Siapa sangka, niat menarik penumpang di hari Rabu justru berujung pada hadiah tak terduga langsung dari orang nomor satu di Purwakarta.

Pada Rabu (10/6/2026), Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, turut menyukseskan program tersebut. Konsisten dengan aturan yang dibuatnya, Om Zein memilih memesan taksi online untuk berangkat menghadiri rangkaian kegiatan kedinasannya.

Perhatian Om Zein pada Keselamatan Berkendara

Namun, ada momen menarik saat Om Zein hendak naik ke dalam mobil. Pandangan Bupati Purwakarta ini pada roda kendaraan yang menjemputnya.

Ia melihat kondisi fisik ban mobil taksi online tersebut ternyata sudah sangat gundul dan menipis.

Melihat hal itu, Om Zein tidak tinggal diam. Demi memastikan aspek keselamatan di jalan raya, ia memberikan apresiasi sekaligus bantuan langsung kepada sang pengemudi.

Om Zein merogoh koceknya dan memberikan hadiah uang tunai sebesar Rp500 ribu khusus untuk membeli ban baru.

“Supaya keselamatan saat berkendara terjaga dengan baik dan aman,” ujar Om Zein dengan ramah kepada sang sopir.

Langkah spontan ini mengejutkan sekaligus mengharukan bagi sang driver taksi online. Ia mengaku sangat bersyukur karena di tengah kewajiban mencari nafkah, kondisi kendaraannya justru mendapat perhatian langsung dari pemimpin daerah.

Mengenal Program Rebo Ngumum di Purwakarta

Program Rebo Ngumum atau Rabu Naik Kendaraan Umum merupakan gerakan masif yang diinisiasi oleh Bupati Saepul Bahri Binzein.

Kebijakan ini mewajibkan seluruh jajaran ASN dan pegawai pemda untuk meninggalkan kendaraan pribadi di rumah setiap hari Rabu dan beralih ke moda transportasi publik, seperti angkot maupun transportasi online.

Tujuan utama dari program inovatif ini antara lain:

• Mengurangi Kemacetan: Menekan volume kendaraan pribadi di jalur-jalur protokol Purwakarta.

• Menurunkan Emisi Gas Buang: Mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

• Meningkatkan Perekonomian Lokal: Membantu meningkatkan pendapatan para sopir angkutan umum dan pelaku transportasi online yang beroperasi di wilayah Purwakarta.

Aksi nyata Om Zein yang ikut memesan taksi online ini menjadi teladan bagi para bawahannya agar tidak sekadar menjalankan instruksi, tetapi juga meresapi esensi dari program tersebut.

Kisah “Rebo Ngumum jadi berkah” ini kini viral dan mendapat respons positif dari masyarakat.

Banyak netizen memuji kepekaan Om Zein yang tidak hanya fokus pada program kerja, tetapi juga sangat peduli pada detail keselamatan warganya di jalan raya.(IK)

Posting Berkah Rebo Ngumum di Purwakarta, Sopir Taksi Online Dapat ‘Rezeki Nomplok’ dari Om Zein Gara-Gara Ban Gundul ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Selain itu, PGSS juga meminta agar Dewan Kebudayaan segera di bentuk di Kabupaten Purwakarta guna menyelamatkan cagar budaya dan, benda purbakala yang saat ini keberadaannya dinilai masih bercecer di berbagai lokasi.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh para pegiat budaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV dan, Panitia Khusus (Pansus) 1 Pemajuan Kebudayaan DPRD Purwakarta, di Gedung DPRD Purwakarta, Selasa 9 Juni 2026.

“Miris dan prihatin karena Purwakarta belum memiliki museum untuk menyimpan benda kepurbakalaan dan manuskripnya,” kata Pendiri Paguyuban Padipaan Guguwar Situs Sunda, Asep Supiandi kepada media, Rabu 10 Juni 2026.

