Kelompok Cipayung Tak Diundang, Pemkab Purwakarta Tak Serius Urus Kepemudaan

Purwakarta Post – Beda versi acara peringatan sumpah pemuda yang digelar aliansi BEM Purwakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Jika Aliansi BEM Purwakarta memilih untuk merefleksikan peringatan sumpah pemuda dengan menggelar aksi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar acara resmi peringatan sumpah pemuda di Bale Janaka komplek Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Namun, ada yang janggal dalam acara tersebut. Pasalnya, hanya 12 organisasi kepemudaan yang diundang untuk memperingati acara tahunan tersebut.

Hal tersebut diketahui, dalam surat undangan bernomor : 003.1/3411/Kesra dari Sekretariat Daerah Pemkab Purwakarta.

Diketahui,12 OKP Tersebut diantaranya, Karang Taruna Kabupaten Purwakarta, KNPI Purwakarta, Pemuda Pancasila, FKPPI, Pemuda Pancamarga, Purna Paskibra Indonesia, AMPI, Pemuda Persis, IPNU, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, BMI, BM Kosgoro.

Bahkan, Kelompok Cipayung (HMI, GMNI, PMKRI, PMII, GMKI) tidak dilibatkan. Padahal, kiprah beberapa organisasi tersebut dalam pembangunan sumberdaya kepemudaan Indonesia punya kontribusi sangat besar dalam menciptakan kader-kader muda kritis yang membangun.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta, San San Ramdhani mengaku, sikap Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tidak mengakomodir seluruh OKP mencerminkan kegagalan dalam pola komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Pemkab Purwakarta.

“Mereka (Pemkab) kan punya data, punya anggaran, mestinya untuk mengakomodir 75 OKP yang terdaftar di KNPI bukan hal yang sulit. Ini malah terkesan pilih-pilih,” terang San San, saat dikonfirmasi media, Kamis (28/10).

Ia juga menyebut, Investasi SDM yang digembar-gemborkan oleh Anne Ratna Mustika selaku Bupati Purwakarta bisa diukur dari seberapa cakap Pemkab mengakomodir OKP dalam peringatan acara sumpah pemuda kali ini.

“Jangan sampai investasi SDM yang menjadi prioritas pemkab dalam RPJMD itu hanya seremonial dan lip service saja. Bahkan tidak mengakar dalam lingkup OKP di Purwakarta,” jelas San San.

San San juga meminta agar Pemkab Purwakarta, transparan dalam anggaran untuk pembangunan kepemudaan dan lebih meningkatkannya lagi untuk mewujudkan SDM muda yang siap dalam menghadapi tantangan zaman.

“Dalam Perda Kepemudaan, pasalnya jelas 2 persen alokasi APBD mesti disalurkan untuk pembangunan pemuda. Namun, Pemkab tidak membuka hal itu ke publik,” jelasnya.

Untuk diketahui, dari hasil penelusuran Jurnalis dalam rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemkab Purwakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75.000.000 dengan kode RUP 28100436 untuk belanja jasa penyelenggaraan acara peringatan hari sumpah pemuda.