PURWAKARTAPOST.CO.ID-Awal tahun 2016 mahasiswa dan alumni Universitas Purwakarta (UNPUR) melalui Gerakan Mahasiswa dan Alumni UNPUR (GEMPUR) mendorong Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ikut mendukung menyelamatkan aset kampus yang hingga kini masih berstatus non aktif.
Bersamaan itu mahasiswa juga sudah melayangkan surat kepada pihak kepolisian kaitan dampak penonaktifan kampus. Mahasiswa sendiri meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kampus UNPUR. Bahkan mahasiswa tidak segan menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah turut mengambil alih pengelolaan kampus bila masih terjadi kekisruhan yayasan yang menaungi UNPUR.
“Kami meminta pihak pemerintah untuk turut andil membantu mahasiswa dalam hal mengakomodir upaya gugatan hukum,” beber Koordinator Gempur, Dede Nurzaman belum lama ini.
Dalam kasus kisruh yayasan menurut mahasiswa banyak pihak yang dirugikan baik secara materil maupun non materil. Tidak luput permasalahan hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari dampak legalitas perkuliahan yang belum jelas.
“Legalitas akademik menjadi tidak jelas, kegiatan perkuliahan menjadi terganggu dan Unpur terancam dibekukan,” timpal Dede.
Mahasiswa dan alumni sudah berkirim surat kepada Bupati Purwakarta sebanyak tiga kali perihal permintaan waktu untuk audiensi namun belum mendapat tanggapan serius.
“Suratnya sudah dilayangkan tiga kali. Namun tidak ada jawaban formal,” tukas Dede.
Mahasiswa dan alumni UNPUR sebelumnya menggelar aksi dukungan di pertigaan Bank BTN Purwakarta dan longmarch ke kantor Pemkab Purwakarta untuk mendesak dukungan pemerintah daerah.