Asep mengeklaim pihaknya menemukan sejumlah manuskrip dan, benda purbakala yang usianya jauh lebih tua daripada hari jadi Kabupaten Purwakarta yakni di tahun 1831. Seperti contoh, pihaknya menemukan prangko bertuliskan nama wilayah Sindangkasih dan Cipaisan yang berangka tahun 1643.

Atas dasar itu, PGSS meminta DPRD segera menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dewan Kebudayaan.

“Kami meminta dewan segera menyusun Raperda Dewan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi Perda, agar berfungsi menata dan menginventarisir situs yang tercecer,” kata Asep.

Ketua Pansus 1 DPRD Purwakarta, Zusyef Gusnawan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh para pegiat budaya dan sejarah Sunda tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa regulasi yang berpihak pada pelestarian budaya sedang diproses. “Saat ini kami tengah menggodok Raperda Pemajuan Kebudayaan yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan,” ucap Zusyef.

Meskipun di Purwakarta saat ini sudah ada tempat edukasi sejarah digital seperti Bake Panyawangan Diorama Nusantara, fasilitas tersebut lebih di fokuskan pada arsip sejarah dan visual interaktif.

PGSS berharap di Purwakarta ada museum khusus fisik yang dapat menampung, merawat, dan memamerkan manuskrip serta benda-benda bersejarah spesifik, seperti keris dan benda pusaka lainnya, lengkap dengan narasi perjalanannya. Payung hukum ini diharapkan menjadi landasan formal pembentukan Dewan Kebudayaan sekaligus legacy bagi generasi mendatang.

Zusyef menegaskan bahwa aspirasi dari pegiat budaya ini menjadi masukan yang sangat positif dan krusial bagi legislatif.

“Bagi Pansus, ini merupakan masukan yang luar biasa dan akan langsung kami akomodir dalam pembahasan Raperda Pemajuan Kebudayaan yang sedang berjalan tahun ini,” katanya.

Di sisi lain, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Purwakarta mengonfirmasi bahwa pendataan cagar budaya terus berjalan.

Kepala Disporaparbud Purwakarta, Aep Durrohman, memaparkan data terkini cagar budaya di wilayahnya sebanyak 20 cagar budaya dan 161 diduga cagar budaya. “Kedepan bisa saja bertambah kalau banyak komponen masyarakat interest terhadap pelestarian situs dan cagar budaya,” pungkasnya.(IK)

Posting Pegiat Budaya Desak Pemkab dan DPRD Purwakarta Bangun Museum Hingga Bentuk Dewan Kebudayaan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Penghargaan tersebut merupakan yang kesebelas kalinya yang diraih Pemkab Purwakarta secara berturut-turut. Adapun penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, didampingi Ketua DPRD, Sri Puji Utami, dan Sekretaris Daerah, Sri Jaya Midan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Bandung pada Selasa 9 Juni 2026.

Kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat itu merupakan agenda tahunan dalam rangka penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Selain Bupati dan Ketua DPRD, kegiatan tersebut juga dihadiri Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun

penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan penghargaan dilakukan langsung kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, masyarakat, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga opini WTP dapat terus dipertahankan.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta, DPRD, serta dukungan berbagai pihak. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Bupati.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Purwakarta tercatat berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil pemeriksaan LKPD sejak tahun 2015 hingga tahun 2025 secara berkelanjutan.

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta.(IK)

Posting Berturut-Turut! Purwakarta Sabet WTP ke-11 Dari Badan Pemeriksa Keuangan ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

R. Priyatna Kusumah atau yang lebih akrab disapa Bos Yayat (Beye) itu dipilih secara aklamasi melalui agenda Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kadin Purwakarta ke- VII yang digelar di Prime Plaza Hotel, Kawasan Kota Bukit Indah, Purwakarta, Selasa 9 Juni 2026.

