah wabah, daerah tertular, daerah terduga, dan daerah bebas.

Daerah wabah merupakan yang resmi ditetapkan mengalami wabah PMK oleh Kementan. Sebuah sikap ringan dan pernyataan yang mengherankan ketika pemerintah meralat data terdampak. Jumlahnya menyusut menjadi hanya 13 ribuan ternak sapi, sementara sebarannya meluas ke 15 provinsi. Ini menandakan bahwa kasus PMK disikapi sebagai hal yang normal dan tak sebahaya seperti yang banyak diributkan pengamat di berbagai media.

Meskipun hal itu  berdasarkan konfirmasi tes PCR oleh laboratorium dengan hasil mencapai 13.968 ekor. Atau 0,36 persen dari populasi ternak terdampak. Ini dinyatakan Mentan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (23/5/222). Apakah sesederhana itu kebijakan yang diambil, tanpa melihat jangkauan akibatnya yang dirasakan peternak sapi?

Pemerintah saat itu tidak mengambil langkah terbaik untuk mengendalikan tingkat kerugian yang dirasakan peternak sapi. Pemerintah malah menganggap kasus PMK adalah hal wajar. Dan karena dianggap kejadian wajar, maka sikap yang diambil Kementan hanya mengambil langkah dengan tiga rencana aksi.

Ketiganya yakni agenda darurat, meliputi pemotongan paksa ternak yang terkonfirmasi positif PMK, penetapan lock down zona wabah dan penutupan pengeluaran ternak dari Jawa Timur, serta pembatasan ternak masuk ke Jawa Timur. Dalam aksi ini, diatur pula pengaturan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.

Tiga hal itu diteruskan dengan upaya membuat agenda temporary yaitu pengadaan vaksin, vaksinasi darurat dan pembatasan lalu lintas dan produk hewan. Sedangkan agenda permanennya yakni pembuatan vaksin oleh Pusvetma Kementan yang ada di Surabaya, vaksinasi massal dan pengawasan secara rutin.

Implikasi kebijakan yang sederhana ini, coba kita ambil ilustrasi sebagai sampling terhadap kondisi yang terjadi di wilayah Kecamatan Pudak yang menjadi wilayah paling parah terdampak PMK.

Pada tayangan TVONE news melalui link https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/48819-wabah-pmk-meluas-peternak-sapi-perah-di-pudak-ponorogo-desak-keringanan-angsuran-bank?page=2 disebutkan bahwa seorang peternak bernama Edi Haryono harus mengangsur pada Juni sebesar Rp 3,5 juta. Dia terpaksa harus menunggak lantaran pihak PT Nestle tidak menerima susu Sapi dari Pudak karena mengandung antibiotik.

Masih menurut berita itu, data di Pemerintah Kecamatan Pudak tercatat 12.000 populasi sapi perah, dan 5.000 ekor terjangkit PMK. Dari jumlah itu, sebanyak 500 ekor diantaranya mati, baik itu dipotong paksa maupun mati di kandang. Sementara jumlah peternak sapi perah di wilayah ini mencapai 8.739 orang.

Jika kita ambil rata-rata secara kontinum, maka ada sekitar 3.641 peternak yang hewan ternaknya terjangkit PMK. Dalam berita tidak disebutkan berapa orang yang menggunakan dana perbankan untuk mengelola usaha sapi perah susu. Jika kita asumsikan 20 persen saja yang menggunakan dana perbankan, maka ada sekitar 728 orang yang menunggak ke perbankan.

Sikap cepat tanggap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko memanggil pihak bank seperti Bank Jatim, Bank BRI, dan Bank BNI yang memiliki debitur peternak sapi perah di Kecamatan Pudak, tak akan bisa optimal. Karena restrukturisasi atau bentuk lainnya adalah adanya sikap lunak dari perbankan dalam bentuk reschedule utang tentu tidak serta merta bisa dilakukan. Sebab, harus menunggu otoritas jasa keuangan dengan regulasi tersendiri.

Sementara kita tahu, baik restrukturisasi maupun reschedule hanya bisa terjadi bila ada kejadian force majeur.  Meninjau pada uji sampling di atas, memberikan penilaian bahwa sikap Pemerintah RI melalui Mentan tak berpihak kepada rakyat, tetapi malah kepada perbankan.

Kenapa tidak berpihak kepada rakyat? Karena jika pemerintah memang berpihak kepada rakyat, di saat terjadi sebaran meluas mencapai 15 provinsi, langkah strategis yang segera diambil adalah menyatakan bahwa PMK pada sapi sebagai bencana alam atau wabah nasional. Dengan demikian imbasnya akan dirasakan langsung para peternak dalam bentuk kelunakan dari pihak perbankan.

Berbeda jika kebijakan yang diambil hanya dengan membagi zonase dan rencana-rencana recehan, karena perbankan tak serta merta dapat mengubah sikapnya untuk melakukan restrukturisasi, termasuk reschedule terhadap debitur.

Uji kasus di atas memang tidak bisa dijadikan sebagai uji sampling yang memenuhi persyaratan akademis. Namun bagaimana jika uji kasus ini secara sekunder dikomparasikan kelengkapannya dengan beberapa pernyataan dari varian masyarakat peternakan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang menyatakan terjadi penurunan produksi susu sapi hingga 30-40 persen sejak wabah PMK merebak.

Hal ini dipertegas Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Peternakan Kadin Indonesia Yudi Guntara Noor dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) di Jakarta, Jumat (1/7/2022). Yudi mengatakan bahwa infeksi PMK pada sapi perah berdampak lebih buruk dibandingkan sapi potong.

Indikasi terinfeksinya PMK pada sapi perah, selain indikasi umum PMK seperti lepuh di bibir dan kuku, juga terjadinya penurunan produksi susu secara drastis. Dia menjelaskan sapi perah yang terinfeksi PMK mengalami penurunan produksi susu, atau bahkan berhenti berproduksi.

Jika 30-40 persen penurunan jumlah produksi susu nasional dikomparasikan dengan produksi susu sapi Jawa Timur pada 2021 mencapai 558.758 ton, ini adalah angka peningkatan dari produksi dibandingkan tahun 2020 sebesar 534.152 ton.

Dengan demikian kita bisa dapatkan angka perkiraan kurang lebih ada sekitar 2.264 peternak, dengan rata – rata perorang memelihara 10 ekor sapi perah (FH).

Hal ini belum termasuk sapi potong, baik jenis BX dan sapi domestik atau sapi pegon.

Lantas bagaimana dengan data produksi susu sapi nasional? Setidaknya 107,48 juta liter susu pada tahun 2021 bila dihitung ulang secara kontinum dan dikomparasikan, akan menghasilkan data peternak sapi yang terdampak menjadi lebih besar. Ini bila dibandingkan dengan uji kasus terhadap produksi susu dari Jawa Timur.

Dalam release koran online pikiran rakyat dengan link https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014870800/data-terbaru-pmk-di-indonesia-per-29-juni-2022-291538-hewan-terjangkit-tersebar-di-19-provinsi diketahui bahwa data terbaru dari Kementerian Pertanian menyebut PMK telah menyebar di 19 provinsi di Indonesia.

Bahkan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan menambahkan bahwa data per 29 Juni mencakup 221 kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi ada di lima provinsi. Apakah pemerintah masih tetap bersikukuh berpihak kepada lembaga pembiayaan, ataukah akan merubah haluan yang lebih permisif dan mengalihkan keberpihakannya terhadap rakyat peternak?

Dengan hadirnya regulasi dan SE BNPB, rasanya kita semakin pesimistis bisa dilakukan dalam bentuk kebijakan ulang yang lebih berpihak kepada rakyat.***

Oleh : Dadan K. Ramdan

*Penulis adalah Sekretaris Umum PPI Pimda Jawa Barat

Posting Pemerintah Gamang dalam Penanganan Wabah PMK Sapi ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.