Tim Gabungan KLHK Hentikan Galian Tanah di Sukatni, Sita Alat Berat Hingga Amankan 2 Orang

  • Bagikan

Purwakarta Post – Tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Brimob Polri dan Sub Denpom III/3-4 Purwakarta menghentikan aktifitas galian tanah merah di Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jumat (12/3/2021).

Total luas lahan yang dihentikan aktifitasnya mencapai 31,8 hektar yang terdapat di dua titik galian tanah merah yakni, di Kampung Cilampahan seluas 18,7 hektar dan Kampung Citapen seluas 13,2 hektar.

Petugas juga mengamankan sebanyak 5 eksavator, 23 unit dump truk dan mengamankan dua orang penanggungjawab dari dua lokasi tersebut, keduanya yaitu Ds (46) dan My (35).

Kasubdit PPH Wilayah Jawa – Bali Ditjen Gakkum KLHK, Taqiudin mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus tersebut dan menjerat pelaku dengan Pasal 98 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tim mengamankan dua orang penanggungjawab di dua lokasi, lima unit eksavator dan 23 dump truk sebagai barang bukti,” kata Taqiudin.

Tidak main-main, KLHK juga akan menjerat pelaku dengan pidana berlapis dan melakukan pengembangan pelaku utama yang terlibat dalam aktifitas galian tanah merah tersebut.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Gakkum KLHK, Sustyo Iriyono mengatakan ancaman pidana bagi pelaku paling singkat 3 tahun kurungan dan paling lama 10 tahun kurungan dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan aling banyak Rp10 miliar.

“Kami akan menjerat pelaku dengan pidana berlapis serta mengembangkan dan mencari aktor intelektual dan para pelaku lain yang terlibat. Apabila ada oknum aparat yang turut bermain dalam kejahatan ini, kami tidak segan-segan menindak tegas sesuai peraturan,” ujar Sustyo Iriyono.

Tim Gabungan KLHK, Brimob Polri dan Subdenpom III/3-4 Purwakarta memastikan bahwa aktifitas galian tanah di dua lokasi tersebut tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat.

“Izin lingkungan dan izin penambangan dari Dinas ESDM nya enggak ada, itu aktifitasnya ilegal,” pungkas Taqiudin.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *