Masyarakat Jabar bisa menikmati potongan harga sebesar 10 persen untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program ini berlaku mulai 18 Maret 2026 hingga 24 Maret 2026.

Penawaran menarik tersebut mencakup seluruh jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang terdaftar di wilayah Jawa Barat.

Faktanya, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan di tengah euforia Idulfitri.

“Daripada uangnya habis dipakai Lebaran, lebih baik bayarin pajak dapat diskon 10 persen,” ujar pria yang akrab disapa KDM ini di Bandung, Rabu (18/3/2026).

Wajib Online: Cara Klaim Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 2026

Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa diskon ini berlaku khusus untuk metode pembayaran secara daring (online).

Pemprov Jabar sengaja mengarahkan warga ke layanan digital guna menghindari antrean panjang di kantor Samsat selama masa libur panjang.

Beberapa kanal pembayaran resmi yang tersedia antara lain:

• Aplikasi Sapawarga: Platform layanan publik Jabar yang kini lebih praktis dan terintegrasi.

• Aplikasi Signal: Layanan Samsat Digital Nasional untuk verifikasi data kendaraan yang lebih cepat.

• KiosK Samsat (ATM Samsat): Tersedia di seluruh kantor Samsat Induk bagi warga yang lebih nyaman bertransaksi secara mandiri di lokasi.

Pendampingan Petugas di Samsat Induk

Selanjutnya, meskipun pembayaran dilakukan secara daring, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menyiagakan petugas di setiap kantor Samsat Induk.

Petugas tersebut bertugas memandu wajib pajak yang mungkin masih mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi Sapawarga atau Signal.

Menariknya, kehadiran petugas ini memastikan proses digitalisasi berjalan lancar tanpa hambatan komunikasi bagi warga dari berbagai kalangan usia. Hal ini mencerminkan komitmen pelayanan prima Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Informasi Detail dan Layanan Hotline

Selain itu, masyarakat yang ingin mengetahui rincian pajak secara mendalam wajib melakukan pembaruan (update) aplikasi Sapawarga ke versi terbaru.

Di dalam aplikasi tersebut, rincian potongan 10 persen akan langsung muncul secara otomatis pada kolom tagihan pajak tahunan.

Penting untuk dicatat, jika warga membutuhkan bantuan cepat terkait kendala sistem, Pemprov Jabar menyediakan saluran komunikasi khusus.

Warga dapat menghubungi Hotline Jabar melalui nomor WhatsApp 0821-2603-0038.

Penutup: Manfaatkan Momentum Sebelum Berakhir

Akhirnya, program Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 2026 ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah yang nantinya akan kembali digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat.

Dengan pajak yang terbayar, pengendara pun dapat mudik dengan perasaan tenang dan status kendaraan yang legal.

Dengan demikian, mumpung masa berlaku program masih berjalan hingga 24 Maret mendatang, segera cek masa berlaku STNK Anda dan manfaatkan potongan harganya sekarang juga. (Din)

Posting Kado Lebaran! Gubernur KDM Gulirkan Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 2026 Sebesar 10 Persen ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengumumkan keputusan hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H ini setelah dirinya memimpin sidang yang bertempat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Faktanya, pemerintah menggunakan metode integrasi antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan lapangan) dalam menetapkan hari raya Idulfitri tahun ini.

Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kebersamaan umat Muslim di seluruh pelosok negeri.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, kami menyepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” tegas Menag Nasaruddin Umar saat konferensi pers.

Analisis Teknis: Hilal Belum Penuhi Syarat MABIMS

Oleh karena itu, hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H menunjukkan secara astronomis, posisi hilal pada petang 29 Ramadan 1447 H memang belum mencapai ambang batas visibilitas.

Data Tim Hisab Rukyat Kemenag menunjukkan bahwa tinggi hilal di Indonesia hanya berada pada kisaran 0,91 hingga 3,13 derajat.

Selain itu, angka tersebut belum memenuhi kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria internasional ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

“Secara hisab, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” tambah Menag untuk memperjelas alasan medis di balik keputusan tersebut.