Momen kebangkitan organisasi tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein. Ia menilai, terpilihnya sosok ketua baru ini menjadi tanda bahwa Kadin Purwakarta telah menunjukkan kedewasaan berorganisasi dan siap mengambil peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

“Setelah sekian lama, empat tahun akhirnya Kadin Purwakarta ada ketuanya juga. Hari ini Kang Yayat terpilih aklamasi. Menurut saya Kadin Purwakarta sudah menunjukkan kedewasaannya dan siap kerja untuk bagaimana menciptakan iklim investasi di Purwakarta yang lebih kondusif dan lebih banyak lagi,” ucap Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, usai menghadiri gelaran Muskab Kadin Purwakarta, Selasa 9 Juni 2026.

Bupati yang akrab disapa Om Zein itu menegaskan bahwa salah satu tugas utama Kadin adalah membantu menarik investasi di daerah. Mengingat, pemerintah daerah kini sudah menyempurnakan pembagian kawasan berdasarkan fungsi dan peruntukkannya.

Ia memaparkan bahwa zona industri, pertanian, perkebunan dan kawasan permukiman sudah dilakukan penataan. Karena hal itulah, Kadin diharapkan mampu mengisi dan mengembangkan potensi ekonomi pada setiap zona tersebut melalui kemitraan dengan dunia usaha dan investor.

Om Zein mengungkap, target investasi yang Purwakarta akan disesuaikan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun meski begitu, ia berharap investasi yang masuk ke Kabupaten Purwakarta bisa mencapai Rp15 triliun.

“Kalau saya sih pengennya 15 triliun. Biar apa? Biar terus uang banyak berputar di sini. Kalau kita dikasih target 15 triliun juga, saya pikir kita akan sekuat tenaga,” demikian Om Zein.

Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menilai terpilihnya ketua baru menjadi titik awal kebangkitan Kadin Purwakarta setelah cukup lama mengalami kekosongan kepemimpinan.

Ia menyebut kehadiran langsung Bupati Purwakarta dalam proses tersebut menjadi bukti kuat bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan Kadin harus semakin diperkuat ke depan.

“Selamat kepada ketua terpilih. Setelah empat tahun kosong akhirnya Kadin Purwakarta bisa dinahkodai. Ini bukti konkret dengan kehadiran Pak Bupati bahwa Kadin ke depan harus bisa bermitra dengan pemerintah, khususnya di Purwakarta,” katanya.

Almer menegaskan, tugas dan fungsi Kadin bukan hanya mengawal investasi, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat dan kondusif. Karena itu, Kadin harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang masuk mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Menurut dia, pekerjaan rumah terbesar pengurus baru adalah merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor usaha, termasuk anggota-anggota luar biasa Kadin, agar terlibat aktif dalam kepengurusan dan program organisasi.

“Kadin harus bisa bersama-sama mengawal investasi. PR-nya adalah merangkul semua stakeholder di dunia usaha untuk bersama-sama dengan Pemerintah Purwakarta membangun dan mengawal investasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Kadin Purwakarta terpilih, R Priyatna Kusumah, mengajak seluruh elemen dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kepengurusan yang akan dibentuk.(IK)

Posting Om Zein Minta Kadin Tarik Investasi Besar-Besaran ke Purwakarta ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Muskab tersebut dihadiri pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, serta para pelaku usaha setempat.

Melalui agenda Tersebut, R. Priyatna Kusumah atau yang lebih akrab disapa Bos Beye terpilih secara aklamasi untuk menduduki jabatan Ketua Kadin Kabupaten Purwakarta periode 2026-2031.

Dalam sambutannya, Bos Beye menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus, anggota, dan para pelaku usaha atas dukungan, amanah, serta kepercayaan besar yang telah diberikan kepadanya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam membangun roda perekonomian di daerah. “Saya mengajak seluruh elemen, mulai dari pelaku UMKM hingga industri besar, mari bersama-sama kita membangun Purwakarta dengan spirit Kadin Istimewa. Kadin harus menjadi wadah yang inklusif, inovatif dan mampu memberi solusi nyata terhadap tantangan ekonomi ke depan,” ucap Bos Beye.

