Menu

Mode Gelap

Politik · 26 Feb 2019 16:47 WIB ·

Dedi Mulyadi : Jokowi Kerja Dulu, Baru Pidato Kebangsaan


 Dedi Mulyadi : Jokowi Kerja Dulu, Baru Pidato Kebangsaan Perbesar

PURWAKARTAPOST.CO.ID-Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi – Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mengomentari kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi yang mengatakan pidato kebangsaan capres nomor urut 01 Joko Widodo di Sentul dua hari lalu meniru gaya capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Itu bukan meniru, setiap orang itu bisa menyampaikan dan harus menyampaikan pidato kebangsaannya,” kata Dedi, di Purwakarta, Selasa (26/2/2019).

Dedi mengakui jika Prabowo Subianto memang lebih dulu melakukan pidato kebangsaan ketimbang Joko Widodo.

“Hanya persoalan momentum waktunya,” ujarnya.

Dedi menambahkan, capres yang didukungnya terlambat melakukan pidato kebangsaan lantaran lebih mengutamakan kerja dan menyerap aapirasi masyarakat terlebih dahulu.

“Ada yang orang mengambil lebih dulu momentum waktu untuk berpidato ada yang belakangan. Ada yang pidato dulu baru keliling ada yang keliling dulu baru pidato,” jelasnya.

Selain itu, Dedi mengatakan langkah yang dilakukan Joko Widodo merupakan salah satu strategi.

“Ini persoalan mengambil timingnya saja. Dalam politik hal yang biasa nunggu, ada yang menyerang lebih dahulu. Yang lebih tepat pidatonya ya Pak Jokowi. Karena dia bisa mengisi seluruh titik-titik lemah dari orang yang pidatonya disampaikan lebih dulu,” ungkapnya.

“Beliau juga menyampaikan konsep yang lebih detil dan teknis, bukan tataran ucapan yang bersifat apologi atau ucapan yang terlalu mengawang tapi lebih pada teknis apa sih yang dibutuhkan rakyat,” sambungnya.

Lantaran sibuk dengan pekerjaanya sebagai Sebagai seorang Presiden dan kepala pemerintahan, lanjut Dedi, wajar jika Joko Widodo menunggu momen yang tepat untuk menyampaikan pidato kebangsaan.

“Karena pak Jokowi itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka presiden Indonesia lebih capek dibanding dengan Presiden di negara lain yang pemerintahannya dibagi dua yaitu kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan. Makanya presiden di Indonesia selain harus mengerti urusan protokoler kenegaraan dia harus tahu harga bawang dan harga cabai,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Belasan Anggota DPRD Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Penjabat Bupati Purwakarta

28 Maret 2024 - 14:57 WIB

Belasan PAC PDIP Goyang Kandang Banteng Purwakarta

20 Maret 2024 - 18:57 WIB

Buka Pendaftaran Balon Bupati, DPC PKB Purwakarta Bentuk Desk Pilkada

18 Maret 2024 - 01:35 WIB

Irwan Siap Maju Pada Pemilihan Bupati Purwakarta

13 Maret 2024 - 21:19 WIB

Ada 3 TPS di Desa Sukatani Purwakarta Terancam PSU, Ini Alasannya

27 Februari 2024 - 13:47 WIB

Meski Data C1 Lengkap, PKS Tak Terpancing Ikut Euforia Menebak Perolehan Kursi

21 Februari 2024 - 14:11 WIB

Trending di Politik