Laporan 117 Titik Pantau: Hilal Nihil

Selanjutnya, hasil observasi nyata di lapangan semakin memperkuat keputusan pemerintah tersebut. Kementerian Agama sebelumnya telah mengerahkan tim pemantau yang tersebar masif di 117 titik lokasi dari ujung Aceh hingga Papua.

Menariknya, seluruh petugas di 117 titik tersebut melaporkan bahwa mereka tidak berhasil melihat hilal. Karena tim tidak menemukan bukti fisik hilal, pemerintah akhirnya menggenapkan bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari atau menggunakan metode istikmal.

Di samping itu, kehadiran para pakar dari BRIN, BMKG, Bosscha ITB, serta perwakilan ormas Islam dalam Sidang Isbat ini menjamin transparansi data.

Keterlibatan para ahli memastikan bahwa penetapan awal bulan Hijriah memiliki akurasi yang tinggi secara ilmiah.

Landasan Hukum Baru: PMA Nomor 1 Tahun 2026

Penting untuk diketahui, penetapan Idulfitri tahun ini memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih solid.

Hal ini terjadi karena Kemenag kini merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat.

Regulasi terbaru ini mempertegas tiga poin utama:

• Integrasi Hisab dan Rukyat: Pemerintah menggabungkan data ilmiah astronomi dengan pembuktian fisik di lapangan.

• Peran Ulil Amri: Negara hadir secara aktif memfasilitasi musyawarah untuk menentukan waktu ibadah umat.

• Kesatuan Nasional: Kebijakan ini bertujuan menghindari perbedaan waktu lebaran demi menjaga persatuan bangsa.

Harapan Kebersamaan dan Persatuan Umat

Akhirnya, Menag Nasaruddin Umar berharap hasil sidang ini menjadi fondasi bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk merayakan hari kemenangan secara serentak.

Beliau menekankan bahwa Sidang Isbat merupakan simbol kebersamaan dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih cerah.

Dengan demikian, masyarakat kini dapat mempersiapkan perayaan Idulfitri dengan tenang sesuai ketetapan resmi pemerintah.

“Kita berharap keputusan ini menjadi simbol persatuan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” pungkas Menag menutup pernyataannya. (Din)

Posting Simak Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H: Pemerintah Tetapkan Lebaran Sabtu 21 Maret 2026 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mencatat sebanyak 157 perusahaan resmi masuk dalam daftar Aduan THR Jawa Barat 2026.

Ratusan entitas bisnis ini diduga kuat melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Hingga saat ini, sebanyak 194 pengadu telah mengirimkan laporan melalui kanal resmi poskothr.kemnaker.go.id.

Laporan tersebut menyoroti tiga pelanggaran utama: perusahaan tidak membayar THR sama sekali, besaran THR tidak sesuai ketentuan, hingga keterlambatan pencairan yang melampaui batas waktu.

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan kini tengah memverifikasi validitas aduan tersebut langsung di lapangan.

Prosedur Teguran Berjenjang: Mekanisme Nota 1 dan Nota 2

Faktanya, pemerintah telah menyiapkan sistem penindakan yang ketat bagi perusahaan nakal.

Jika verifikasi membuktikan adanya pelanggaran, Disnakertrans akan segera menerbitkan Nota Pemeriksaan 1 sebagai peringatan awal.

Oleh sebab itu, perusahaan memiliki waktu tujuh hari untuk segera melunasi kewajibannya.

Jika hak pekerja tetap tidak terbayarkan dalam satu minggu, otoritas akan mengeluarkan Nota Pemeriksaan 2 dengan jangka waktu penyelesaian yang sama.

“Kami akan merekomendasikan sanksi administratif kepada kepala daerah jika perusahaan tetap mengabaikan Nota 2,” tegas Kim Agung, Senin (16/3/2026).

Ancaman Denda Materiil dan Pembekuan Izin Usaha

Selanjutnya, Kim Agung memperingatkan bahwa konsekuensi bagi pelanggar aturan tidak hanya berhenti pada teguran tertulis.