Spirit atau jargon “Kadin Istimewa”, menurut Beye, bukan sekadar slogan, melainkan adalah sebuah komitmen untuk menghadirkan program kerja yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, juga memperkuat daya saing investasi di Purwakarta.

“Jargon ini akan menjadi dasar kami menyusun langkah strategis, antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, serta memperkuat daya saing daerah untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kadin harus hadir sebagai wadah yang inklusif, terbuka, inovatif, dan mampu memberikan solusi konkret bagi setiap persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Purwakarta,” pungkas Beye.(IK)

Posting R. Priyatna Kusumah Terpilih Secara Aklamasi Pimpin Kadin Purwakarta Periode 2026-2031 ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Selain karena praktis, konsep pernikahan dalam program Nikah Hemat ini dapat memangkas biaya besar yang biasanya dialokasikan untuk resepsi mewah, dan dialihkan untuk tabungan masa depan.

Menanggapi tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta bergerak cepat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya sarana Kantor Urusan Agama (KUA).

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah KUA Kecamatan Pondoksalam. Meski minat masyarakat untuk menikah di sana terus melonjak, kondisi infrastruktur yang ada dinilai masih kurang memadai karena kantor tersebut terletak di gang sempit.

Kondisi jalanan yang sempit menuju KUA Pondoksalam kerap menyulitkan rombongan pengantin yang membawa kendaraan.

Menanggapi keluhan dan kebutuhan warganya, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, atau, langsung mengambil langkah konkret.

Pira yang akrab disapa Om Zein itu menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah akan segera memproses permohonan hibah tanah di wilayah Pondoksalam.

Tanah hibah ini nantinya akan dialokasikan khusus untuk pembangunan gedung baru KUA Pondok Salam agar memiliki fasilitas yang lebih representatif, luas, dan mudah diakses oleh kendaraan roda empat.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan para pasangan muda yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka.

Momen Haru Om Zein Bukakan Pintu Mobil Dinas Gratis

Komitmen Om Zein dalam mendukung gerakan nikah hemat di KUA tidak hanya ditunjukkan melalui perbaikan infrastruktur, tetapi juga lewat aksi humanis yang menyentuh hati warga.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyediakan fasilitas mobil dinas Om Zein gratis yang bisa digunakan oleh para pengantin baru.

“Pernikahan adalah momen sakral. Kami ingin memastikan masyarakat merasa bahagia dan dihargai, salah satunya dengan memfasilitasi hari bahagia mereka menggunakan mobil dinas bupati,” ujar Om Zein.

Sebuah pemandangan penuh makna terlihat saat sepasang kekasih yang memanfaatkan program nikah hemat ini tiba di lokasi.

Secara simbolis, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein) tampak turun langsung membukakan pintu mobil dinas yang dipakai oleh kedua pasangan pengantin yang telah tiba menuju KUA.

Aksi ramah dan penuh kepedulian dari orang nomor satu di Purwakarta ini langsung menuai pujian dari masyarakat. Layanan mobil dinas gratis ini menjadi solusi nyata bagi pasangan muda-mudi yang ingin menghemat biaya transportasi di hari pernikahan mereka.

Dengan adanya rencana relokasi KUA Pondok Salam ke tempat yang lebih layak serta dukungan fasilitas premium yang merakyat, tren nikah hemat di KUA di Purwakarta diprediksi akan semakin diminati.

Pemerintah berharap langkah-langkah solutif ini dapat membantu mewujudkan keluarga baru yang sejahtera tanpa harus terbebani oleh biaya pernikahan yang tinggi.(IK)

Posting Program Nikah Hemat di Purwakarta Makin Diminati, Bupati Om Zein Segera Pindahkan KUA Pondoksalam dari Gang Sempit ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Berdasarkan surat resmi Forum Komunikasi Warga Perum Sindang Jaya Permai yang diterima awak media, warga telah melakukan audiensi kepada DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Nomor: 0010/FKW/SJP/V/2025, tertanggal 20 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Purwakarta serta ditembuskan kepada Komisi III DPRD Purwakarta.

