PURWAKARTAPOST.CO.ID-Saat berdialog dengan ratusan perangkat desa Kabupaten Purwakarta, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar meminta kepada penegak hukum agar tidak mengkriminalisasi perangkat desa.
Mendes PDTT, Marwan Jafar menegaskan agar penegak hukum tidak menakut-nakuti perangkat desa dalam menggunakan dana desa untuk membangun daerahnya. Lebih jauh Marwan meminta agar pihak penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap perangkat desa.
“Selanjutnya saya tekankan bahwa penegak hukum kejaksaan, maka kepolisian tidak boleh melakukan kriminalisasi terhadap perangkat desa dan tidak boleh mencari cari kesalahan dan kasus,” beber Marwan, Kamis (7/1/2016) di Pendopo Pemkab Purwakarta.
Begitupun dengan perangkat desa dan kepala desa agar tidak melakukan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai pemberian dana desa malah nanti menambah masalah di desa, karena tujuan awal diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah membangun desa secara merata.
“Meski demikian tidak boleh menyelewengkan dana, kita para pemimpin desa, tokoh sosial dan pemimpin masyarakat. Kita harus mengayomi masyarakat kita semua,” jelas Marwan.
Pelaksanaan UU Desa menurut Marwan merupakan bagian membangun Indonesia dari pinggiran dan sebagai jargon ideologis membangun Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo.
“Ini sebagai jargon ideologis membangun Indonesia dari pinggiran saya punya tugas yang berat saya harus berkomunikasi dengan 74 ribu desa dan masih ada 122 kabupaten tertinggal yang harus dibangun,” pungkasnya.