Rekomendasi sanksi kepada Gubernur, Wali Kota, atau Bupati dapat berujung pada penjatuhan denda materiil yang memberatkan finansial perusahaan.

Menariknya, pemerintah juga memiliki kewenangan penuh untuk membatasi kegiatan usaha.

Sanksi pembekuan izin ini menjadi langkah pamungkas pemerintah guna memastikan keadilan bagi para buruh di Jawa Barat.

Jadwal Operasional Posko Aduan THR Jabar

Selain itu, Disnakertrans Jabar memastikan posko pengaduan tetap melayani buruh yang merasa dirugikan hingga 27 Maret 2026 mendatang.

Layanan ini menjadi benteng terakhir bagi pekerja untuk memperjuangkan hak ekonominya mereka.

Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah memberikan layanan konsultasi teknis terkait penghitungan THR pada periode 2 hingga 13 Maret 2026.

Akhirnya, pengawasan ketat dan ancaman sanksi tegas ini bertujuan agar seluruh perusahaan di Jawa Barat mematuhi regulasi ketenagakerjaan.

Pemerintah ingin menjamin kesejahteraan pekerja agar mereka dapat merayakan hari raya dengan layak.

Dengan demikian, keberadaan instrumen Aduan THR Jawa Barat 2026 menjadi perlindungan hukum yang nyata untuk membantu para pekerja di seluruh wilayah Jawa Barat. (Din)

Posting Diduga Langgar Aturan, Ratusan Perusahaan Masuk Daftar Aduan THR Jawa Barat 2026 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Program ini menyasar para pengabdi angkutan tradisional agar bersedia berhenti beroperasi sementara selama masa Lebaran 1447 H.

Sebanyak 20 penarik becak di kawasan Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, resmi menerima dana kompensasi tersebut pada Minggu (15/3/2026).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerahkan langsung dana sebesar Rp1.400.000 kepada setiap pengemudi yang terdaftar.

Langkah ini bertujuan menertibkan jalur-jalur rawan kepadatan, terutama di titik pasar tumpah.

Pemerintah berharap arus lalu lintas pemudik tetap mengalir deras tanpa hambatan dari angkutan lambat di jalan utama.

Taslim, seorang pengayuh becak di Cirebon, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.

Ia menyebut bantuan ini sebagai bentuk perhatian pertama yang mereka terima langsung dari Pemerintah Provinsi.

“Kami ada 20 orang yang menerima kompensasi dari Pak Gubernur. Uangnya akan saya gunakan untuk membayar zakat fitrah dan membeli baju anak,” ujar Taslim penuh syukur.

Penyaluran Kompensasi Penarik Becak Lampaui Pendapatan Harian

Faktanya, besaran dana Rp1,4 juta tersebut jauh melampaui rata-rata pendapatan harian para tukang becak.

Taslim memaparkan bahwa biasanya ia hanya mengantongi sekitar Rp50 ribu per hari jika kondisi ramai.

Oleh sebab itu, ia menyatakan kesiapannya untuk mematuhi arahan gubernur.

Taslim berkomitmen tidak menarik penumpang di kawasan Pasar Minggu mulai H-7 hingga H+7 Idulfitri. Total masa “cuti” bekerja yang mereka jalani adalah selama 14 hari penuh.

Instruksi KDM: 5.000 Pengemudi Terima Uang Kompensasi

Selanjutnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pemberian Kompensasi Penarik Becak ini menyasar skala yang lebih luas.

Secara total, Pemdaprov Jabar menyiapkan kuota bagi 5.000 pengemudi angkutan tradisional di seluruh Jawa Barat.

Penerima manfaat mencakup sopir angkot, kusir delman, hingga penarik becak.

“Kami memberikan kompensasi ini agar mereka tidak beroperasi di jalur arteri. Tujuannya jelas, yakni mengurangi titik kepadatan di Jawa Barat,” tegas Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut.

Langkah taktis ini memanen apresiasi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.

Ia menilai inisiasi KDM sangat efektif membantu petugas lapangan sekaligus menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat kecil di momen hari raya.

