PURWAKARTA POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ Purwakarta 2025) dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Senin (30/3/2026).
Penyampaian laporan ini menjadi bukti nyata transparansi atas kinerja pembangunan yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor makro.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa LKPJ tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas publik atas penggunaan APBD selama satu tahun anggaran.
Faktanya, Pemkab Purwakarta berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Selain itu, pemerintah sukses menekan angka pengangguran terbuka melalui berbagai program padat karya yang efektif.
Rapor Hijau: IPM Meningkat dan Investasi Melampaui Target
Oleh sebab itu, paparan LKPJ kali ini menjadikan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai sorotan utama.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta mencatatkan kenaikan yang mencerminkan perbaikan nyata pada sektor pendidikan dan standar hidup layak.
Selanjutnya, Purwakarta masih mengukuhkan posisinya sebagai destinasi favorit penanaman modal di Jawa Barat.
Realisasi investasi tahun 2025 berhasil melampaui target tahunan yang telah pemerintah tetapkan sebelumnya.
Poin Keberhasilan Strategis Pemkab Purwakarta:
Sektor Investasi: Menjadi primadona investasi Jawa Barat dengan capaian di atas target.
Penanganan Stunting: Integrasi antar-SKPD berhasil menurunkan prevalensi stunting di desa dan kelurahan secara signifikan.
Kesejahteraan Sosial: Memperbaiki IPM melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata.
Infrastruktur: Optimalisasi Konektivitas Antarwilayah
Menariknya, Pemkab Purwakarta mencatat serapan anggaran pada sektor infrastruktur yang sangat optimal.
Pemerintah memberikan prioritas tinggi pada pembangunan serta rehabilitasi jalan kabupaten, jembatan, dan sarana irigasi guna mendukung kelancaran distribusi logistik dan ekonomi rakyat.
“Kami terus berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami harus menjaga dan meningkatkan tren positif ini pada tahun-tahun mendatang,” ujar Bupati Purwakarta yang akrab disapa Om Zein dalam pidato resminya.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting menjadi catatan emas. Program tersebut berhasil menurunkan prevalensi kasus secara signifikan di berbagai titik rawan di Purwakarta.
Langkah DPRD: Pembentukan Pansus Evaluasi LKPJ
Penting untuk dicatat, DPRD Kabupaten Purwakarta menyambut positif penyampaian laporan tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut, pihak legislatif segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah data secara lebih mendalam.
Evaluasi dari DPRD ini bertujuan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah.
Meskipun mengantongi banyak capaian positif, Pemkab Purwakarta tetap mengakui adanya tantangan besar, terutama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola lingkungan hidup.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Akhirnya, dokumen LKPJ Purwakarta 2025 ini akan menjadi landasan bagi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di tahun berikutnya.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar pemerintah dapat mengakselerasi target-target pembangunan yang belum tercapai.
Dengan demikian, Pemkab mengharapkan masyarakat Purwakarta terus memberikan pengawasan secara aktif dan konstruktif.
Peran pengawasan dari masyarakat itupenting agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. (Din)