Bukan hanya jajaran DPRD Purwakarta, warga Perum Sindang Jaya diketahui telah melakukan audiensi terhadap Disperkim Purwakarta namun sayangnya hingga kini belum juga direalisasikan tuntutan warga terhadap PT Lan Sena Jaya.

Salah satu warga Perum Sindang Jaya Permai Heru Septiyana Yuhana, mengungkapkan, warga Perum Sindang Jaya Permai diketahui telah berulang kali dibahas dalam berbagai pertemuan dan rapat, baik di tingkat desa, dinas terkait, hingga dilakukan upaya audiensi ke DPRD Kabupaten Purwakarta, namun sampai saat ini belum juga ada penyelesaian yang jelas.

“Kami berharap agar DPRD Purwakarta, Disperkim juga Bupati Purwakarta Om Zein dapat segera turun tangan dan memberikan solusi tegas, agar hak-hak warga sebagai konsumen perumahan dapat terpenuhi, serta pembangunan perumahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Heru.

Dia menegaskan, selain PT Lan Sena Jaya yang dibawah pimpinan Alan Suherlan yang bertanggung jawab terhadap tuntutan warga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta juga harus ikut bertanggung jawab.”PT Lan Sena Jaya bisa beroperasi dan membangun perumahan itu atas izin dari pemerintah, jadi Pemkab Purwakarta engga boleh diam saja saat adanya keluhan dari warga,” tegas Heru.

Selain itu, ujar Heru, warga juga menyoroti adanya Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada 27 Mei 2025 antara Kepala Desa Cijantung Oman Abdurohman dan pihak developer Alan Suherian selaku Direktur PT Lan Sena Jaya, yang berisi kesepakatan terkait pembebasan lahan untuk pelebaran jalan desa sepanjang kurang lebih 200 meter dengan lebar masing-masing 1 meter di sisi kiri dan kanan jalan.

“Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pihak developer, dan lahan yang dibebaskan akan diperuntukkan sebagai fasilitas umum serta menjadi aset desa setelah pelebaran selesai. Namun, warga menilai hingga kini realisasi dari kesepakatan tersebut belum berjalan maksimal,” ujarnya.

Tuntutan warga Perum Sindang Jaya Permai Cijantung:

– Jalan utama perumahan yang dijanjikan belum ada wujudnya, hingga saat ini warga masih menggunakan jalan desa.

– Perbaikan jalan perumahan yang rusak dan memprihatinkan.

– Penerangan Jalan Umum (PJU) banyak yang mati, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak aman bagi warga.

– Belum adanya serah terima hibah fasilitas umum (fasum) kepada pihak terkait.

– SPPT masih atas nama PT Lansena Jaya.

– Tidak adanya bukti sertifikat tanah di BTN Cabang Karawang, serta warga yang telah melunasi pembayaran belum menerima sertifikat tanah. ***

Posting Aduan Warga Perum Sindang Jaya Purwakarta Diabaikan Sejak 2019, Disperkim dan DPRD Dituding “Masuk Angin” ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Pelayanan Publik ini merupakan program unggulan yang menyediakan beragam layanan pemerintahan yang mudah dijangkau masyarakat karena selalu digelar di titik atau lingkungan masyarakat langsung baik yang ada di desa-desa hingga di perkotaan.

Kali ini, Pemkab Purwakarta akan mengadakan  layanan ‘jemput bola’ tersebut di Perumahan POJ Sadang, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tepatnya pada Rabu 6 Mei 2026.

Pelayanan Publik di Perum POJ ini menyediakan sedikitnya 15 layanan mulai dari layanan administrasi kependudukan, layanan  kesehatan, bahkan hingga layanan SIM keliling dan masih banyak lagi.

Camat Purwakarta Heri Anwar, menyampaikan acara ini akan berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Dia juga mengajak seluruh warga agar memanfaatkan adanya acara pelayanan yang dilakukan secara jemput bola tersebut dengan datang langsung ke lokasi.