Larangan “Penyapu Koin” di Jalur Pantura

Selain itu, Menhub Dudy mengeluarkan imbauan tegas bagi warga pencari koin di wilayah jembatan Sewo, jalur Pantura.

Ia meminta warga menghentikan total aktivitas tersebut karena sangat membahayakan keselamatan diri dan pengendara.

Menariknya, Menhub memastikan bahwa jalur Pantura Jawa Barat saat ini dalam kondisi mulus.

Jalur tersebut telah siap sepenuhnya menampung lonjakan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Akhirnya, sinergi antara pemberian insentif dan penertiban jalur menjadi kunci sukses mudik tahun ini.

Masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan lebih nyaman seiring berkurangnya titik hambat di pasar-pasar tradisional.

Dengan demikian, penyaluran Kompensasi Penarik Becak menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kelancaran arus mudik sekaligus kesejahteraan rakyat kecil. (Din)

Posting Urai Titik Macet, Gubernur Dedi Mulyadi salurkan Kompensasi Penarik Becak Rp1,4 juta di Cirebon ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, meninjau langsung implementasi program pemenuhan Nutrisi Remaja Putri Jawa Barat di SMPN 43 Kota Bandung, Jumat (13/3/2026).

Dalam kunjungan kerja selama tiga hari di Bandung, Dutton menyempatkan diri bertemu dengan Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan.

Fokus utama kemitraan ini adalah pemberian suplemen penambah darah guna memastikan remaja putri tumbuh kembang dengan optimal dan bebas dari masalah kesehatan kronis.

“Kami merasa bangga dapat bekerja sama dalam meningkatkan gizi dan nutrisi remaja putri. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan kualitas kesehatan yang baik,” ujar Jess Dutton.

Urgensi Penanganan Anemia pada Masa Pubertas

Faktanya, masa pubertas merupakan periode emas yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang.

Dutton menyoroti banyaknya temuan kasus anemia yang menghantui remaja putri di Indonesia, yang jika dibiarkan dapat menghambat prestasi dan produktivitas mereka.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Nutrition International sejak tahun 2006 untuk memetakan, mengawasi, serta mengevaluasi program distribusi suplemen gizi. Sinergi ini terbukti membuahkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir.

Tren Penurunan Angka Anemia di Jawa Barat

Selanjutnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jabar, Emma Rahmawati, memaparkan keberhasilan program tersebut berdasarkan data riset. Pada tahun 2018, angka anemia remaja putri di Jabar sempat menyentuh level 41,93 persen.

Menariknya, dukungan teknis dari Nutrition International berhasil menekan angka tersebut secara signifikan.

“Berkat penguatan program ini, angka anemia turun menjadi sekitar 36 persen pada tahun 2023,” jelas Emma.

Pemprov Jabar kini terus memacu program bertajuk Generasi Emas Bebas Anemia dan Zero New Stunting.

Sebagai inovasi tambahan, pemerintah sekolah kini memiliki duta kesehatan remaja berkarakter Pancawaluya yang bertugas mengedukasi rekan sebaya mengenai pentingnya asupan zat besi.

SMPN 43 Bandung Jadi Proyek Percontohan

Selain itu, Kepala SMPN 43 Kota Bandung, Elis Rahmawati, mengonfirmasi bahwa pihaknya rutin membagikan suplemen penambah darah kepada siswi, terutama saat mereka sedang datang bulan.

Program yang berjalan sejak 2018 ini menjadi benteng pertahanan kesehatan di lingkungan sekolah.

Elis mengungkapkan tantangan di lapangan berdasarkan hasil cek kesehatan gratis terhadap 160 siswi di sekolahnya. Hasilnya, sebanyak 30 siswi masih menunjukkan gejala anemia.

Akhirnya, pihak sekolah berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan lembaga internasional tetap berlanjut.

Targetnya jelas: menurunkan angka anemia agar para remaja putri bisa fokus belajar dan mengejar prestasi tertinggi tanpa kendala kesehatan.

