Purwakarta

Nyatakan Sikap! HMI Cabang Purwakarta Menolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD

PURWAKARTA POST – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta secara tegas menentang wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Organisasi mahasiswa hijau hitam ini menilai pengalihan mekanisme tersebut sebagai bentuk pelemahan kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan amanat UUD 1945.

Dalam pernyataan sikap resminya pada Minggu (18/1/2026), HMI menegaskan bahwa Pilkada bukan sekadar urusan administrasi. Lebih dari itu, Pilkada merupakan hak politik mutlak bagi setiap warga negara untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung.

“Pilkada menyangkut hak politik warga negara untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana, Minggu (18/1/2026).

Waspadai Potensi Transaksi Politik Elitis

Ketua Bidang Polhudemham HMI Cabang Purwakarta, Riyadh Rifaldi Rizkuloh, turut memberikan sorotan tajam. Menurut Riyadh, wacana Pilkada DPRD Purwakarta memerlukan kajian kritis dan transparansi penuh di hadapan publik agar tidak merugikan rakyat.

“Kami menilai ruang partisipasi rakyat akan menyempit drastis jika mekanisme pemilihan kembali ke tangan legislatif,” tegas Riyadh.

HMI menganalisis bahwa sistem pemilihan tidak langsung berisiko besar membuka ruang transaksi politik di tingkat elite.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menjauhkan proses kepemimpinan dari prinsip akuntabilitas dan demokrasi yang seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Tiga Poin Utama Tuntutan HMI Purwakarta

Merespons dinamika politik yang berkembang, HMI Cabang Purwakarta merumuskan tiga poin utama dalam pernyataan sikap mereka:

  1. Menolak Tegas: Segala upaya yang berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah.

  2. Desak Transparansi: Menuntut setiap perubahan sistem Pilkada melibatkan partisipasi publik yang luas, terbuka, dan transparan.

  3. Kawal Demokrasi: Mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi lokal agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Ketua Umum HMI Purwakarta yang akrab disapa Abet itu menegaskan, kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun.

Pihaknya berkomitmen untuk tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi, khususnya di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Singkatnya, kepemimpinan daerah yang berkualitas hanya bisa lahir dari mandat langsung rakyat.

Alhasil, kepercayaan publik menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah daerah dalam sistem negara hukum yang demokratis.

Pada akhirnya, kedaulatan rakyat adalah harga mati yang harus dijaga dari keputusan tertutup segelintir elite politik.

Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat luas, demokrasi di Purwakarta terancam kehilangan maknanya. (Din)

iklan
Share

Berita terbaru

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Program Gentengisasi Nasional

PURWAKARTAPOST - Program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar soal memilih bahan penutup…

8 Oktober 2026

Un răgaz digital, cu informații clare și sprijin la îndemână

Pentru mulți adulți, divertismentul la cazinoul online înseamnă o pauză scurtă, accesibilă de acasă și…

8 Oktober 2026

Un salon de seară pe ecran: atmosfera cazinoului online

Un cazinou online poate semăna mai puțin cu o sală zgomotoasă și mai mult cu…

8 Oktober 2026

O seară digitală cu ritm propriu: cum se simte divertismentul de cazino online

Prima impresie: accesibil, dar fără grabă Divertismentul de cazino online se remarcă, înainte de toate,…

7 Oktober 2026

The Quiet Details Behind a Casino’s Digital Atmosphere

Online casino entertainment is often introduced with bright banners and large promises, but those are…

7 Oktober 2026

The First Few Clicks: How Caramelo Dog Lucky Run Makes Its Impression

An online casino platform begins making its case before a visitor has settled in. The…

6 Oktober 2026
iklan