PURWAKARTAPOST.CO.ID – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta menolak tegas soal kebijakan Full Day School (FDS). Sebab dinilai dapat membunuh Madrasah Diniyah yang konsisten dalam membentuk karakter dan mengisi kekosongan spiritual anak.
“Kami dengan tegas menolak FDS, itu bagi kami tidak ada tawar menawar lagi,” Tegas Irvan Mas’ad saat berorasi didepan gedung DPRD Purwakarta, Rabu (16/8/2017).
Permendikbud no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, dapat berdampak buruk bagi dunia pendidikan, karena pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambah jam sekolah.
“FDS bertentangan dengan UU Sisdiknas tentang Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah,” kata ia.
Ia menjelaskan, FDS tidak senafas dengan UU Sisdiknas yang selama ini cukup demokratis, dan memandirikan satuan-satuan pendidikan untuk mengembangkan model pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah/madrasah masing-masing. “Saya kira FDS harus dikaji ulang,”tuturnya.
Sementara, Alaikassalam Komisi IV DPRD Purwakarta sepakat untuk menolak FDS, selain dapat mengancam keberadaan sejumlah Madrasah Diniyah di Kabupaten Purwakarta, juga dapat merusak fsikis para pelajar.
“Kebijakan ini harus ditinjau lebih jauh, karena efeknya sangat besar dan justru mengorbankan pendidikan diniyah,” katanya.
Diketahui, puluhan masa PMII Purwakarta bergerak dari sekretariat Jl. Ibrahim Singadilaga ke kantor DPRD Purwakarta. Disepanjang jalan, masa PMII melakukan orasi juga teriakan sebagai bentuk penolakan FDS tersebut.