Dengan demikian, integrasi antara bantuan internasional dan kebijakan lokal menjadi kunci utama dalam mewujudkan Nutrisi Remaja Putri Jawa Barat yang lebih baik di masa depan. (Din)

Posting Dubes Kanada dan Pemprov Jabar Perkuat Kolaborasi Pemenuhan Nutrisi Remaja Putri Jawa Barat ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memimpin langsung prosesi pelepasan para pemudik di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jumat (13/3/2026).

Pihak panitia mengerahkan total 74 unit bus untuk mengantar 3.000 pemudik menuju berbagai daerah tujuan.

Program ini merupakan buah kolaborasi apik antara Pemprov Jabar dan Jasa Raharja demi menghadirkan pelayanan transportasi yang aman serta nyaman.

“Kami menghadirkan mudik gratis ini guna menjamin keselamatan warga. Kami menyadari risiko kecelakaan saat musim mudik masih cukup tinggi, terutama bagi masyarakat yang nekat menggunakan sepeda motor,” ujar Erwan Setiawan.

Rincian Armada dan Skema Pendanaan Program

Faktanya, APBD Provinsi Jawa Barat mendanai keberangkatan 2.500 peserta secara penuh. Sementara itu, Jasa Raharja memfasilitasi 500 orang sisanya melalui skema kemitraan.

Oleh sebab itu, Jasa Raharja juga menyumbang tambahan 10 unit bus guna memastikan semua pendaftar mendapatkan tempat duduk.

Strategi kolaboratif ini bertujuan meringankan beban finansial masyarakat yang tengah bersiap merayakan Idulfitri.

Pesan Tegas Wagub untuk Para Pengemudi

Selanjutnya, Erwan menggarisbawahi catatan positif penyelenggaraan mudik gratis dari tahun ke tahun.

Ia mengklaim bahwa sejauh ini, seluruh peserta program Pemprov Jabar selalu tiba di kampung halaman dengan selamat tanpa kendala berarti.

Menariknya, Wagub Erwan memberikan peringatan keras kepada para sopir bus yang bertugas. Ia memandang faktor kelelahan pengemudi sebagai pemicu utama kecelakaan di jalur mudik.

“Sopir harus menempatkan keselamatan penumpang sebagai prioritas nomor satu. Saya meminta para sopir tidak memaksakan diri. Jika merasa lelah, segera istirahat atau biarkan sopir pengganti mengambil alih kemudi,” tegas Erwan.

Solusi Ekonomi dan Pengurai Kemacetan

Selain itu, Pemprov Jabar merancang program ini khusus untuk membantu keluarga yang terhimpit biaya transportasi yang melonjak saat Lebaran.

Dengan mengajak warga mudik menggunakan bus secara masal, pemerintah berharap dapat mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalur utama.

Akhirnya, Wagub mendoakan agar seluruh pemudik menikmati perjalanan yang tenang hingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, Jasa Raharja, dan kedisiplinan pengemudi menjadi kunci sukses penyelenggaraan Mudik Gratis Jawa Barat 2026 tahun ini. (Din)

Posting Mudik Gratis Jawa Barat 2026: Wagub Erwan Lepas 3.000 Pemudik di Leuwipanjang ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kali ini, seorang warga Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, mengeluhkan Tiang WiFi MyRepublic Purwakarta yang berdiri di pekarangan rumahnya tanpa adanya kejelasan kompensasi.

Pemilik rumah, Muhammad Azhar Al Asy’ari, mengungkapkan bahwa persoalan ini bermula sejak rencana pemasangan jaringan internet masuk ke wilayahnya.

Meski sempat ada komunikasi awal melalui pihak desa, Azhar menilai hak-haknya sebagai pemilik lahan belum terpenuhi secara adil.

“Awalnya ada komunikasi dari pihak desa mengenai rencana pemasangan tiang di pekarangan rumah saya,” ujar Azhar saat memberikan keterangan kepada awak media.

Janji Diskon Layanan Bukan Solusi Kompensasi Lahan

Faktanya, pihak penyedia layanan internet tersebut sempat menawarkan potongan harga berlangganan kepada Azhar sebagai bentuk kompensasi.

