Politik

Wajar Jika Berebut, Gaji+Tunjangan Anggota DPRD Purwakarta Capai Rp45 Juta Sebulan

ilustrasi

PURWAKARTAPOST.CO.ID-Wajar saja jika setiap Pemilu banyak orang berebut menjadi anggota DPRD Purwakarta, pasalnya setiap bulan anggota dewan mendapatkan gaji pokok + tunjangan yang fantastis.

Sekretaris Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Suhandi mengatakan besaran gaji pokok dan tunjangan anggota dewan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lewat Peraturan Pemerintah No 18 itu gaji pokok dan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Purwakarta berada di kisaran Rp30-Rp50 juta per-bulan. Anggota dewan akan mendapatkan gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi.

Menurut Suhandi jika dirinci besaran gaji + tunjangan anggota DPRD Purwakarta mulai dari ketua hingga anggota sebagai berikut ini :

Pimpinan DPRD

1.Gaji pokok Rp5,8 juta/bulan, Wakil Ketua gaji pokok Rp5,1 juta/bulan

2.Tunjangan perumahan RP10,9 juta/bulan

3.Tunjangan komunikasi Rp12,4 juta/bulan

4.Operasional Rp12,6 juta/bulan

5.Tunjangan BBM Rp3,4 juta/bulan

baca juga : Berjamaah di Kasus Bimtek Fiktif DPRD Purwakarta

Jika ditotal maka penghasilan unsur pimpinan DPRD Purwakarta masing-masing Ketua dan Wakil Ketua mendapatkan Rp45,1 juta/bulan. Selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan unsur pimpinan DPRD Purwakarta juga mendapatkan kendaraan dinas yang mayoritas adalah kendaraan SUV.

“Itu sudah dipotong PPh 21 pajak penghasilan sebesar 15 persen, kalau masih kotor sekitar 49 juta lebih per bulan,” kata Suhandi, Kamis (25/4/2019) di gedung DPRD Purwakarta Jalan Pemuda Ciganea.

Sementara gaji pokok + tunjangan anggota DPRD Purwakarta mendapatkan Rp35 juta/bulan dengan rincian sebagai berikut :

Anggota DPRD

1.Gaji pokok Rp4,5 juta/bulan

2. Tunjangan perumahan Rp9,3 juta/bulan

3. Tunjangan transportasi Rp9,5 juta/bulan

Jika ditotal penghasilan anggota DPRD Purwakarta setiap bulannya mendapatkan Rp35 juta.

“Untuk anggota DPRD yang dipotong PPh yakni tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan uang transportasi sebesar 15 persen. Kalau masih kotor penghasilan anggota biasa senilai Rp41 juta lebih,” timpal Suhandi.

Selain mendapatkan gaji pokok + tunjangan anggota DPRD Purwakarta juga mendapatkan dana reses dan biaya perjalanan dinas.

Menurutnya jika dijumlah total gaji pokok + tunjangan dikalikan 45 anggota dewan maka beban belanja tidak langsung anggota DPRD Purwakarta mencapai Rp2,25 miliar/bulan atau Rp27 miliar/tahun.

“Memang unsur pimpinan tidak mendapat uang transportasi karena sudah memiliki kendaraan dinas. Sementara anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi, karena mereka tidak diberikan kendaraan dinas,” kata Suhandi.

Secara terpisah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha mengatakan pos anggaran belanja tidak langsung DPRD berada di bawah perangkat Sekretariat Dewan Purwakarta.

Tunjangan dan gaji pokok anggota DPRD Purwakarta RP27 miliar setahun berada dalam pos belanja tidak langsung APBD Purwakarta 2019 yang mencapai RP1,3 triliun di tahun ini.

“Rp1,3 triliun APBD Purwakarta 2019 di antaranya merupakan pos anggaran belanja tidak langsung. Ini di dalamnya sudah termasuk gaji anggota dewan,” pungkas Norman.

Loading...
www.domainesia.com
Click to comment

Berita Populer

To Top