PURWAKARTAPOST.CO.ID-Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Purwakarta mengimbau agar perangkat desa tidak melakukan aksi demonstrasi atau mogok kerja imbas tidak tersalurkannya penghasilan tetap (Siltap) dua bulan perangkat desa se-Purwakarta.
Ketua APDESI Kabupaten Purwakarta, Nurwin Herawan mengatakan imbas belum cairnya honor perangkat desa sangat dirasakan oleh kepala desa dan perangkat desa.
Kabar yang tersiar sejumlah perangkat desa akan melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja lantaran honor dua bulan perangkat desa tidak cair.
“Kemarin kita kumpul di rapat dengan kepala desa, saya imbau agar tidak melakukan aksi responsif seperti demo atau mogok kerja, karena saya yakin Pemkab Purwakarta sudah mengusahakan,” jelas Nurwin, Rabu (4/1/2017) melalui seluler.
Menurutnya selama ini pemerintah daerah sudah berusaha maksimal memperhatikan perangkat desa. Sehingga dirasa tidak perlu melakukan aksi reaktif terkait belum dicairkannya honor perangkat desa.
“Kita sudah berkoordinasi dengan DPKAD termasuk dengan pa Bupati, kas daerah memang sedang kosong,” timpalnya.
Sisa dua bulan honor perangkat desa yang belum cair dipastikan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDesa pada tahun 2017.
Ada 183 desa di Purwakarta yang masing-masing mendapat alokasi dana desa untuk honor tetap kepala desa dan perangkat satu bulannya dikisaran Rp 39.400.000. Honor dua bulan yang belum dicairkan yaitu bulan November dan Desember 2016 atau sekitar Rp 78.800.000.
Dengan jumlah 183 desa total honor perangkat yang belum dicairkan sebesar Rp14,4 miliar lebih yang sumbernya berasal dari dana bagi hasil pajak (DBHP) pemerintah pusat ke daerah.