Namun, karena Azhar tidak berniat memasang layanan WiFi di rumahnya, tawaran tersebut dianggap tidak relevan dengan penggunaan lahan pribadi miliknya.

Oleh sebab itu, ia menuntut adanya bentuk kompensasi nyata bagi pemilik lahan yang asetnya terpakai untuk kepentingan bisnis provider.

“Pihak provider menjanjikan diskon jika saya pasang WiFi. Tapi saya tidak pasang layanan itu. Artinya, tetap harus ada kompensasi karena mereka memakai lahan saya untuk tiang jaringan,” tegasnya.

Pihak Desa dan Provider Diduga Saling Lempar Tanggung Jawab

Selanjutnya, Azhar telah berupaya mencari keadilan dengan menghubungi pihak provider.

Namun, pihak MyRepublic justru menyarankan agar persoalan tersebut ia sampaikan kembali melalui pemerintah desa sebagai pihak perantara komunikasi awal.

Menariknya, upaya mediasi di kantor desa pada bulan lalu pun berakhir nihil. Azhar mengaku kecewa karena pertemuan tersebut tidak membuahkan solusi konkret bagi permasalahannya.

“Saya sudah mendatangi kantor desa bulan lalu untuk menanyakan hal ini. Tapi yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab dan tidak ada jawaban yang jelas mengenai kompensasi,” keluhnya.

Tujuh Bulan Berdiri Tanpa Kepastian Hukum

Selain itu, rasa keresahan Azhar semakin meningkat mengingat tiang jaringan tersebut sudah berdiri selama hampir tujuh bulan.

Keberadaan fasilitas komersial di lahan pribadi tanpa kesepakatan tertulis yang transparan dinilai sangat merugikan pihak pemilik properti.

Azhar berharap pihak MyRepublic maupun Pemerintah Desa Wanayasa segera memberikan penjelasan serta solusi yang adil.

Ia menginginkan adanya kesepakatan hitam di atas putih agar permasalahan penggunaan lahan ini tidak berlarut-larut.

“Saya hanya berharap ada kejelasan. Jika lahan saya digunakan, maka harus ada kesepakatan dan kompensasi yang sebanding,” pungkas Azhar. (Din)

Posting Gunakan Lahan Warga Tanpa Kompensasi, Keberadaan Tiang WiFi MyRepublic di Wanayasa Menuai Keluhan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kebijakan ini merupakan ganti rugi atas hilangnya pendapatan mereka akibat pembatasan operasional selama arus mudik dan balik Idulfitri 1447 H.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab warga sapa sebagai KDM, mengonfirmasi bahwa dana sebesar Rp6,9 miliar telah siap disalurkan.

Sebanyak 3.000 pengemudi transportasi tradisional dan umum menjadi sasaran penerima manfaat dalam program ini.

“Saya sudah mengecek ke Kepala BPKAD Jabar, seluruh uangnya mulai terdistribusi malam ini dan besok kita pastikan selesai semuanya,” ujar KDM usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Mapolda Jabar, Kamis (12/3/2026).

Cakupan Wilayah dan Pertimbangan Arus Wisata

Faktanya, pemberian kompensasi ini menyasar para sopir yang beroperasi di titik-titik krusial kemacetan dan wisata. Wilayah tersebut meliputi Garut, Cirebon, Subang, Bogor, Cianjur, Padalarang, Lembang, hingga Kota Bandung.

Oleh sebab itu, pemerintah mengatur jadwal libur para sopir secara fleksibel. Sebagian pengemudi mulai berhenti beroperasi sebelum lebaran, sementara sebagian lainnya menyesuaikan jadwal setelah Idulfitri 2026.

“Kami mempertimbangkan sopir libur bukan hanya saat arus mudik saja, tetapi juga pada masa arus wisata setelah hari raya berlangsung,” tambah KDM.

Inovasi Mercy Gubernur Jadi Ambulans Darurat di Tol Cipali

Menariknya, selain urusan kompensasi, Pemprov Jabar meluncurkan layanan kesehatan inovatif di jalur tol.

KDM merenovasi mobil Mercedes-Benz (Mercy) operasional Gubernur menjadi kendaraan layanan kesehatan darurat yang akan bersiaga di Tol Cipali.

Bahkan, ide ini muncul sebagai respon atas kejadian warga yang terpaksa melahirkan di pinggir jalan tol pada tahun sebelumnya.

Dengan adanya kendaraan ini, masyarakat diharapkan mendapat fasilitas medis yang lebih layak dan higienis saat kondisi darurat.

“Hari ini kita luncurkan ke Tol Cipali. Jadi, kalau nanti ada warga yang melahirkan di jalan, bisa melakukannya di dalam Mercy, jangan lagi di pinggir jalan,” tegas KDM.

Apresiasi Petugas Lapangan dan Kebersihan

Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, KDM mengajak masyarakat untuk menghargai para petugas yang berjaga di lapangan.

Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas dan keluarga mereka yang rela merelakan waktu bersama demi kelancaran arus mudik.

Secara khusus, Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas kebersihan yang tetap bekerja keras saat warga lainnya merayakan salat Id.

“Terima kasih untuk para petugas kebersihan. Mereka bagian penting yang memungut sampah saat orang-orang menjalankan salat Idulfitri. Hatur nuhun,” pungkasnya. (Din)

Posting Kompensasi Sopir Cair dan Mercy Jadi Layanan Darurat, Strategi KDM Amankan Mudik Jabar 2026 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Melalui sinergi lintas wilayah, pemerintah rencananya akan mendirikan Posko Mudik BPBD Jabar 2026 di 82 titik strategis di seluruh wilayah Jawa Barat.

Langkah ini merupakan respon preventif terhadap potensi bencana yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Ali, mengonfirmasi bahwa operasional posko ini akan berlangsung mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026.

Fokus Penempatan di Titik Rawan Longsor dan Banjir

Faktanya, struktur posko ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni posko utama dan posko pendukung.

Posko utama akan berpusat di kantor BPBD kabupaten/kota, sementara posko pendukung berdiri di jalur-jalur dengan risiko tinggi.

Oleh sebab itu, BPBD menaruh perhatian khusus pada area jalur yang rawan longsor, titik potensi banjir, serta kawasan wisata alam. Beberapa wilayah mendapatkan atensi lebih tinggi berdasarkan tingkat kerawanannya, seperti:

• Kabupaten Tasikmalaya: Menyiagakan hingga 5 titik posko pendukung.

• Kabupaten Pangandaran: Menyiagakan hingga 5 titik posko pendukung.

• Wilayah Lain: Menyiagakan 1 hingga 4 posko pendukung sesuai kebutuhan lapangan.

“Di setiap posko, kami telah menyiapkan personel gabungan dan peralatan kebencanaan lengkap. Kami juga mendapat dukungan dari PMI dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya,” jelas Teten, Kamis (12/3/2026).

Sediakan Fasilitas ‘Rest Area’ bagi Pemudik

Menariknya, posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penanganan darurat. BPBD juga menyulap posko-posko tersebut menjadi tempat istirahat sementara bagi pemudik yang mengalami kelelahan di perjalanan.

“Selain layanan teknis kebencanaan, masyarakat dapat memanfaatkan Posko Mudik Idulfitri ini untuk beristirahat sejenak guna memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan,” tambah Teten.

Peringatan BMKG: Potensi Hujan Sangat Tinggi

Selanjutnya, kesiapsiagaan ini juga merespons prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selama periode Lebaran 2026, kondisi cuaca di Jawa Barat diprediksi akan didominasi oleh fenomena berawan hingga hujan lebat.

Bahkan, BMKG memperingatkan adanya potensi curah hujan yang sangat tinggi di berbagai wilayah Jabar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan cuaca secara real-time melalui layanan digital berikut:

1. DWT (Digital Weather for Traffic): Untuk pemantauan jalur transportasi darat.
2. INA-WIS (Indonesia Weather Information for Shipping): Untuk keselamatan jalur pelayaran.
3. INASIAM (System of Interactive Aviation Meteorology): Khusus untuk pengguna transportasi udara.

Sinergi Demi Mudik yang Aman dan Berkesan

Akhirnya, kolaborasi antara pendirian Posko Mudik BPBD Jabar 2026 dan kewaspadaan masyarakat terhadap informasi BMKG diharapkan dapat meminimalisir risiko selama mudik.

Pemerintah mengimbau warga untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalur perbukitan yang rawan pergeseran tanah.

Dengan demikian, momentum silaturahmi Idulfitri diharapkan tetap berjalan lancar meski di tengah tantangan cuaca ekstrem yang melanda Jawa Barat tahun ini. (Din)

Posting Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Siagakan 82 Posko Mudik BPBD Jabar 2026 di Jalur Rawan Bencana ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, mengonfirmasi bahwa kuota Mudik Gratis Jabar 2026 masih menyisakan 1.012 kursi akibat adanya pembatalan pemesanan dari pendaftar sebelumnya.

Masyarakat dapat segera mengakses sisa kuota ini untuk 12 rute strategis. Oleh karena itu, warga yang berencana pulang kampung disarankan untuk segera melakukan pengecekan secara berkala pada platform resmi pemerintah.

Rincian Sisa Kuota Mudik Gratis per Rute

Beberapa rute favorit masih memiliki ketersediaan kursi yang cukup signifikan. Faktanya, rute Bandung-Sukabumi menjadi yang terbanyak dengan sisa 275 tiket. Berikut adalah rincian rute lainnya:

• Rute Lokal Jabar: Bogor-Pelabuhan Ratu (176 tiket), Cileungsi-Bandung (233 tiket), Bekasi-Tasikmalaya (63 tiket), dan Bekasi-Bandung (46 tiket).

• Rute Luar Provinsi: Bandung-Solo (12 tiket), Bandung-Yogyakarta (20 tiket), Bandung-Ciledug (35 tiket), serta Bandung-Wonogiri (3 tiket).

• Program Jasa Raharja & Arus Balik: Bandung-Solo (14 tiket), Bandung-Sragen (2 tiket), dan Yogyakarta-Bandung (133 tiket).

Cara Daftar dan Syarat Melalui Sapawarga

Selanjutnya, pemudik harus melakukan proses pemesanan melalui aplikasi Sapawarga. Pendaftaran ini tetap terbuka hingga batas akhir pada 12 Maret 2026.

Persyaratannya pun cukup mudah, calon penumpang hanya perlu memasukkan data diri seperti Nama, NIK, alamat, nomor Kartu Keluarga, dan rute keberangkatan.

Perlu diperhatikan, pemilihan tanggal keberangkatan baru bisa warga lakukan saat tahap aktivasi tiket yang berlangsung mulai 1 hingga 12 Maret 2026.

Program ini bersifat inklusif, artinya warga Jawa Barat yang ingin ke luar daerah maupun warga luar yang ingin masuk ke Jawa Barat sama-sama memiliki hak untuk memesan tiket.

Jadwal Keberangkatan dan Armada Bus

Sementara itu, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sebanyak 73 unit bus prima untuk mengantar para pemudik. Jadwal keberangkatan akan berlangsung secara bertahap pada tanggal 13, 14, dan 15 Maret 2026.

Adapun titik kumpul keberangkatan tersebar di beberapa lokasi strategis, antara lain:

1. Terminal Leuwipanjang (Bandung).

2. Terminal Cikarang.

3. Kota Bekasi.

Akhirnya, program ini diharapkan mampu mengurangi beban volume kendaraan pribadi di jalan raya serta memberikan rasa aman bagi warga.

Dengan demikian, perjalanan menuju kampung halaman pada momen Idulfitri 1447 H ini dapat terlaksana dengan lebih tertib dan efisien. (Din)

Posting Buruan Daftar! 1.012 Kursi Mudik Gratis Jabar 2026 Masih Tersedia di Aplikasi Sapawarga ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.