Berikut 15 layanan yang tersedia di Pelayanan Publik di Perumahan POJ Sadang:

1. DPPKB

• layanan KB, Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL)
• layanan elsimil bagi catin.

2. Dinas Sosial

• Layanan konsultasi pengecekan bansos
• Layanan surat keterangan DTKS untuk penerima sekolah jalur afirmasi

3. Dinas Kesehatan

• Pengobatan umum
• Layanan USG ibu hamil
• Cek kesehatan gratis
• Khitan massal

4. Diskanak

• Layanan kesehatan hewan ternak
• Konsultasi budidaya ternak dan perikanan

5. Dispangtan

• Pembagian bibit tanaman
• Layanan penyuluhan pertanian

6. Disnaker

• Layanan pencarian kerja
• Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

7. Disdukcapil

• Pembuatan KTP digital
• Pembuatan Kartu Keluarga
• Pembuatan KIA
• Pembuatan akte kelahiran

8. Bapenda

• Layanan pajak daerah dan pembayaran PBB-P2

9. DPMPTSP

• Layanan perizinan berusaha (NIB)
• Layanan pembuatan izin mendirikan bangunan

10. DKUPP

• Tera ulang timbangan
• Pendaftaran merek
• Konsultasi UMKM

11. BPN

• Layanan pendaftaran sertifikat rutin
• Sosialisasi sertifikat elektronik
• Penyerahan sertifikat PTSL

12. Kemenag

• Pendaftaran nikah
• Legalisir surat nikah dan akta nikah
• Konsultasi pernikahan/perceraian
• Konsultasi waqaf, infak, zakat, dan haji

13. Disarpus

• Perpustakaan keliling
• Enkapsulasi arsip
• Pembinaan kearsipan bagi desa dan kelurahan

14. Samsat

• Layanan pembayaran pajak

15. Polres

• Layanan SIM keliling.*

Posting Pemkab Purwakarta Akan Gelar Pelayanan Publik di Perum POJ, Hayu Warga Merapat Banyak Layanan Mudah Disini! ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Purwakarta Nomor: 000.1.4/884/Org/2026. Merujuk dari isi edaran tersebut, kebijakan ini sengaja digulirkan dalam rangka efisiensi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien serta mendukung penghematan energi dan biaya operasional.

SE tersebut dikeluarkan sebagai upaya mendorong, merubah pola mobilitas pegawai agar lebih hemat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, berharap penggunaan kendaraan umum oleh pegawai ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran dan energi, tetapi juga menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam membangun budaya hidup sederhana dan peduli lingkungan.

“Edaran ini wajib dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintahan tanpa terkecuali,” ujar pria yang karib disapa Om Zein itu.

Isi dalam SE tersebut juga menjelaskan tujuan positif dari kebijakan ini. Di antaranya, mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar dan biaya transportasi pegawai, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan.

Kebijakan ini juga dibuat guna membangun budaya kerja pegawai yang hemat, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Serta, memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam penggunaan transportasi umum.

SE ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta, baik yang bertugas di Perangkat Daerah, Unit Kerja, maupun instansi lainnya yang berada dibawah koordinasi pemerintah daerah setempat.

Adapun dasar hukum dibuatnya kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Jadi, SE ini mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menggunakan kendaraan umum dalam melaksanakan perjalanan dari dan ke tempat kerja setiap hari Rabu,” tegas Bupati.

Menutup, Om Zein juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk melakukan sosialisasi, melaksanakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran tersebut.

Selain itu, para kepala OPD juga diminta untuk memberikan teladan dalam pelaksanaan kebijakan ini; serta Melakukan pembinaan dan pengawasan secara persuasif kepada pegawai.

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pegawai. ***

Posting ASN Purwakarta Tiap Rabu Wajib Ngantor Naik Kendaraan Umum ditampilkan lebih awal di Purwakarta Post.