Desa

Bak Buah Simalakama, Pilkades Serentak 83 Desa Purwakarta Serba Salah

SUASANA PENCOBLOSAN PILKADES CIPEUNDEUY KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA tahun 2017

Purwakarta Post – PIC Peningkatan Kapasitas Labolatorium Gerakan Purwakarta, Ahmad Syarifudin mewanti-wanti Pemkab dan DPRD Purwakarta bilamana Pilkades 83 diundur ke tahun 2021.

Menurut Ahmad Syarifudin pelaksanaan Pilkades serentak 83 desa bak buah simalakama. Dilaksanakan tahun ini dipastikan menyalahi aturan, dan kalaupun diundur juga berdampak negatif bagi desa.

Dua Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu, Permendagri No 112 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mengatur tentang Pilkades serentak atau Pilkades bergelombang.

Di Pasal 4 Peremnedagri No 65 Ayat (4) disebutkan Pilkades Serentak tidak dapat dilaksanakan bilamana dalam interval 6 tahun telah dilakukan 3 kali Pilkades serentak.

Senada dengan Ahmad Syarif, DPRD Purwakarta pun mengacu pada aturan tersebut. Hanya saja menurut Syarif, DPRD Purwakarta tidak jeli dalam merencanakan anggaran.

“Penundaan pilkades sudah sesuai regulasi, hanya disayangkan DPRD Purwakarta telah mengakomodir penganggaran penunjang Pilkades sebesar Rp7,9 miliar di APBD. Lalu bagaimana nasib anggarannya, ini yang perlu kita waspadai,” katanya, Kamis (5/3/2020).

Di saat yang sama menurutnya, pengunduran pelaksanaan Pilkades ke tahun 2021 akan menambah waktu masa jabatan Penjabat Sementara Kepala Desa yang itu merupakan PNS. Akibatnya dipastikan desa tidak memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

“RPJMDes tidak bisa dibuat dan ditetapkan oleh Pjs, sehingga berdampak pada kualitas dan percepatan pembangunan desa. Dan Pjs tidak bisa serta merta memasukan program baru, karena tidak memiliki RPJMDes yang menjadi acuan adanya APBDesa,” jelasnya.

Sehingga menurutnya, jika APBDesa yang dibuat tidak mengacu pada RKPDesa hingga RPJMDesa maka bisa dipastikan pembangunan di desa tidak memiliki sandaran hukum yang lengkap.

“Bisa saja APBDesa ada tapi itu hanya berdasar pada Musdes semata, sehingga sudah barang tentu Seluruh pembangunan di desa tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,” pungkasnya.

Loading...
www.domainesia.com
Click to comment

Berita Populer

To Top